Masukan Masyarakat Sipil Mengenai RUU Pertanahan ke Wakil Ketua DPR

Jakarta (kpa.or.id) - Tiga organisasi masyarakat sipil, yakni Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Solidaritas Perempuan (SP), dan KIARA, pagi tadi, Rabu (21/3), mendatangi kantor Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Fadly Zon, di Gedung Nusantara III, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam tersebut coba dimanfaatkan tiga organisasi ini untuk menyampaikan pandangan dan masukan masing-masing mengenai RUU Pertanahan yang saat ini sedang digodok di parlemen. Ada tiga isu yang menjadi topik bahasan, diantaranya, konflik dan ketimpangan agraria, wilayah pesisir dan gender yang sejauh ini masih belum terlalu terakomodir.

Tigor Hutapea dari KIARA membuka diskusi dengan menyampaikan data dan situasi mengenai hak atas tanah masyarakat di pesisir. "RUU pertanahan belum secara khusus mencakup wilayah pesisi. Maka dari itu masing masing dari kami akan menyampaikan masukan penting terhadap RUU-P," Ujarnya.

Susan Herawati, Sekjend KIARA menambahkan, bahwa masih banyak hak atas tanah masyarakat pesisir yang diabaikan, sehingga sangat penting bagaimana RUU-P mampu menjadi jalan penyelesaian.

Seperti diketahui, tahun ini RUU-P kembali masuk Proyek Legislasi Nasional (Prolegnas). Bahkan DPR telah menargetkan ketok palu dalam waktu dekat. Namun, masih terdapat banyak kekurangan dalam RUU tersebut, sehingga perlu banyak pandangan dan masukan.

Roni Septian, Departemen Advokasi KPA memberikan penjelasan bahwa bagaimana RUU-P mampu memberi jaminan keadilan bagi petani yang kekurangan tanah dan tidak bertanah. RUU-P harus mempunyai semangat untuk merubah ketimpangan yang ada dan memasukkan secara khusus bab tentang Reforma Agraria”, tegasnya.

Konflik dan Ketimpangan struktur agraria di Indonesia saat ini menjadi pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan. KPA mencatat, ada 659 konflik agraria yang terjadi sepanjang 2017. Jika dihitung, dalam tiga tahun terakhir (2015-2017), sedikitnya telah terjadi 1.361 letusan konflik yang tersebar di semua provinsi di tanah air.

Perempuan menjadi salah satu entitas yang sangat merasakan dampak dari letusan konflik tersebut. Laporan SP 2017 menunjukkan jumlah rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan mengalami kenaikan dari 14,9 % (2014) menjadi 16,2 % (2017).

Penting memperhatikan hak perempuan atas tanah dalam RUU-P sebagaimana yang dimandatkan UUD 1945, pasal 33 bahwa setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama", ungkap Aliza, SP.

Fadly zon menyambut baik dengan adanya masukan-masukan tersebut. Politisi Gerindra ini mengakui bahwa persoalan tanah sanagt sensitif dan urgent. Saat ini memang sangat jelas ketimpangan penguasaan lahan, yang mana para petani kita rata-rata hanya punya 0,2 - 0,3 hektar lahan,” ujarnya.

Kita punya kepentingan yang sama, saya butuh data dari rekan-rekan dari masyarakat sipil. Saya berharap kami di sini bisa diberi masukan dan data secara tertulis agar bisa diteruskan ke Panitia Kerja (Panja) dan Badan Legislatif (Baleg),” Fadly melanjutkan.

Di akhir diskusi, ia menginformasikan bahwa Komisi II DPR RI akan mengagendakan  pembahasan RUU-P dalam dua minggu.

 

Kontributor: Riyanda Purba

Editor: Benni Wijaya

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934