KPA Wilayah Sulsel dan Serikat Tani Usulkan LPRA Seluas 94.156 ha Kepada Pemerintah

Lokakarya percepatan reforma agraria di sulawesi selatan secara resmi dibuka oleh pemerintah provinsi sulawesi selatan. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh asisten dua Pemprov mengatakan menyambut baik agenda yang digagas oleh KPA dan KSP. Agenda semacam ini dinilai sangat penting karena dapat meningkatkan sinergis dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria. Selain itu, Pemprov juga akan melaksanakan reforma agraria di Sulawesi Selatan.
 
Lokakarya yang juga dihadiri oleh 25 orang perwakilan serikat tani se-Sulawesi Selatan dan 19 orang dari pemerintah termasuk Kantor wilayah BPN Sulawesi Selatan, beberapa perwakilan pemerintah daerah seperti Gowa, Luwu Timur bahkan beberapa pemerintah desa di Sulawesi Selatan turut hadir dalam lokakarya ini.
 
Narasumber dari kementerian ATR/BPN, LHK, Kemendes dan KSP menyampaikan gambaran umum pelaksanaan reforma agraria di tahun 2018 sesuai dengan Perpres no.79 Tahun 2017 tentang RKP tahun 2018, dimana reforma agraria kembali menjadi agenda prioritas nasional sesuai dengan kewenangan instansi masing-masing.
 
Kementerian LHK menyampaikan melalui kepala balai pemantapan kawasan hutan VII Makassar bahwa target pelepasan kawasan hutan di Sulsel mencapai 31.800 Ha dan sudah tersedia anggaran untuk pelaksanaannya yang mencapai 23 miliar.
 
Di kesempatan yang sama, Kementerian ATR/BPN yang diwakili Rudi Rubijaya, direktur konsolidasi tanah, menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan harus segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria agar teknis pelaksanaan dapat dipercepat dan juga jangan sampai masyarakat sipil tidak terlibat di dalamnya agar mampu mencapai hasil yang maksimal. Selain itu kementerian ATR/BPN mengatakan bahwa salah satu percontohan pelaksanaan RA di Sulawesi Selatan terdapat di kabupaten Soppeng.
 
Kementerian desa yang diwakili Srining Pratiwi, direktur pengembangan SDA, Hutan, Pertanian dan Pertambangan, mengatakan bahwa permasalahan desa-desa yang masih berada di dalam kawasan hutan Sulawesi Selatan salah satu hal yang menjadi fokus kementerian desa di Sulsel, karena jika status tanah masih kawasan hutan, kementerian desa mengalami kesulitan untuk memberikan bantuan kepada desa-desa. Srining juga menyampaikan bahwa dana desa dapat dipakai untuk pelaksanaan RA seperti identifikasi Objek dan subjek RA.
 
Usep setiawan perwakilan dari kantor staf presiden menyampaikan pentingnya agenda lokakarya antara serikat tani dengan pemerintah adalah menyatukan pandangan, menyusun strategi bersama pelaksanaan RA oleh pemerintah dan serikat tani. Termasuk menyamakan objek dan subjek usulan RA atau yang sering disebut KPA sebagai LPRA. 
 
Sekjen KPA mengatakan bahwa LPRA yang digagas KPA selama dua tahun terakhir memang dilakukan KPA sebagai kritik terhadap konsep TORA pemerintah yang terlalu banyak penunjukan sepihak lokasi-lokasi RA yang mengakibatkan tidak jelasnya siapa yang akan menjadi petaninya.
 
Pelaksanaan RA pemerintah memasuki tahun ketiga ini memang berjalan sangat lamban, masih sibuk mencari TORA, masih sibuk mencari sinkronisasi kerja antar kementerian sementara konflik agraria terus berlangsung, penggusuran masih terjadi dan kriminalisasi sangat banyak terjadi di lapangan. Itu menandakan pemerintah memang tidak siap melakukan reforma agraria.
 
Tanggapan dari perwakilan serikat tani dan pemerintah desa di Sulawesi Selatan untuk pelaksanaan RA di sulawesi selata selama ini nyaris tidak ada. Bahkan sosialisasi tidak pernah dilakukan Pemprov ataupun Pemkab. Yang ada hanya oknum-oknum yang mengaku perwakilan kementerian LHK yang masuk ke desa-desa dan menawari konsep perhutanan sosial pada lokasi yang jelas-jelas berupa desa dan sama sekali tidak terlihat seperti hutan.
 
Seperti yang disampaikan perwakilan serikat tani Korwil KPA Sulsel yang juga menyampaikan bahwa konflik agraria terbanyak di Sulawesi Selatan adalah permasalahan bekas HGU PTPN dan klaim sepihak kawasan hutan terhadap desa-desa yang bahkan sudah ada sebelum adanya penunjukan kawasan hutan.
 
Setidaknya terdapat 21 LPRA seluas 94.000 hektar yang pada kesempatan ini diserahkan kepada seluruh perwakilan pemerintah yang hadir.
 
Kedepan serikat tani akan mengusulkan pembentukan gugus tugas reforma agraria. Dan serikat tani akan menemui kantah BPN dan pemda masing-masing sebagai tindaklanjut penyerahan LPRA dan untuk memberikan data yang lebih detail.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934