KNPA Membahas Strategi Kampanye Anti-Kriminalisasi

KPA bersama kawan-kawan mitra Komite Nasional Pembaharuan Agraria (KNPA) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas strategi kampanye dana darurat dan anti-kriminilasi hari ini, Rabu 27 April 2016. Acara yang bertempat di Hotel Amaris, Pancoran, Jakarta ini dihadiri oleh beberapa organisasi masyarakat sipil yang merupakan anggota KNPA, diantaranya KPA sendiri sebagai penyelenggara, AMAN, Pusaka, SPI, Kontras, dan Sawit Watch. Pertemuan ini adalah sebuah bentuk konsolidasi kawan-kawan organisasi masyarakat sipil dalam menanggapi maraknya kriminalisasi terhadap pejuang hak tanah yang terjadi di republik ini.

Masih belum hilang dari benak kita, kasus Salim Kancil dan Tosan hingga nenek Asyani yang mengakibatkan diantara mereka ada yang ditangkap dan meregang nyawa. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana peliknya kondisi agraria di Republik ini. Polemik ini menempatkan pejuang hak atas tanah sebagai orang yang sangat rawan terhadap kriminalisasi dari aparat Negara dan perusahaan. Hampir semua dari kasus-kasus tersebut hanya berakhir sebagai angka-angka statistik dan tidak pernah menjadi sebuah PR bagi pemerintah untuk diselesaikan.

Dalam catatan KPA selama tiga tahun terakhir (2012-2014), terdapat sedikitnya 263 anggota KPA (petani, pimpinan serikat tani dan aktivis agraria) yang menjadi korban kriminalisasi aparat di area-area konflik agraria. Sementara itu, AMAN pada 2014 mencatat 166 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015, konflik agraria telah mengakibatkan korban tewas sebanyak 5 orang, tertembak aparat 39 orang, dianiaya/mengalami luka-luka sebanyak 124 orang dan mengalami kriminalisasi/ditahan sebanyak 278 orang. Meski dari sisi jumlah korban kekerasan dan kriminalisasi memang menurun dibandingkan 2014, namun hal itu lebih cenderung karena lemahnya perekonomian global sehingga industri-industri besar menahan diri untuk berekspansi di lahan-lahan milik rakyat.

Kondisi ini diperparah oleh pendekatan hukum di Republik ini yang semata-mata hanya melihat kasus-kasus agraria sebagai sebab. Jarang sekali kasus agraria tersebut dilihat sebagai akibat dari carut-marutnya kondisi agraria kita. Akhirnya, proses peradilan tidak pernah menyentuh persoalan sampai ke akar-akar masalah. Dalam proses penyelesaiannya, konflik seringkali menjadi sebuah bencana bagi rakyat. Karena mereka selalu menjadi korban kriminalisasi aparat dan sistem peradilan yang tidak adil tersebut.

Melihat kondisi itulah, KPA bersama mitra KNPA berkomitmen untuk terus mendorong perjuangan hak-hak atas tanah dan sumber daya oleh rakyat terus memberi dukungan. Dalam kontek ini KPA bersama mitra KNPA menyediakan bantuan dana dan advokasi bagi korban-korban kriminalisasi.  Para korban bisa mengakses bantuan tersebut sesuai peruntukkan dan kebutuhannya masing-masing.

Adhi Wibowo, selaku koordinator Departemen Kampanye dan Riset KPA menambahkan “perlu ada konsistensi dari seluruh mitra KNPA dalam melaksanakan kerja-kerja ini dengan terus melakukan koordinasi di tingkat masyarakat akar rumput agar rencana ini bisa berjalan dengan baik dan efektif”

Kita berharap dengan adanya bantuan ini tidak ada lagi petani dan pembela hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam (SDA) yang dikriminalisasikan”.

Untuk itu kawan-kawan yang tergabung dalam mitra KNPA perlu melakukan konsolidasi seminggu atau minimal sebulan sekali untuk memperkuat kerja sama tim. Terakhir, untuk melihat sejauh mana progres dari dana darurat dan anti-kriminalisasi ini berjalan” imbuh Adhi.

Tag :  Kampanye

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934