Rakyat Perlu Mengawal NKB 12 K/L Demi Penyelesaian Konflik Agraria

Galih Andreanto

Pengawalan terhadap implementasi Nota Kesepahaman Bersama 12 Kementerian dan Lembaga terkait Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia sangat mendesak. Mengingat 12 Kementerian dan lembaga telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) pada 11 Maret 2013 lalu. Kesamaan pandangan tersebut lahir dari rapat antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada Jum’at (12/04/2013) di Jakarta. Pengawalan tersebut dapat berupa pelibatan korban konflik terkait sosialiasasi serta implementasi NKB, memberikan pemahaman kepada publik mengenai NKB dan menjaring masukan-masukan luas dari publik.

KPK yang diwakili oleh Johnson Ginting mengungkapkan bahwa perlu adanya dukungan publik terkait NKB. Rakyat harus menyuarakan dan mendapatkan hak-haknya. Maka dari itu, perlu rumusan yang melibatkan organisasi rakyat mengenai model-model ekonomi rakyat terhadap hutan.

Sebelumnya, Usep Setiawan dalam Harian Kompas (3/4/2013) berpendapat bahwa NKB 12 K/L ini lahir di bawah supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Ini angin segar di tengah degradasi kualitas lingkungan dan layanan alam akibat kerusakan hutan, konflik sosial dan struktural akibat salah urus kebijakan kehutanan, serta ketimpangan akibat ketidakadilan penguasaan tanah dan kekayaan alam lainnya.

Dalam diskusi di Sekretariat Nasional KPA menindaklanjuti NKB tersebut, Usep Setiawan menambahkan bahwa perlu adanya sosialisasi NKB kepada masyarakat agar terdapat kesatuan pandangan dan juga pelibatan korban-korban konflik agraria di wilayah hutan.

Iwan Nurdin selaku Sekjen KPA dalam diskusi tersebut mengusulkan, adanya pertemuan inisiator dan para pihak yang menandatangani NKB dengan Organisasi Masyarakat Sipil yaitu LSM dan Organisasi Rakyat di tingkat nasional, regional dan lokal. Hal tersebut diharapkan dapat menyelesaikan konflik agraria di sektor kehutanan demi perluasan wilayah kuasa/kelola rakyat  serta pengembangan model Reforma Agraria di eks kawasan hutan. Hal tersebut tentu akan mendorong pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan.

“Persoalan yang terjadi adalah tumpang tindihnya peraturan serta kebijakan pemerintah di sektor kehutanan. Berbagai peraturan dan kebijakan tidak sinkron dengan pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap sumber kekayaan alamnya. Contohnya adalah Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan yang cenderung menyudutkan dan mengkriminalisasikan masyarakat desa hutan dan masyarakat adat”, Papar Iwan.

Iwan Nurdin berpendapat bahwa KPA siap untuk mengkaji dampak tumpang tindih kebijakan dan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat (ketimpangan, konflik, kemiskinan, dsb), menggalang Usulan-usulan dari pihak masyarakat untuk menyelesaikan kebijakan dan peraturan agar kehidupan masyarakat di sekitar hutan membaik (keadilan dan kesejahteraan) dan akan menghimpun rekomendasi awal dari Organisasi Masyarakat Sipil untuk dijalankan oleh 12 K/L yang menandatangani NKB. Hal tersebut untuk mempercepat penyelesaian konflik dan kepastian hak masyarakat. Sebagai tindak lanjut, KPA akan merencanakan adanya Konsultasi publik dengan jaringan Organisasi Masyarakat Sipil di tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta. (GA)

Tag : 

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934