Konsolidasi Data Lokasi Prioritas Reforma Agraria Jawa dan Bali

Jakarta (kpa.or.id) – KPA baru saja menyelenggarakan Konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria Region Jawa-Bali di Hotel Cemara 2, Rabu, (8/3). Konsolidasi Lokasi Prioritas tersebut merupakan bagian awal dari rangkaian acara: Konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria Region Jawa-Bali; yang berlangsung selama dua hari 8-9 Maret 2017. Acara hari pertama ini mengundang 51 Organ-organ Tani anggota KPA se-Jawa dan Bali.

Konsolidasi Lokasi Prioritas ini berfokus pada pembenahan data-data lokasi prioritas yang dimiliki KPA bersama-sama dengan 51 Organ-organ Tani Anggota KPA se-Jawa dan Bali yang hadir. Tim dari KPA mempresentasikan data-data lokasi prioritas yang sudah dikumpulkan untuk kemudian diklarifikasi, diperbaiki, ditambahi atau dikurangi secara bersama-sama terutama dengan organ tani yang berkaitan langsung dengan datanya tersebut sebelum diserahkan secara bersama-sama kepada Pemerintah.

Tim Lokasi Prioritas KPA membagi Data Lokasi Prioritas kedalam dua klasifikasi, yaitu lokasi prioritas yang berada di dalam kawasan hutan dan lokasi prioritas yang berada diluar kawasan hutan. Jumlah data yang berada di dalam kawasan hutan mencapai 23 lokasi yang tersebar di 77 desa. Luasan konflik terbesar berada di provinsi Jawa Tengah yang mencapai 8.794 ha. Untuk lokasi prioritas diluar kawasan hutan mencapai 41 lokasi yang tersebar di 31 desa. Luas konflik terbesar di provinsi Jawa Timur yang mencapai 9.257 ha.

Konflik agraria yang melibatkan pihak swasta terbesar di wilayah Jawa Timur yang mencapai 3.368 ha dan yang terendah di provinsi Banten 54 ha. Untuk konflik antara warga dengan PTPN yang terbesar berada di provinsi Jabar 5.688 ha dan terendah di provinsi Jateng 509 ha. Keseluruhan konflik agraria yang tersebut melibatkan 31.757 penggarap di kawasan hutan dan 27.615 penggarap di kawasan non hutan, dengan total hampir mencapai 60.000 ha.

Rangkaian acara ini dilatarbelakangi anggapan pemerintah bahwa selama ini reforma agraria hanya dianggap relevan diimplementasikan di luar Jawa dan Bali. Namun, bagaimanakah implementasi reforma agraria di Jawa dan Bali, mengingat dari sisi subjek potensi penerima manfaat sangat besar sementara dari sisi objek mengalami keterbatasan. Implementasi Perpres Nomor 45 Tahun 2016 di Jawa dan Bali sangat penting mengingat Jawa dan Bali adalah konsentrasi ketimpangan agraria, kemiskinan di pedesaan, dan konflik agraria yang tak terselesaikan.

Secara garis besar, rangkaian acara 2 hari ini bertujuan untuk mengonsolidasikan lokasi-lokasi prioritas reforma agraria; menyerahkan lokasi-lokasi prioritas reforma agraria dari organisasi masyarakat sipil kepada Kementerian dan Lembaga terkait; dan yang terakhir untuk menyusun rencana aksi bersama dari Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mempercepat implementasi reforma agraria di Jawa dan Bali.

Konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria Region Jawa-Bali ini akan dilanjutkan dengan Lokakarya Percepatan Reforma Agraria Region Jawa Bali bersama-sama dengan Kantor Staff Kepresidenan (KSP) dengan mengundang pejabat-pejabat publik se-Jawa dan Bali terkait pada hari berikutnya.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934