Mempertegas Pengakuan atas Wilayah Kelola Rakyat

Persoalan tata ruang dan kelola rakyat selalu menjadi polemik di seantero republik ini. Permasalahan tersebut kerap memunculkan  konflik di antara Negara dan rakyat yang banyak menimbulkan korban selama ini. Banyaknya konflik yang ditimbulkan oleh tumpang-tindih  tata ruang kelola rakyat tersebut semakin mempertegas negara dalam hal ini pemerintah Indonesia tidak pernah benar-benar serius dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Semua kebijakan yang dilahirkan apakah itu melalui UU, Keppres, Perpres, ataupun Permen sekalipun cenderung hanya berupa legitimasi atas kepentingan-kepentingan pemilik modal industri-industri besar. Karna faktanya wilayah kelola rakyat selalu dirampas oleh negara atas nama kepentingan pembangunan

Pada masa kampanyenya, pemerintah Jokowi-JK telah memasukkan reforma agraria dalam program nawa citanya pada poin nomor lima yakni 9 juta Ha tanah yang akan diredistribusikan kepada rakyat. Dalam RPJMN kita bahkan juga sudah  disebutkan bukan saja redistribusi 9 juta Ha, bahkan ada Perhutanan sosial seluas 12,7 Ha. Ini adalah sebuah harapan besar bagi rakyat yang wilayah kelolahnya tidak pernah diakui selama ini. Namun, pada kenyataannya Bappenas sebagai motor penggerak arah pembangunan nasional malah menerjemahkan kebijakan tersebut dalam bentuk pelepasan kawasan hutan seluas 4,5 Juta, dan sisanya adalah legislasi aset.

Merujuk pada konsep tentang Reforma agraria dan UUPA 1960. Legalisasi aset bukanlah reforma agraria. Bagaimana mungkin orang yang punya 100 Ha tanah dilegalkan dan orang yang hanya punya 100 M dilegalkan juga. Ini sama saja pemerintah  melegalkan ketimpangan yang terjadi saat ini. Padahal reforma agraria adalah berbicara bagaimana memberi peluang rakyat yang bertanah sedikit dan yang tidak bertanah mendapatkan hak-haknya atas tanah.

Reforma agraria adalah suatu jawaban atas konflik agraria yang begitu tinggi. Apalagi kalau kita beribacara konflik agraria di wilayah hutan. 30 Ribu lebih desa berada dalam kawasan hutan. Mereka kehilangan hak-hak konstitusionalnya karena hak-hak mereka tidak bisa diakui akibat peliknya prosedur legalisasi di negara ini. Ditambah dengan kebijakan pemerintah yang merampas hak-hak mereka. Tanah dilepaskan untuk kebutuhan perkebunan, dipinjamkan untuk kebutuhan hutan, dan dicadangkan untuk kebutuhan transmigrasi.

Namun, rakyat dalam kasus ini tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mempunyai bukti legalisasi hak terhadap tanahnya. Kondisi ini terjadi karena rakyat tidak pernah diberi akses untuk melegalisasi hak-hak mereka tersebut. Belum lagi konflik agraria di perkebunan yang begitu marak terjadi. Rakyat dianggap tidak pernah bisa membangun usaha-usaha kehutanan dan perkebunan secara mandiri.

Pemerintah lebih mempercayai memberikan hak-hak tersebut kepada perusahaan-perusahaan besar untuk mengelolah dan menempatkan rakyat sebagai buruh murah di sana. Kejadian ini terus berlangsung karena semua institusi dan pengambil kebijakan di republik ini selalu berpikir hal yag sama dan tidak pernah pro-kerakyatan.

Konflik agraria bukanlah semata-mata soal perampasan tanah, namun juga soal banyak korban yang berjatuhan dari pihak rakyat atas polemik tersebut. Dalam sepuluh tahun terakhir ini ada 1772 konflik dengan 85 orang tewas. Kematian-kematian yang dialami oleh rakyat pada akhirnya hanya sebagai statistik-statistik yang dilaporkan karena tidak ada penanganan khusus bagi konflik-konflik tersebut.

Jika Pemerintah Jokowi-JK memang serius dalam menyelesaikan konflik agraria wilayah hutan di negeri ini. Maka Kementrian ATR harus bekerja sama dengan Kementrian Kehutanan dan menyusun langka-langka strategis dengan cara :

  1. Harus melepaskan desa-desa di dalam kawasan hutan dan sawah serta ladang mereka sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak rakyat. Kalau tidak, masalah wilayah kelolah tersebut akan terus menjadi tumpang-tindih dan semakin banyak melahirkan korban dipihak rakyat.
  2. Selanjutnya, merumuskan bagaimana mengelola wilayah-wilayah tersebut berdasarkan fungsi ekologisnya secara berkelanjutan dan bukan mengejar  peningkatan ekonomi secara statistik semata.
  3. Merumuskan metode-metode bagaimana melakukan pemetaan, bagaimana melakukan tata guna tanah secara berkelanjutan yang harus didorong untuk diadopsi di desa-desa dan wilayah sekitar hutan
  4. Terakhir, menjamin tata kuasa yang jelas, prinsip-prinsip tata guna yang telah diakui, keberlanjutan ekologi, keadilan gender, pengakuan terhadap ekonomi bersama, dan kemajuan terhadap penegakan keadilan.

Dengan empat hal di atas, diharapkan wilayah-wilayah rakyat tersebut bisa menjadi basis produksi bagi ekonomi kita secara keseluruhan. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa usaha-usaha tersebut adalah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan.  Ada puluhan juta izin kepada usaha-usaha besar yang didapat dengan sangat mudah. Akan tetapi, situasi tersebut tidak terjadi kepada rakyat. Di sisi lain, rakyat tidak pernah mendapatkan ruang dalam menyuarakan hak-hak mereka karena para politisi pengambil kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, sementara media-media massa dikuasai oleh pemilik-pemilik modal besar.

Penegasan atas wilayah kelola rakyat tersebut harus terus didorong untuk dilaksanakan oleh pemerintah agar mampu, 1) Menyelesaikan konflik agraria yang begitu marak di dalamnya, 2) Memastikan hak-hak rakyat terpenuhi, 3) Memastikan ekonomi rakyat yang terus tumbuh, 4) Dan, mengurangi bahkan menghilangkan ketidakadilan dari sisi ekonomi, sosial, dan politik yang sudah mengakar kuat  di republik ini.

Jika sudah demikian, maka kita akan bisa melihat bahwa dengan mempertegas wilayah kelola rakyat tersebut maka akan semakin mendekatkan kita dengan ekonomi yang berkeadilan sosial seperti apa yang dicita-cita bersama selama ini.

Sumber : pidato Sekjen KPA Iwan Nurdin pada Simposium Nasional Wilayah Kelolah Rakyat dengan tema “Mempertegas Jalan Menuju Pengakuan Wilayah Kelolah Rakyat” dalam PNLH Walhi XII Palembang, 23 April 2016.”

Tag :  Kampanye

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934