Membangun Sistem Jaringan Bantuan Hukum Agraria

Jakarta (kpa.or.id) – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan beberapa kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan KontraS melakukan pertemuan dan kordinasi Jaringan Bantuan Hukum Agraria dalam skema dana darurat anti-kriminalisasi petani dan pejuang agraria KNPA, Kamis (28/12) di Jakarta.
 
Beberapa perwakilan LBH yang hadir diantaranya, Direktur LBH Bandar Lampung, Alian Setiadi, Direktur LBH Bandung, Willy Hanafi, Direktur LBH Semarang, Arifin Jainal, Direktur LBH Jogja, Hamzal Wahyudin, Staf LBH Makassar, Edy Wahid dan Pengacara KontraS Medan, Ronald Syafriansah. Beberapa organisasi tercatat sudah melakukan pendampingan hukum dalam skema respon cepat dana darurat KNPA. Sementara dari KPA, ada Sekjend Dewi Kartika, Benni Wijaya, Al Ayubi, Syamsudin Wahid, Roni Septian, dan Arip Yogiawan dari YLBHI.
 
Pertemuan ini ditujukan untuk membangun komitmen bersama mekanisme JBH yang telah dibangun sebelumnya. Secara khusus di KPA dan beberapa organisasi anggota KNPA sendiri banyak menghadapi pengaduan permintaan respon kasus. Kita punya keterbatasan dana dan pengacara, sehingga kita berpikir perlu ada satu sistem yang lebih utuh bagaimana kita merespon kasus di daerah,” Ujar Dewi Kartika mengantarkan diskusi.
 
Menjadi penting sebenarnya kita punya jaringan KPA, YLBHI, AMAN, AGRA dan beberapa organisasi lainnya. Kita sering bertemu di lapangan tapi belum tersambung secara efektif,” lanjut Dewi.
 
Idealnya jika alokasi bantuan hukum itu langsung dihubungkan dengan kantor-kantor LBH yang ada maka kita akan minimalisir hambatan-hambatan yang selama ini kerap kita temui. Meskipun belum terintegrasi dengan YLBHI. Dana darurat itu sudah cukup tersambung dengan teman teman LBH di daerah, terutama yang anggota KPA. Tapi hambatannya anggota LBH yang bukan KPA jadi tidak termanfaatkan,” sambungnya.
 
Kasus kejadian kekerasan dan kriminalisasi terus meningkat di wilayah-wilayah konflik agraria di Indonesia. Peristiwa ini terjadi di semua sektor agraria, perkebunan, hutan, pertanian, tambang, pesisir/kelauatan hingga infrastruktur dan properti. Kejadian ini pun terjadi dalam beberapa pola yang dilakukan aparat Negara, utamanya Polisi terhadap petani dan pejuang agraria.
 
Dari 659 konflik agraria yang terjadi kurun waktu 2017, 612 warga menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi. Dari jumlah tersebut, tim dana darurat KNPA menerima sebanyak 20 pengaduan kasus. Jika ditotal, sejak bergulirnya dana darurat pada bulan April 2016 tercata sudah 59 pengaduan yang diterima.
 
Memang sejauh ini, ketersediaan dana darurat petani dan pejuang agraria tersebut belum berjalan secara maksimal. bisa dilihat dari perbandingan kejadian dan pengaduan yang diterima. Hal ini menjadi tugas rumah bagi KNPA bagaimana cara lebih mengoptimalkan lagi peran dana darurat, terutama dalam segi kampanye guna memaksimalkan respon cepat terhadap kasus-kasus yang terjadi.
 
Beberapa peningkatan terus dilakukan, diantaranya membangun jaringan bantuan hukum agraria yang disambungkan dengan ketersediaan dana darurat. JBH sendiri telah diluncurkan pada 5 Januari 2017 lalu. Dari proses pendataan tersebut, telah terkumpul sebanyak 88 JBH yang terdiri dari kantor hukum dan individu yang memiliki komitmen pembelaan terhadap petani.
 
Dari diskusi ini, dihasilkan beberapa kesepakatan diantaranya, terkait prinsip dan mekanisme kerja JBH dan ketersambungannya dengan dana darurat KNPA. Prinsip tersebut meliputi; 1) Konflik agraria bersifat struktural; 2) mengutamakan hak korban; 3) terbuka dan partisipatoris; dan 4) transparan dan akuntabel yang diturunkan melalui beberapa mekanisme kerja.
 
Ke depan, mekanisme kordinasi JBH ini akan semakin diperluas di seluruh wilayah konflik agraria. Harapannya, YLBHI bisa memaksimalkan kantor-kantor bantuan hukum mereka di daerah dalam rangka melakukan respon cepat terhadap kasus kejadian kriminalisasi dan kekerasan di bawah skema dana darurat KNPA. Sementara, di wilayah-wilayah yang belum, bisa memaksimalkan jaringan bantuan hukum yang tersedia, baik lembaga maupun individu. (BW)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934