Mengapa Kereta Cepat Harus Dibatalkan?

Pada tanggal 21 Januari 2016 yang lalu Presiden Jokowi meresmikan Proyek Kereta Api cepat Jakarta – Bandung, proyek yang bernilai 78 triliun rupiah ini dikerjakan dan didanai oleh Konsorsium perusahaan Cina. KPA menilai bahwa pembangunan kereta cepat ini telah melanggar beberapa UU, seperti UU Pengadaan Tanah, UU Tata Ruang, UU LH, UU Kehutanan, UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. KPA juga menolak pembangunan kereta cepat dengan beberapa alasan dibawah ini:

1. Proyek Kereta Cepat Memperbanyak Konflik Agraria

Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, sejak 2004 hingga 2015, telah terjadi 1770 konflik agraria dengan luasan wilayah konflik seluas 6.942.381 hektar, yang melibatkan 1.085.751 KK sebagai masyarakat terdampak langsung korban konflik agraria berkepanjangan. Rata-rata dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia.

Jika sebelumnya konflik agraria didominasi pada areal perkebunan, kehutanan dan tambang. Maka dalam dua tahun terakhir ini telah terjadi pergeseran. Pada masa pemerintahan Jokowi-JK ini, KPA mencatat paling sedikit telah terjadi 285 konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur. Konflik ini menempati ranking pertama pada tahun 2014 (215 kasus konflik), dan ranking kedua pada tahun 2015 (70 kasus konflik).

Sepanjang 2015, konflik agraria telah mengakibatkan korban tewas sebanyak 5 orang, tertembak aparat 39 orang , dianiaya/mengalami luka-luka sebanyak 124 orang dan mengalami kriminalisasi/ditahan sebanyak 278 orang. Masih adanya korban konflik agraria yang mengakibatkan rakyat tewas serta korban kekerasan fisik lainnya menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi-JK pola-pola dan pendekatan penanganan konflik agraria yang digunakan oleh aparat maupun pihak keamanan perusahaan di lapangan masih belum berubah, masih menggunakan pendekatan represif.

Beberapa masalah utama yang kerap membuat masyarakat melakukan perlawanan terhadap proyek pembangunan infrastruktur dikarenakan proyek semacam ini selalu berdalih atas nama pembangunan bagi kepentingan umum dan bukan profit oriented. Namun, pada kenayataannya proyek infrastruktur sebagian besar adalah proyek bisnis biasa yang mengejar keuntungan penuh.

Bahkan, dalam rilis yang diberikan oleh pemerintah proyek ini adalah proyek business to business yang tentu saja berarti bahwa proyek ini dimaksudkan sebagai proyek bisnis yang mengejar keuntungan. Karena itu, masyarakat yang terkena dampak proyek ini tidak dapat dikenakan penggusuran di atas tanah mereka dengan menggunakan dalih untuk kepentingan umum.

2. Kereta Cepat Bertentangan Dengan UU Pengadaan Tanah

Perpres No.107/ 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung kemudian diperkuat dengan Perpres No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional membuat masyarakat terhenyak. Pasalnya, dengan perpres terkahir ini, pemerintah telah memantapkan posisi proyek kereta cepat yang selalu disebut di hadapan sebagai proyek investasi bisnis transportasi menjadi proyek strategis nasional.

Bagaimanakah proyek ini terhadap UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum? KPA menilai bahwa proses pengadaan tanah dalam proyek kereta cepat ini tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam UU No.2/2012.

Sebuah proyek kepentingan umum sedikitnya mempunyai ciri pokok berupa: pengguna atau penerima manfaat proyek haruslah lintas batas segmen sosial. Karena kereta cepat ini adalah kereta kelas elit, dan relnya juga ekslusif hanya kereta cepat maka proyek kereta cepat ini tidak masuk kategori sebuah proyek yang lintas batas segmen sosial. Ciri yang selanjutnya adalah sebuah proyek tersebut haruslah dibiayai oleh anggaran negara dan tidak dimaksudkan untuk mengejar keuntungan semata. Ciri ini juga tidak dipunyai oleh proyek kereta cepat.  Karena itu, public kemudian mafhum bahwa proyek ini diberitakan oleh pemerintah sebagai proyek business to business. Mengherankan kemudian proyek ini dinaikkan levelnya menjadi proyek strategis nasional, karena itu proses pengadaan tanah yang seharusnya berada dalam mekanisme binis biasa kemudian melompat menjadi mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Namun UU ini memperlihatkan apa saja yang harus dipenuhi oleh proyek kepentingan umum dan strategis nasional sebagaimana diatur  Pasal 13: Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; dan d. penyerahan hasil. Pasal 15 (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; b.kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah; c. letak tanah; d.luas tanah yang dibutuhkan;

Sebagaimana diketahui bahwa proyek kereta cepat tidak ada dalam perencanaan pembangunan nasional sehingga tidak terdapat dalam rencana tata ruang, rencana pembangunan nasional sehingga belum dapat memeperlihatkan rencana kebutuhan dalam pengadaan tanah. Konseskuensi dari proses ini adalah makin merebaknya konflik agraria di bidang pembangunan infrastruktur.

3. Pembangunan Kereta Cepat akan mendorong konversi lahan pertanian pangan

Pembangunan Kereta Cepat akan diikuti oleh pertumbuhan kota-kota di masing masing stasiun yang dibangun. Bisnis property akan mengikuti secara cepat. Namun, kita mengkhawatirkan bahwa hal ini akan mempercepat alihfungsi lahan-lahan pertanian pangan menjadi kawasan non pertanian khususnya industry dan perumahan.

UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah mengamanatkan agar lahan-lahan pertanian pangan dilindungi dan jika dikonversi harus menyediakan lahan pengganti. Sebagai mana diatur  Pasal 44 (2) “Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (3) Pengalihfungsian  Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:   a. dilakukan kajian kelayakan  strategis; b. disusun rencana  alih fungsi lahan; c. dibebaskan  kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang  dialihfungsikan.

Rencana ini nampaknya tidak mempertimbangkan apa-apa yang telah diatur oleh UU 41/2009 sehingga Pemerintah Pusat dan Daerah tidak menyertakan lahan pengganti pertanian pangan yang akan dipakai dan mencegah agar tidak terjadi konversi susulan akibat proyek ini.

Tag :  Kampanye

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934