Kunjungi Sukamulya, Komnas HAM Didesak Hentikan Penggusuran Lahan Warga

Majalengka – Komnas HAM mengunjungi Desa Sukamulya sore hari tadi, Selasa, (22/11). Ini adalah kunjungan pertama lembaga tertinggi perlindungan hak asasi manusia di tanah air tersebut paska tragedi penyerangan aparat kepolisian kepada warga dalam proses pengukuran paksa, Kamis (17/11) minggu lalu.

Dalam kunjungannya, Komnas HAM diwakili empat orang perwakilan diantaranya, Natalius Pigai, Andreas, Yunita Christ dan Riefika mendengarkan keluhan dan keinginan warga terkait rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang mengancam akan memusnahkan Desa Sukamulya.

“Diawal tahun 2004, Desa ini masuk ke dalam penetapan lokasi rencana pembangunan BIJB bersama 10 desa lainnya di Kecamatan Kertajati. Namun, dalam kenyataannya, kami di Desa Sukamulya tidak pernah diajak untuk mendiskusikan terkait rencana ini.” tutur Bambang, Sekjend FPRS.

“Seharusnya insiden tempo hari tidak perlu terjadi jika pemerintah dari awal mau mencarikan solusi dan jalan keluar bagi warga dengan adanya rencana pembangunan ini.” tambahnya.

Pada kesempatan lain, Syamsudin Wahid, dari Departemen Penguatan Organisasi Rakyat (POR) KPA meminta Komnas HAM untuk melihat apa yang sebetulnya terjadi pada insiden minggu lalu.

“Rentetan-rentetan peristiwa penyerangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam praktek pengukuran paksa ini adalah pola-pola yang sering dipakai oleh pemerintah untuk meneror warga.” aku Syamsudin.

“Komnas HAM harus segera mengusut praktek-praktek perampasan tanah rakyat atas nama pembangunan yang semakin marak terjadi di seluruh penjuru tanah air di era pemerintahan Jokowi ini.” tutup Syam.

Menanggapi keinginan warga tersebut, Natalius Pigai mengatakan ada dua persoalan dalam konflik pembangunan BIJB ini. Persoalan pertama adalah tanah dan pembangunan BIJB yang menyangkut hajat hidup warga Sukamulya.

“Persoalan ini harus diselesaikan oleh pemerintab dengan seadil-adilnya menurut warga yang terdampak, bukan menurut pemerintah yang dalam hal ini sebagai pihak yang melakukan pembangunan.”

“Aspek yang paling penting dalam hubungan HAM dengan pembangunan adalah pastisipasi masyarakat. Jika aspek tersebut tidak terdapat dalam proses pembangunan yang dikatakan tersebut, maka dipastikan Komnas HAM akan berada pada posisi pihak yang mencari keadilan atau dalam hal ini warga yang terdampak.”

“Pembangunan BIJB ini tidak urgent untuk dilanjutkan selama belum menyertakan partisipasi warga secara luas.” aku Natalius.

“Untuk itu, Komnas HAM akan mengidentifikasi untuk menindaklanjuti laporan-laporan warga terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian.” tambah Natalius.

Dalam keterangannya, Komnas HAM akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait yang mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan pembangunan BIJB ini untuk menyelenggarakan sosialisasi dan musyawarah dengan warga. Selain itu Komnas HAM juga mengatakan akan mendesak pihak Polda Jabar untuk membebaskan tiga warga yang masih ditahan. Dan kalaupun tidak bisa dibebaskan, Komnas HAM meminta pihak kepolisian untuk memelihara hak-hak warga yang masih ditahan tersebut.

Warga berharap Komnas HAM mampu melaksanakan mediasi antara mereka dengan pihak pemerintah untuk menyampaikan bahwa warga berkeinginan agar desa mereka tidak digusur untuk kepentingan BIJB tersebut.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934