FGD KNRA: Menata Peran Lembaga Reforma Agraria

KPA/Jakarta: Setelah Konsep Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) dimatangkan di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang kemudian dilanjutkan di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Serikat Petani Indonesia (SPI), saat ini agenda dari KNRA adalah melakukan focus group discussion (FGD). Agenda diskusi ini berlangsung secara meraton sampai 12 September 2014 untuk membahas Sembilan isu tentang reforma agraria.

Mengenai Penataan kelembagaan pemerintah yang mengurus agraria dan sumber daya alam serta peran pemerintahan daerah dalam reforma agraria merupakan topik yang ketiga. Acara FGD yang diselenggarakan di Dapur Selera, Jakarta Selatan (3/9/2014), membahas arti pentingnya lembaga reforma agraria. Mengingat konflik agraria yang terus meningkat dan ketimpangan penguasaan lahan semakin luas maka fungsi lembaga ini harus bisa memberi ruang kepada masyarakat sehingga hak kelola kawasannya semakin luas. Dengan semakin luasnya hak kelola masyarakat terhadap sumber agraria maka ketimpangan dan konflik agraria bisa selesai.

Dalam FGD tersebut, hal yang harus digaris bawahi adalah urusan agraria bukan sekedar membagi-bagi tanah, tetapi menyangkut penataan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber agraria. Pengelolaan di sektor pertanian misalnya, petani bukan hanya diberikan tanah saja, tetapi modal, teknologi, jaminan sosial dan program pendukung lainnya harus diberikan.

Salah satu kendala pelaksanaan reforma agraria adalah banyaknya peraturan perundangan yang saling tumpang tindih. Tumpang tindihnya UU ini merupakan bagian dari tingginya ego sektoral yang berjalan dengan kepentingan sendiri. Kementerian kehutanan merupakan lembaga yang menguasai sumber agraria terluas, 70% dari luas wilayah Indonesia.

Jika kita melihat kebalakang, era Sukarno telah mengeluarkan berbagai peraturan agraria yang kesemuanya berpatokan kepada UUPA 1960. PP Pendaftaran Tanah, Pembagian Tanah dan Ganti Rugi, UU Perluasan Lahan Pertanian,UU Bagi Hasil, UU Peradilan landreform adalah satu kesatuan untuk menjalankan reforma agraria. Jadi secara konsep dan peraturan perundangan Indonesia sudah matang hanya saja sampai saat ini belum ada pemimpin yang mau menjalanknnya. (AGP)

Tag : 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934