Warga UPT Arongo Didampingi KPA Datangi Kemendesa PDTT dan KSP

Benni Wijaya

Jakarta (kpa.or.id) – Tidak kunjung mendapatkan haknya, Ujang Ukandiyana dan Sakum Priadi, dua orang perwakilan warga UPT Arongo, Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara didampingi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendatangi Kementrian Desa, Pembangunan DesaTertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Kantor Staf Presiden (KSP) hari ini, Selasa, (21/2).

Dalam kunjungannya ke Kemendesa PDTT, Ujang dan Sakum ditemui oleh Kasubdit Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PK2Trans). Dalam pertemuan tersebut, dua petani UPT Arongo ini menanyakan kelanjutan nasib mereka yang tidak jelas hingga sekarang.

Kami meminta, pihak Kemendesa PDTT untuk segera memberikan rekomendasi kepada pemda Konawe Selatan menepati janji mereka untuk memberikan 2 hektar lahan kepada masing-masing warga transmigrasi di UPT Arongo dan mendesak pihak perusahaan PT. Merbau untuk segera menghentikan aktivitas mereka di atas lahan warga.” Ujar Ujang.

Dari pertemuan ini, pihak Kemendesa PDTT melalui PKP2Trans berjanji akan segera menghubungi pemda Konawe Selatan untuk memastikan laporan tersebut dan akan menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Sementara, dalam kunjungan ke Kantor Staf Presiden (KSP), Ujang dan Sakum disambut oleh Usep Setiawan, salah satu staf Reforma Agraria KSP. Dalam kesempatannya, Ujang dan Sakum menjabarkan bagaimana kondisi warga UPT Arongo yang nasibya tidak jelas hingga sekarang, ditambah tindakan penggusuran dari PT. Merbau Indah Raya yang suatu waktu bisa saja mengancam mereka.

Merespon laporan tersebut, pihak KSP berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara semua pihak yang terkait dalam proses transmigrasi ini, baik yang berada di Jakarta maupun Konawe Selatan.

UPT Arongo merupakan salah satu dari beberapa wilayah transmigrasi yang berada di Desa Laikandonga, Ranomeeto, Konawe Selatan. Pemukiman Transmigrasi ini dimulai pada tahun 2010 yang terbentuk atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan beberapa pemerintah Kabupaten yang berada di Jawa Barat, Yogyakarta dan Bali.

Dalam perjanjian tersebut, warga yang berasal dari tiga provinsi ini akan mendapatkan dua hektar lahan tempat mereka bermukim dan memulai kehidupan baru. UPT Arongo sendiri mulai ditempati oleh warga pada tahun 2011 dengan jumlah 500 KK dengan rincian 250 KK berasal dari Jawa Barat dan Bali, termasuk Ujang dan setengahnya lagi dari penduduk lokal.

Namun pada kenyataannya, 390 KK ditempatkan di Desa Arongo dan 110 ditempatkan di di Blok I di Desa Laikandonga Kecamatan Ranomeeto Barat yang terdiri dari 54 KK Transmigrasi yang berasal dari Jawa Barat dan Jogja dan 56 KK berasal dari warga lokal artinya tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Tidak sampai disitu, hingga kini warga juga belum mendapatkan seluruh lahan yang dijanjikan oleh pemda Konawe Selatan. Warga hanya mendapatkan separoh dari dua hektar lahan yang telah dijanjikan. Bahkan diantara warga ada yang baru mendapatkan seperempatnya.

Anehnya lagi, peta lahan yang dibagikan ke warga mengalami dua kali perubahan hingga pada akhirnya muncul PT. Merbau Jaya Indah Raya Grup yang mengklaim kepemilikan lahan yang masuk peta lahan Usaha I yang didistribusikan oleh pemerintah kepada warga. Atas klaim tersebut, beberapa lahan warga telah berhasil digusur oleh pihak perusahaan tanpa prosedur yang jelas. Padahal, dalam perjanjian awal lahan tersebut sah secara hukum akan diberikan kepada warga transmigrasi.

Warga UPT Arongo bukannya tidak merespon peristiwa tersebut, sejak adanya klaim dan penggusuran yang dilakukan oleh pihak perusahaan, segala cara telah dilakukan oleh Ujang dan warga Arongo lainnya. Terhitung telah beberapa kali mereka mendatangi Pemerintah Daerah diantaranya bupati Konawe Selatan, dinas Transmigrasi hingga DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Bahkan tak jarang warga melakukan aksi demontrasi di depan kantor-kantor tersebut.

Bak bertepuk sebelah tangan, perjuangan warga hingga sekarang tidak menghasilkan apa-apa alias nihil. Pengaduan warga selalu dioper kesana kesini tanpa ada solusi yang jelas.(BW)

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934