Mengkritisi Keberadaan Bank Tanah dalam RUU Pertanahan

Benni Wijaya

Jakarta (kpa.or.id) – Masuknya Bank Tanah ke dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU-P) menjadi tantangan tersendiri dalam rangka advokasi rencana UU tersebut. Pemerintah telah bergerak cepat dengan menyiapkan sebuah badan operasinya melalui Bank Tanah Nasional yang disingkat BATANAS.
 
Hal ini perlu disikapi dan dikritisi secara bersama oleh berbagai pihak, utamanya pegiat reforma agraria. Pasalnya, bank tanah berpotensi mengancam arti penting dan posisi strategis RUU-P yang merupakan UU implementer dari Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960).
 
Hal ini terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan Konsorsium Pembaruan Agraria; bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI) dan Oxfam Indonesia di Gedung LIPI, Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Selasa, (30/1).
 
Saat ini RUU-P kembali masuk ke dalam Proyek Legislasi Nasional (Prolegnas), dan berpotensi besar untuk ketok palu di tahun 2018 ini. Bank Tanah muncul dalam Draft Inventarisir Masalah (DIM) RUU-P versi pemerintah yang telah diserahkan kepada Komisi II DPR RI.
 
RUU-P sejatinya harus menerjemahkan 5 (lima) amanat dan prinsip-prinsip dasar UUPA 1960; kemanusiaan, kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (sosialisme), kesejahteraan, dan keadilan.
 
Kemunculan bank tanah tersebut dikhawatirkan akan mereduksi peran RUU-P yang diharapkan menjadi jawaban atas tumpang tindih kebijakan dan konflik di sektor pertahanan yang sejauh ini masih menjadi masalah besar yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, layaknya kaum tani.
 
Kontradiksi Bank Tanah dengan Semangat UUPA 1960
 
Salah satu yang menjadi konsen atas kontradiksi bank tanah tersebut ialah tujuan bank tanah yang diperuntukkan kepada kepentingan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Hal ini menjadi kontraproduktif di tengah kemandegan program reforma agraria pemerintah yang sedang dijalankan. Ditambah obyek tanah tersebut salah satunya berasal dari tanah terlantar yang seyogyanya merupakan obyek tanah reforma agraria.
 
Hal ini diungkapan Dewi Kartika, Sekjend KPA, saat memberikan pemaparan terkait posisi bank tanah dalam RUU-P dalam diskusi di LIPI tersebut. Dewi memberikan catatan kritis atas rencana Bank Tanah ini.
 
Dengan menimbang situasi agraria saat ini, diantaranya karena adanya kontradiksi tujuan dengan semangat reforma agraria maupun BATANAS itu sendiri, karena salah satunya, obyek yang hendak disasar lebih kepada untuk kepentingan pembangunan dan investasi ini adalah obyek yang seharusnya menjadi target obyek Reforma Agraria”, ungkap Dewi.
 
“Dalam situasi agraria dan proses RA saat ini, dasar-dasar pembentukan Bank Tanah (BATANAS) tidak relevan dan urgent, justru menambah daftar masalah regulatif, serta ketimpangan dan konflik agraria”, lanjut Dewi.
 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait situasi agraria nasional di tengah rencana pemerintah memasukkan bank tanah dalam RUU-P, Misalnya:
 
Di tengah kemandegan realisasi TORA dari HGU habis, tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan
Kontradiksi Tujuan, Obyek yang sama dengan reforma agraria (0,4 juta ha HGU habis dan tanah terlantar serta pelepasan kawasan hutan)
Upaya perluasan obyek tanah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan
Prioritas bagi percepatan dan kemudahahan pengadaan bank tanah bagi pembangunan dan investasi (secured financing)
Masalah konflik dan penggusuran akibat proses pengadaan tanah dan pembebasan lahan yang mal-administrasi dan sarat praktek korupsi-kolusi (UU No.2/2012)
Masalah penertiban dan pendayaagunaan tanah terlantar (PP 11/2010)
Last but not least, bertentangan dengan prinsip kerakyatan dan keadilan UUPA, abai ketimpangan struktur vs. penguatan kepentingan swasta dan investas
Sementara, peneliti LIPI, Gutomo Bayu Aji menjelaskan bahwa pemikiran mengenai Bank Tanah sejatinya sudah ada sejak tahun 80-an, dan pernah dinyatakan secara terbuka oleh presiden Soeharto pada tahun 1993. Namun diskursus tersebut tidak berkembang, hingga kemudian kembali muncul pada tahun 2013 melalui salah satu buku berjudul “Bank Tanah”. Sedangkan sebagai wacana kebijakan, Gagasan Bank Tanah mulai muncul kembali pada tahun 2015 oleh BAPPENAS.” Ujarnya.
 
Meskipun secara regulasi belum disahkan, Bayu menambahkan, “selama ini praktik atas konsep Bank Tanah sesungguhnya sudah dijalankan, terutama oleh korporasi swasta yang memonopoli berbagai wilayah.”
 
“Praktik semacam ini telah mengakibatkan terjadinya perubahan landscape ekologis, ketimpangan penguasaan, serta perubahan sosial masyarakat dari yang dulunya petani, menjadi buruh yang rentan, yang bisa dilihat hari ini.” Ujar Bayu.
 
Terakhir, Dewi menegaskan bahwa titik berangkat RUU Pertahanan harus kembali mengacu pada nilai-nilai yang ada di Pancasila, UUD 1945, UUPA 1960, dan TAP IX/2001. Karena tegasnya, UU Implementasi atau operasional dari UUPA (lex generalis), adalah sebagai lex specialis, bukannya menggantikan.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934