Diskusi Publik: “Melawan Perampasan Tanah Atas Nama Pembangunan”

Majalengka – Hari ini, kamis, (22/9) warga desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat kedatangan kordinator KontraS Haris Azhar dalam rangka diskusi publik dengan tema “Melawan Perampasan Tanah Atas Nama Pembangunan”.

Diskusi ini diawali oleh sambutan oleh Bambang ketua Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS), diikuti oleh sambutan Kepala Desa Sukamulya, dan ditutup oleh Syamsudin dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Turut hadir pada ksempatan ini Nanang Sugiana Sekjend SPM , dan beberapa perangkat desa. Tak ketinggalan, ribuan warga desa yang sangat antusias mengikuti diskusi ini.

Agenda diskusi publik ini menjadi sangat penting, sebagai bentuk dukungan spirit dan moral kepada warga yang sedang berjuang mempertahankan tanah mereka dari ancaman penggusuran. Diskusi publik ini diselenggarakan oleh FPRS dan didukung oleh KPA dan SPM.

Belakangan, warga semakin jengah dengan tindakan aparat negara yang tidak pernah memperlakukan warga sebagai masyarakat yang mempunyai hak untuk bersuara. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi intimidasi, teror, kriminalisasi hingga pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga.

“Saat ini pemerintah tidak berpihak lagi dengan rakyat, ini dibuktikan dengan intimidasi dan teror yang dilakukan oleh TNI dan Polisi kepada rakyat Sukamulya,” ujar Bambang.

“Selama ini, rakyat sukamulya tidak pernah diajak untuk berdiskusi tentang rencana pembangunan ini,” tambahnya.

Warga sudah mulai menyadari pentingnya untuk terus memperluas jaringan agar gerakan mereka semakin besar dan kuat. Salah satunya dengan mengundang jaringan-jaringan tingkat nasional untuk datang ke desa mereka.

“Kami mengundang Haris Azhar untuk mendukung secara moril warga yang terus mengalami intimidasi oleh warga,” ungkap Bona Kepala desa Sukamulya.

Syamsudin, KPA menambahkan “ini merupakan rangkaian perlawanan rakyat sukamulya dalam melawan perampasan tanah atas nama pembangunan.”

“Hingga saat ini, rakyat Sukamulya masih bertahan karena perjuangan bersama rakyat Sukamulya yang didukung oleh beberapa pihak seperti KPA, SPM, dan KontraS yang sudah berkenaan hadir pada hari ini,” imbuh Syam.

Proses panjang rencana penggusuran desa Sukamulya ini telah banyak melahirkan korban dari pihak warga yang mengalami intimidasi, teror, dan penangkapan yang jelas-jelas sudah melanggar hak asasi warga.

“Bicara penggusuran atas nama pembangunan ataupun kepentingan umum adalah berbicara pelanggaran hak atas tanah kalau terjadi proses yang tidak benar di dalamnya. Hak atas tanah merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dihilangkan atas nama apapapun,” Ungkap Haris Azhar dalam kesempatannya.

“Sebagai desa yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani, tanah begitu penting keberadaannya. Kalau pembangunan sudah menghilangkan hak rakyat itu berarti sudah melanggar hak asasi warga dan tidak bisa dibenarkan,” timpal Haris.

Sebagai bentuk sebuah rencana pembangunan, nyatanya rencana pembangunan BIJB hingga saat ini justru malah banyak menberi dampak buruk bagi warga, dan bukannya memberi ksejahteraan bagi warga.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934