KPA Wilayah Jawa Timur Tindaklanjuti Konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria

Adib Dian Mahmudi

Surabaya (kpa.or.id) – Rabu, (12/4) KPA Wilayah Jawa Timur kembali mengadakan audiensi dengan BPN Jawa Timur di Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari pengurus dan OTL anggota KPA Wilayah Jatim.

Sebelumnya, KPA Wilayah Jatim telah memasukan surat permohonan kepada BPN Jatim untuk segera diadakan audiensi dengan melayangkan surat sebanyak dua kali. Audiensi dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Adapun perwakilan dari BPN Jawa Timur yang memfasilitasi agenda ini adalah Agus Salim (Kasi Landreform) dan Heru Aziz (Kasi Sengketa).

Dalam pertemuan tersebut, KPA Wilayah Jatim mengemukakan tiga pembahasan kepada kanwil BPN Jatim, yakni Pertama, tindak lanjut usulan lokasi prioritas yang telah diadakan oleh KPA bersama KSP dengan Kementrian ATR/BPN dan Dirjen KLHK pada 9 Maret lalu; Kedua, penataan penguasaan dan kepemilikan lokasi prioritas di wilayah Jatim terutama wilayah perkebunan; Ketiga, penguatan regulasi dalam upaya penyelesaian konflik agraria di Jatim.

BPN Jatim kemudian memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik agraria satu per satu. Berkaitan dengan hal ini, BPN Jatim mendorong KPA Jatim untuk menata subjek lokasi prioritas RA. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi kerja antara BPN dan KPA.

Sebagai awal dari kerja ini, BPN Jawa Timur akan melakukan mediasi konflik tanah di Perkebunan Rotorejo-Kruwuk Blitar. Agenda ini dijadwalkan akan dilakukan pada akhir April. Selain itu, BPN Jawa Timur juga akan menindaklanjuti perkembangan konflik tanah di Curahnongko (Jember). Merespon hal ini, KPA Jatim menyambut baik solusi yang ditawarkan oleh pihak BPN tersebut.

Agenda di atas merupakan tindak lanjut konsolidasi lokasi prioritas RA yang diselenggarakan oleh KPA dan KSP awal Maret lalu dengan mengundang Kementrian ATR/BPN dan KLHK. Waktu itu, KPA memberikan data sementara lokasi prioritas seluas 60 ribu hektar di Jawa dan Bali sebagai acuan prioritas pemerintah dalam melaksanakan reforma agraria. Hal ini dimaksudkan untuk mengawal program RA Jokowi agar tidak salah sasaran. Dalam pertemuan tersebut, KPA juga memberikan data-data lokasi konflik di Jawa dan Bali sebagai acuan bagi pemerintah Jokowi agar dijadikan lokasi prioritas pelasanaan RA.

Selama ini pemerintah menganggap bahwa RA tidak relevan dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali. Padahal secara substansi justru dua pulau inilah yang harus menjadi prioritas pelaksanaan RA. Hal ini mengacu kepada kondisi di mana sisi subjek atau penerima manfaat sangatlah besar, sementara dari sisi objek atau ketersediaan tanah mengalami keterbatasan. Kondisi akibat jumlah penguasaan lahan yang sangat timpang antara rakyat dengan perusahaan, baik itu milik Negara maupun swasta. Mengacu kepada kondisi tersebut, seharusnya RA di Jawa dan Bali menyasar lahan yang saat ini tengah berkonflik antara warga dengan PTPN, Perhutani dan perusahaan swasta.

Dari hasil pengumpulan data sementara di berbagai serikat tani yang dilakukan KPA di Jawa dan Bali. Konflik di Jawa termasuk dalam kategori yang sangat tinggi dengan luasan 60 ribu hektar. Dalam menentukan kategorinya, KPA membagi data Lokasi Prioritas kedalam dua klasifikasi, yaitu lokasi prioritas yang berada di dalam kawasan hutan dan lokasi prioritas yang berada diluar kawasan hutan (red: non-hutan).

Dari hasil pengumpulan data tersebut, tercatat sebanyak 23 lokasi konflik berada di kawasan hutan yang tersebar di 77 desa. Konflik terbesar terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan luasan 8.794 hektar. Sedangkan konflik kawasan non-hutan tertinggi tercatat di Jawa Barat dengan luasan 8001 hektar.

Sementara untuk Jawa Timur, tercatat seluas 15.563 hektar lahan yang berada dalam status konflik. 7.844 hektar berada di kawasan hutan yang berkonflik dengan Perhutani. Di wilayah non-hutan tercatat seluas 7719 hektar lahan tengah berkonflik dengan rincian 3.368 hektar konflik terjadi antara warga dengan pihak swasta dan 4.351 hektar konflik terjadi antara warga dengan PTPN.

Pemerintah Jokowi – JK seperti diketahui melalui program Nawacitanya telah memasukan Reforma Agraria sebagai salah satu agenda prioritas melalui skema redistribusi 9 juta hektar. Namun, hingga tiga tahun kepemimpinanya tidak sampai 5% yang sudah terealisasi. Egosentris antara lembaga dan pertarungan kepentingan selalu menjadi masalah klasik. Ditambah keinginan politik yang tidak begitu kuat dari rezim pemerintahan saat ini untuk melaksanakannya.

Ironisnya, semakin ke sini program tersebut semakin dikerucutkan menjadi sekedar pemberian sertifikasi kepada rakyat dengan menghilangkan urgensi dari tujuan reforma agraria itu sendiri

Namun begitu, walaupun secara substansi program yang dicanangkan Jokowi tersebut bukanlah merupakan cerminan dari Reforma Agraria Sejati yakni penataan struktur ketimpangan penguasaan lahan. Akan tetapi, secara politik kebijakan tersebut haruslah tetap dianggap sebagai peluang untuk menyelesaikan konflik-konflik agrarian yang saat ini marak terjadi. Oleh sebab itu perlu pengawalan yang ekstra ketat dari semua pihak agar program tersebut tidak salah sasaran. (ADM)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934