Launching DAMARA - RDTC dari KPA

“Whenever you find that you are on the side of the majority. It is time to reform.”
-Mark Twain

Penghujung akhir bulan Maret 2016 ini akan menjadi waktu yang tepat bagi KPA untuk meluncurkan DAMARA-RDTC yang berfungsi sebagai pusat pelatihan petani-petani untuk melaksanakan Program Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) di desanya masing-masing. Rencananya, proses peluncuran pelatihan tersebut akan terbagi dalam tiga tahapan; Sukabumi (Maret), Gunung Kidul (Juni), dan Blitar (September). Proses pelatihan ini akan didampingi penuh oleh KPA selama tiga tahun.

KPA melihat masalah utama dari negara kita sebagai negara agraris adalah ketimpangan penguasaan lahan/kepemilikan tanah terbatas, teknik budidaya dan teknologi pertanian tepat guna tidak berkembang dan pertumbuhan modal rendah. Hal itu membuat pertumbuhan ekonomi di pedesaan bergerak lamban dan menjadikan desa sebagai kantung-kantung kemiskinan. Kondisi ini mengakibatkan tenaga produktif di desa tidak tertarik terjun ke dunia pertanian. Mereka memilih menjadi tenaga murah di perkotaan atau di luar negeri. Kelebihan tenaga produktif untuk pertanian pedesaan terserap ke sektor lain di luar desa.

Program-program dalam kerangka Reforma Agraria (RA) ini sengaja KPA munculkan sebagai dorongan sekaligus proyek percontohan agar Pemerintah mau dan bisa melaksanakan RA secara kompherensif di tingkat nasional nantinya. Mengingat, keterbatasan KPA sebagai NGO belum bisa melaksanakan Reforma Agraria secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. KPA mengambil 3 daerah karena ketiganya sudah berhasil dalam redistribusi tanah sehingga lahan-lahan sudah dimiliki para petani di desa-desa setempat.

Setelah memperoleh lahan, Reforma Agraria harus memuat unsur penataan produksi agar tujuan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. Penataan produksi yang ideal di pedesaan mensyaratkan pengelolaan tanah secara terorganisir atau secara kolektif. Kolektivisasi dilaksanakan dengan sistem pembagian kerja/peran di lahan-lahan yang sudah ada. Kolektivisasi juga berguna untuk penyiapan sarana penunjang pertanian seperti pupuk (kompos), obat-obatan pertanian, pembibitan, penyimpanan benih, hingga pengolahan produk pertanian dan pemasaran bersama. Kolektifisasi pengelolaan lahan dilakukan agar para petani nantinya meraih produktivitas yang maksimal.

Kolektivisasi tidak bisa hadir begitu saja. perlu persiapan sematang mungkin untuk menghadirkan tenaga terlatih, trainer, dan praktisi pengembangan pedesaan yang siap bekerja di desa untuk membangun desa-desa DAMARA di Indonesia. Strateginya adalah dengan mendirikan Pusat Pelatihan Pengembangan Pedesaan DAMARA atau DAMARA Rural Development Training Center (DAMARA – RTDC). Pengembangan DAMARA-RDTC tadi dirancang untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang lebih sistematis bagi para trainer dan praktisi pengembangan pedesaan.

 

DETAIL PROGRAM DAMARA-RDTC

No Lokasi Deskripsi Program Officer
1. Cijapun Agroecology FarmDs. Cihaur, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi, Jawa Barat Dimulai sebagai proyek pemulihan lahan kritis dan terlantar. Kini berkembang menjadi lahan praktik dan terapan agroecology yang memadukan konsep agroforestry, pertanian alami, dipadukan dengan peternakan dan perikanan.Proyek ekologis ini dibangun secara swadaya oleh relawan KPA. Syamsul Asinar
2. Desa Pundungsari, Kec . Semin. Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta Desa pundung sari merupakan wilayah obyek land-reform yang didampingi oleh Rukun Tani Indonesia (anggota KPA). Lokasinya berada di pebukitan kapur yang beriklim relatif kering.Para petani di desa ini membuktikan kemampuan mengelola pertanian di lahan sempit dan kekurangan air.  Mereka berhasil menjadi menerapkan budidaya padi sawah dengan System of Rice Intensification (SRI). Rudi Casrudi
3. Dusun Kulonbambang, Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berawal dari kawasan obyek distribusi lahan. Selain berkebun cengkeh, kini para petani di Kulonbambang telah berhasil mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, credit union, dan kebun pekarangan oleh pemuda dan komunitas perempuan. Tukinan

Lampiran:
Fact Sheet
1. Sebagai negara agraris, sekitar 60 persen penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen dari populasi nasional (dengan standar pengeluaran 0,5$ per hari. Sementara standar kemiskinan Bank Dunia 1,25$).
3. Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2014 juga menyebutkan 17 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia tinggal di Pedesaan.
4. Mayoritas pekerjaan penduduk desa yang miskin adalah petani. Menurut Sensus Pertanian (1993), terdapat 21,1 juta rumah tangga (RT) di pedesaan yang mana 70 persen dari mereka menggantungkan diri pada sektor pertanian. Dari jumlah 21,1 juta RT, sekitar 3,8 persen merupakan rumah tangga penyakap yang tak bertanah, 9,1 juta RT bekerja sebagai buruh tani, dan 9,9 juta RT petani tidak bertanah.
5. Menurut, Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada sekitar 84 persen petani Indonesia yang memiliki tanah di bawah 1 hektar.
6. Bank Dunia: Pada 9 Desember 2015, Koefisien Gini Indonesia mencapai 0,41 poin pada tahun 2014 (Skala 0-1. 1 menunjukkan ketimpangan yang sangat parah).

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934