Desa Mangkit Bersiap Menyambut Redistribusi Tanah

Benni Wijaya

Minahasa Tenggara (kpa.or.id) – Para petani di Desa Mangkit, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara tengah bersiap menyambut pelaksanaan redistribusi tanah melalui skema reforma agraria tahun ini. Para petani yang yang tergabung Serikat Petani Minahasa (SPM) ini selangkah lagi memperoleh hak atas tanah yang telah puluhan tahunmereka garap.
 
Desa Mangkit merupakan salah satu dari 15 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) usulan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama serikat tani anggota, salah satunya SPM yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah tahun 2018. Secara keseluruhan, LPRA yang diusulkan KPA pada tahap pertama ini terdiri dari 405 lokasi dengan luasan 646.616 hektar yang tersebar di 20 provinsi. Dari berbagai proses dan putaran verifikasi, baru 15 belas lokasi yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Meskipun begitu, hasil ini patut dianggap sebagai rangkaian kemenangan-kemenangan dari gerakan reforma agraria.
 
LPRA ini disebut sebagai tahap pertama dikarenakan masih ada potensi 1 (juta) hektar lagi tanah yang telah digarap serikat tani anggota KPA. Lokasi-lokasi tersebut akan diusulkan dalam proses advokasi di tahap kedua.
 
Desa Mangkit merupakan tanah ex-HGU tiga perusahaan diantaranya, PT. Mawali Waya, PT. Nusa Cipta Bakti dan PT. Kinamang Waya yang telah ditelantarkan (baca: tidak diusahakan) seluas 444,465 hektar dan telah digarap menjadi lahan pertanian produktif selama 31 tahun oleh 485 keluarga petani SPM.
 
Menilik lebih jauh, secara budaya petani Desa Mangkit merupakan masyarakat pesisir laut dikarenakan pemukiman dan tanah yang mereka garap terletak di pinggir pantai Selat Maluku. Namun begitu, hampir semua dari mereka memilih menjadi petani. Hal ini dikarenakan sejarah masyarakat di Desa Mangkit yang merupakan petani korban perbudakan zaman kolonial Belanda pada tahun 1930-an hingga 1940-an. Saat itu, pemerintah Kolonial Belanda mendirikan perkebunan besar (onderneming) dengan membudidayakan tanaman kelapa. Guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perusahaan perkebunan mendatangkan buruh untuk kerja paksa dari Kepulauan Talaud dan Sangihe di sisi utara Kota Manado.
 
Situasi yang berlangsung secara turun-temurun tersebut akhirnya melahirkan budaya pertanian kebun di antara masyarakat Desa Mangkit.
 
Pemetaan Partisipatif Sebagai Salah Satu Persiapan Redistribusi Tanah
 
Tanah yang saat ini digarap oleh petani SPM seperti telah dibahas sebelumnya telah diduduki sejak tahun 1984. Berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh 15 orang warga, yang salah satunya Simon Aling yang saat ini dipercaya sebagai ketua SPM. Sejak saat itu semakin banyak masyarakat yang melakukan pendudukan dan mulai menggarap. Berbagai macam varietas diusahakan seperti cengkeh, vanili, kenari, pala, jagung, cabe, padi gogo, ketela pohon dan buah-buahan. Selain melakukan pendudukan dan menggarap, para petani ini juga berhimpun dan membangun organisasi tani yang mereka namakan Serikat Petani Minahasa (SPM).
 
Perjuangan panjang merebut hak atas tanah yang dilakukan oleh petani SPM menemui titik terang ketika mereka melakukan lobby dan negosiasi dengan Bupati Minahasa Tenggara dan pemegang bekas HGU. Sementara di tingkat nasional, SPM bersama KPA juga mendesak pemerintah segera melakukan redistribusi tanah yang telah mereka garap melalui usulan LPRA.
 
Titik terang ini didapat saat diadakan pertemuan antara KPA dengan Kementrian ATR/BPN di kantor Dirjen Penataan Agraria. Dalam pertemuan tersebut, Kementrian ATR/BPN secara resmi menyatakan akan melaksanakan redistribusi tanah melalui beberapa kwartal tahun 2018 ini. Lokasi yang akan dilaksanakan redistribusi dalam kwartal pertama salah satunya lokasi garapan petani SPM seluas 444 hektar tersebut.
 
Menyikapi kabar baik tersebut, SPM segera melakukan persiapan dengan menyusun panitia reforma agraria untuk melakukan verifikasi subyek dan obyek. Selain itu, saat ini petani SPM juga tengah melaksanakan pemetaan partisipatif guna melakukan penataan batas masing-masing bidang tanah garapan serta merumuskan perencanaan tata guna tanah agar sesuai dengan peruntukkan dan pemanfaatannya.
 
Proses ini diawali dengan muswarah diantara anggota organisasi guna menentukan kesepakatan baik mengenai peruntukkan dan pemanfaatan lahan. Dari musyawarah tersebut disepakati tanah untuk garapan individu luasnya bervariasi antara 0,5 hektar hingga 2 hektar, sesuai dengan kebutuhan 300 Rumah Tangga Petani (RTP). Selebihnya digunakan untuk pemukiman di mana masing-masing RTP ditentukan 15×20 meter.
 
Selanjutnya, untuk kepentingan infrastruktur desa dialokasikan seluas 12 hektar untuk 300 bidang jalan, 5 hektar untuk fasilitas umum dan sosial, 10 hektar untuk tanah kolektif organisasi, 5 hektar untuk keperluan balai penelitian peternakan, perkebunan, dan pertanian, 3 hektar untuk jalan proros desa, 5 hektar untuk kas desa, 5 hektar lahan konservasi mata air, dan lahan konservasi di kemiringan 45 derajat seluas 15 hektar.
 
Pemetaan ini dilaksanakan dari tanggal 24 Januari – 4 Februari 2018 yang difasilitasi oleh salah satu Dewan Nasional KPA, Syofyan Ubaidi Anom. Pemetaan Partisipatif ini dilaksanakan secara bersamaan di Desa Mangkit dan Desa Basa’an Satu, Kecamatan Ratatotok.
 
Desa Mangkit terus berbenah guna menyambut redistribusi lahan yang sudah direncakan. Walaupun rencana redistribusi tanah belum meliputi semua lokasi yang telah diusulkan KPA. Kabar baik dari Desa Mangkit ini haruslah ditandai momentum kemenangan-kemenangan kecil yang harus dicatat dalam sejarah perjuangan reforma agraria di tanah air. Sebagai stimulus perjuangan-perjuangan reforma agraria ke depan.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934