KPA Beri Masukan RUU Pertanahan

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Mustafa Kamal, menerima masukan dari berbagai pihak yang mendalami agraria terhadap draft RUU dan naskah akdemis RUU Pertanahan yang saat ini sedang disusun oleh Komisi II DPR.

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dalam RDPU dengan Komisi II DPR berkesempatan memberi masukan terkait pembentukan RUU Pertanahan, di Jakarta, Senin (31/8).

Sekjen KPA Iwan Nurdin dalam laporannya menjelaskan, KPA berkesempatan memberikan masukan salah satunya tentang Hak atas Tanah, “Terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) menurut kami dan mengacu kepada penjelasan UUPA 1960, sesungguhnya diprioritaskan kepada koperasi milik petani atau rakyat, untuk menghasilkan masyarakat pertanian modern, perlindungan terhadap lahan pertanian cenderung terpecah akibat hukum waris dan lain-lain”kata Iwan.

Ia menambahkan, pembatasan minimum maksimum kepemilikan HGU swasta ukurannya tidak berdasarkan kepadatan penduduk provinsi dan ketimpangan agrarian yang terjadi.

“Oleh karena ini, dalam RUU ini tidak disebutkan jangka waktu HGU, untuk mencegah monopoli dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber-sumber agrarian,”terangnya.

Tujuan dari Reforma Agraria juga tidak dijelaskan di RUU ini, ujar Iwan, serta keterlibatan dan pelibatan masyarakat tidak diatur, “Dibutuhkan sinkronisasi UU Pertanahan dengan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dan UU Desa,”urainya.

Mengenai penyelesaian sengketa, KPA menurut Iwan memberikan pandangan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa agrarian sangat legal formal, “Apakah peradilan khusus yang di usulkan ‘Peradilan Pertanahan’ yang kelembagaannya mirip seperti PHI untuk perburuhan yang tidak begitu efektif,”terang Iwan.

Dalam RUU ini, kata Iwan, juga belum menyentuh konflik agraria, sebab agraria adalah pertentangan klaim hak atas tanah akibat kebijakan yang melibatkan masyarakat luas dan meliputi banyak dimensi sosial politik.

Sebaiknya, tambah Iwan, dibentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria untuk menangani kasus-kasus yang lintas sektoral, multidimensi dan korban yang luas akibat kebijakan dan perampasan tanah masa lalu sebagai jembatan sebelum dibentuknya Pengadilan Pertanahan.

“JIka wilayah adat tidak diatur sebagai ‘hak milik’ masyarakat adat, maka wilayah-wilayah adat kembali rentan diambil alih tanpa konsultasi dan persetujuan masyarakat adat,”tegasnya.

Sumber: dpr.go.id

foto:ry/parle/ray

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934