Tolak Monopoli Atas Pulau Komodo, Warga Dibungkam Saat Kunjungan Presiden Jokowi
Admin | 19 Jul 2022 | Dilihat 57x

Manggarai Barat (kpa.or.id) - Sebanyak 10 orang tidak dikenal (OTK) mendatangi kediaman Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (FORMAPP-MABAR), Rafael Todo Wela, Selasa malam (19/7). Rombongan OTK tersebut mengaku sebagai utusan intelijen dari Polres Manggarai Barat, Polda NTT dan Korem.

Mereka melarang FORMAPP-MABAR menyelenggarakan aksi saat kunjungan Presiden Jokowi ke Pulau Komodo, Kamis, 21 Juli 2022. Mereka berdalih larangan tersebut  dengan alasan ketertiban dan keamanan ketika kunjungan Kepala Negara tersebut.

Rafael Todo Wela menolak larangan tersebut dan menilai larangan ini adalah bentuk pembungkaman terhadap aspirasi masyarakat dan demokrasi. Pasalnya kunjungan ini justru menjadi momentum warga agar aspirasi mereka bisa didengar dan dilihat secara langsung oleh Presiden.

Beberapa saat sebelumnya, FORMAPP-MABAR melakukan aksi demontrasi merespon kebijakan pemerintah yang ingin menaikkan tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) menjadi Rp. 3.750.000,- yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2022.

Masyarakat menolak sebab kebijakan tersebut tentu akan merugikan sebagian besar warga yang selama ini sudah menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. 

Selain itu, mereka juga meminta Presiden untuk mencabut semua izin yang sudah dikeluarkan Kementerian LHK bagi perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintah untuk beroperasi di situs warisan dunia Unesco itu.

“Kami menilai model pengelolaan Taman Nasional Komodo sekarang ini sangat bertentangan dengan konservasi dan keadilan ekonomi sebagai prinsip dasar pariwisata yang selama ini sangat kami junjung tinggi,” merilis pernyataan sikap FORMAP-MABAR.

Aksi damai tersebut diikuti oleh ribuan orang yang terdiri dari pelaku pariwisata dari berbagai asosiasi profesi, pegiat konservasi, serta penduduk di dalam dan sekitar TN Komodo.

Masa yang mulai berkumpul di Kampung Ujung bergerak melakukan long march menuju Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan Kantor Bupati Manggarai Barat.

Selain menyiapkan aksi damai, masyarakat juga telah melayangkan surat dengan No.SPM/009/FORMAPP-MABAR/VII/2022 kepada Presiden Jokowi. Terdapat tiga tuntutan yang disampaikan dalam surat tersebut, diantaranya; 1) Meminta Presiden Jokowi membatalkan rencana kenaikan tarif masuk Kawasan Pawisata Pulau Komodo; 2) Mendesak Presiden Jokowi agar segera mencabut izin-izin hotel, resort dan industri hiburan di sana. Sebab keberadaan mereka telah menciptakan monopoli bisnis pariwisata dan membahayakan keberlangsungan wilayah konservasi; dan 3) Meminta Presiden mengevaluasi rencana pengembangan Kawasan Wisata Pulau Komoda yang tidak transparan, termasuk kordinasi antar Kementerian/Lembaga.

Terpisah, Venan Harianto dari Sunspirit for Peace and Justice mengatakan kunjungan ini semestinya juga menjadi momen bagi Presiden untuk mendengarkan suara masyarakat terkait masalah lingkungan dan keadilan ekonomi  pariwisata di Taman Nasional Komodo.  

“Terkini misalnya masyarakat di sana tengah bersuara keras tentang kebijakan kenaikan tiket ke TN Komodo yang berpotensi menciptakan monopoli bisnis pariwisata. Masyarakat juga bersuara keras tolak kehadiran perusahaan-perusahaan yang hendak berinvestasi dalam kawasan TN Komodo,” Ujar Venan.
“Bertepatan juga dengan penyelenggaraan KTT G-20 yang memilih Labuan Bajo sebagai salah satu venue dengan memberi perhatian lebih pada isu-isu lingkungan, semestinya Pemerintah, secara khusus Bapak Presiden harus memberi perhatian lebih serius lagi tentang masalah lingkungan dan konflik agraria di Labuan Bajo, akibat pembangunan pariwisata terutama dalam kawasan Taman Nasional Komodo,” ia melanjutkan.

FORMAPP-MABAR merupakan payung gerakan dari warga dan berbagai asosiasi pelaku pariwisata Kabupaten Manggarai Barat di antaranya ASITA, HPI Mabar, IPI NTT, PHRI Mabar, Gahawasri, Awstar, DOK, Jangkar, ASKAWI, Kuliner Kampung Ujung, Oleh-oleh Labuan Bajo, TIC Labuan Bajo, Asosiasi Selam, Sanggar Budaya Riang Tana Tiwa, Sanggar Budaya Kope Oles, Sanggar BudayaCompang Toe, Pemuda Komodo, Masyarakat Komodo, Masyarakat Rinca, Masyarakat Papagarang dan Pulau Mesa, Sunspirit, ASTINDO, ASPI, KNPI, AKUNITAS, P3KOM, Pokdarwis Loha, Pokdarwis Cunca Wulang, ASOSIASI Petani Mabardan Federasi Serikat Buruh Mabar.