KPA Wilayah Bali Selenggarakan Konsolidasi Wilayah

Badung (kpa.od.id) – KPA Wilayah Bali menyelenggarakan konsolidasi wilayah pada tanggal 10 Februari 2017 lalu. Bertempat di ruang pertemuan Yayasan Wisnu, Kecamatan Kerobokan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, kegiatan yang berlangung selama sehari ini mengusung tema, “Perkuat Organisasi dan Konsolidasi Tani Menuju Gerakan Reforma Agraria.”

Setidaknya ada 25 perwakilan KPA wilayah yang hadir pada kesempatan ini. diantaranya perwakilan organisasi rakyat, organisasi masyarat sipil, dan pengurus KPA Wilayah Bali Periode 2014-2016. Hadir juga Sekjend KPA, Dewi Kartika Sekertariat dan beberapa peserta peninjau.

Agenda ini ditujukan untuk mengkonsolidasikan gerakan reforma agraria di Bali serta sekaligus pembentukan pengurus harian organisasi KPA wilayah Bali yang baru. Selain itu, konsolidasi ini juga sekaligus merencanakan implementasi gerakan reforma agraria ke depan sebagai tindak lanjut mandat Munas KPA ke-VII di berbagai wilayah, termasuk Bali.

Dalam kesempatan ini, Ni Made Indrawati kembali dipercaya menjadi kordinator KPA wilayah Bali di mana pada periode sebelumnya ia juga telah mengisi posisi yang sama. Namun begitu, kepercayaan ini sekaligus menjadi tantangan yang berat bagi Indra dalam membesarkan gerakan reforma agraria di Bali melalui KPA. Dinamika politik agraria nasional yang semakin komplit telah melahirkan berbagai ancaman dan peluang bagi gerakan RA ke depan.

Sebagai salah satu destinasi wisata yang unggul, Bali tidak luput dari ancaman investasi modal dalam praktek perampasan penguasaan dan akses rakyat terhadap sumber agraria untuk menyediakan berbagai fasilitas pendukung. Praktek perampasan dan penggusuran ini diperdiksi akan semakin membesar ke depan seiring dengan semakin marakya proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang akan dibangun di pulau Dewata ini.

Sementara itu, dalam sisi kebijakan ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh gerakan tani di Bali dalam merebut kembali hak-hak atas tanah mereka. Salah satunya, program redistribusi dan sertifikasi tanah 9 juta hektar yang merupakan turunan dari kebijakan reforma agraria Jokowi-JK.

Meskipun tidak menyasar secara komprehensif masalah agraria yang terus berkutat di tanah air yakni ketimpangan penguasaan lahan. Namun, program ini harus tetap dimaknai sebagai peluang-peluang kecil bagi perjuangan reforma agraria.

Oleh sebab itu, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai salah satu implementasi dari redistribusi tanah harus mampu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tentu dalam hal ini, butuh sebuah gerakan yang solid dari seluruh organasasi tani dalam memanfaatkan momentum tersebut.

Konsolidasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui perencanaan yang matang dan penguatan organisasi rakyat secara menyeluruh sehingga mampu membalikkan tantangan-tantangan tadi menjadi peluang untuk memperluas gerakan reforma agraria, khususnya di Bali.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934