Kabar Baik Advokasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria dari Desa Mangkit, Minahasa Tenggara

Benni Wijaya

Jakarta (kpa.or.id) – Didampingi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Minahasa (SPM) bersama Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Asisten II Pemkab Minahasa Tenggara menemui Dirjen Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN, Senin (11/12) siang di Jakarta.
 
Kedatangan ini disambut oleh Joko Heriadi, ketua pelaksana Pokja II dan Barkah Yulianto, Kasubdit Redistribusi dan Pemanfaatan Bersama Direktorat Land Reform Kementrian ATR/BPN. Pertemuan ini guna membahas perkembangan advokasi penyelesaian konflik di Desa Mangkit, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dengan Bupati Minahasa Tenggara pada tanggal 3 Oktober 2017 lalu yang mana pada waktu itu langsung dimediasi oleh Kanwil BPN Sulut kabupaten sekaligus menyerahkan berita acara kesepakatan dengan Pemkab.
 
Pertemuan yang bertempat di kantor wilayah BPN Sulut tersebut melahirkan kesepkatani bahwa ahli waris PT. Mawali Waya dan PT. Nusa Cipta Bakti akan melapaskan bidang tanah bekas HGU mereka kepada petani penggarap di Desa Mangkit.
 
Guna memperkuat hasil kesepakatan tersebut, Bupati Minahasa membentuk tim verifikasi melalui keputusan Bupati Minahasa Tenggara No. 451 tahun 2017 tentang Tim Verifikasi ex. Hak Guna Usaha a.n PT. Mawali Waya, PT. Nusa Cipta Bakti dan PT. Kinamang Waya.
 
Tim ini ditugaskan untuk melakukan peninjauan lokasi, melakukan identifikasi dan verifikasi dokumen, dan melakukan konsultasi dengan instansi terkait.
 
Hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim. Tanah ex HGU tiga perusahaan tersebut telah ditelantarkan (baca: tidak diusahakan) 444,465 hektar dan telah digarap menjadi lahan pertanian produktif selama 31 tahun oleh 485 keluarga petani.
 
Merespon hasil verifikasi dan identifikasi tanah objek yang dilakukan oleh tim yang telah dibentuk, maka Bupati Minahasa Tenggara mengeluarkan keputusan dan rekomendasi yakni menyerahkan tanah lokasi ex HGU tiga perusahaan tersebut kepada masyarakat penggarap. Rekomendasi ini langsung ditembuskan ke Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil pada tanggal 6 November 2017.
 
Mendengar pemaparan dan perkembangan proses penyelesaian konflik tersebut, perwakilan Dirjen Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN menyambut baik hal tersebut. Mereka juga menyarankan bahwa segera dikeluarkan SK penatapan subjek dan objek sebagai salah satu lokasi Tanah Objek Reforma Agraria.
 
Kamis (14/12), besok, Dirjen Penataan Agraria tersebut akan melakukan pertemuan dengan Kanwil BPN Sulut guna membahas rencana pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Mangkit sekaligus membangun kordinasi satu arah.
 
Ini tentu menjadi kabar baik proses penyelesaian konflik di Desa Mangkit, terutama perkembangan advokasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria. Kerja-kerja yang telah dilakukan oleh SPM bersama instansi terkait di Minahasa Tenggara diharapkan menjadi pelecut semangat organisasi tani anggota KPA dan KPA wilayah yang saat juga tengah memperjuangkan LPRA di wilayah mereka masing-masing.

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934