Merumuskan Peta Jalan Advokasi Pelaksanaan Reforma Agraria di Tahun Politik

Benni Wijaya

Jakarta (kpa.or.id) - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) hari ini, Jum’at (23/2) berkumpul di Eksekutif Nasional Walhi di Jakarta. Pertemuan tersebut ditujukan guna melakukan refleksi perjalanan empat tahun KNPA dan agenda reforma agrari di era pemerintahan Jokowi-JK, sekaligus menyusun rencana strategis ke depan. Beberapa aliansi organisasi yang hadir diantaranya, Walhi selaku tuan rumah, AMAN, SPI, NES Indonesia, RMI, dan KPA.

Beberapa hal yang menjadi fokus pertemuan ini diantaranya; mengukur kerja-kerja advokasi pelaksanaan reforma agraria berdasarkan “Buku Putih Reforma Agraria”. Buku putih ini merupakan hasil penyamaan pandangan dari aliansi organisasi masyarakat sipil sebagai peta jalan pelaksanaan reforma agraria yang coba didorong ke pemerintah terpilih (red: Jokowi-JK) di awal pembentukannya dulu. Selain itu, kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk merumuskan aksi bersama KNPA dalam rangka mempercepat dan meluruskan arah pelaksanaan reforma agraria.

Sekjend KPA, Dewi Kartika dalam pembukaannya mencoba mengulas secara singkat perjalanan dan situasi advokasi pelaksanaan reforma agraria. “Saat ini terdapat beberapa inisiatif advokasi reforma agraria di masing-masing organisasi, yang juga menyasar kementerian terkait. Setiap organisasi membawa agendannya yang masih berada dalam konteks reforma agraria”, ulas Dewi.

Di awal, KNPA terdapat sekitar 13 presidium KNPA, seiring waktu bertambah dengan masuknya beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya. Sebelum terbentuknya KNPA, beberapa organisasi masyarakat sipil sudah coba membentuk beberapa aliansi strategis layaknya aliansi Karam Tanah, atau Sekber PHRI untuk advokasi kasus-kasus konflik tanah dan isu agraria lainnya. Sementara di era transisi Presiden SBY ke Jokowi, aliansi organisasi masyarakat sipil sepakat untuk mendorong agenda reforma agraria di kantor transisi Jokowi’, ujar Dewi.

Lebih lanjut, Dewi manambahkan, memasuki empat tahun pemerintahan Jokowi, banyak agenda yang kita desak ternyata mandeg. Kawan-kawan di lingkaran pemerintah juga belum terlalu efektif untuk mendorong agenda reforma agraria. Terdapat lokasi yang diusulkan untuk reforma agraria, tetapi minim tindak lanjut, masih banyak kriminalisasi dan beberasa kasus lainnya yang terus menjadi masalah.

Pemerintahan Jokowi-JK telah memasuki empat tahun kepemimpinannya, atau kalau dihitung kurang dari dua tahun lagi pemerintahan ini akan menyelesaikan masa jabatannya. Apalagi tahun ini sudah memasuki tahun politik di beberapa daerah yang akan berlangsung hingga Pilpres dan Pileg di tahun 2019 mendatang.

Dengan situasi di atas, penting bagi semua aliansi organisasi untuk merumuskan dan menyamakan pandangan dan peta jalan ke depan dalam rangka terus mendorong pelaksanaan reforma agraria yang lebih konprehensif.

Menyikapi situasi di atas, Direktur Walhi Indonesia, Nurhidayati menambahkan bahwa KNPA sebagai aliansi strategis perlu lebih keras lagi mendorong pelaksanaan reforma agraria karna kurang dari dua tahun lagi pemerintahan JKW-JK akan berakhir. Terlepas dari situasi tersebut, reforma agraria harus menjadi agenda priroritas ke depan, siapapun rezimnya,” ujar Yaya.

Situasinya saat ini pemerintah Jokowi-JK dalam berbagai kesempatannya selalu mengemukakan apa yang mereka kerjakan sebagai sebuah program ekonomi kerakyatan. Padahal jika ditelisik lebih jauh, program tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh perusahaan skala besar. Artinya harus ada counter isu yang disusun oleh organisasi masyarakat sipil untuk meluruskan semua kesimpang-siuran tersebut di kalangan publik.

Sementara di wilayah masyarakat adat situasi tidak berbeda jauh. Seperti yang diutarakan Tommy dari AMAN. “Dalam nawa Cita ada janji Komisi Masyarakat Adat, namun tidak kunjung terealisasi. Pun jika terbentuk saat ini tidak akan efektif bekerjanya. Satuan tugas  Masyarakat Hukum Adat (MHA) bahkan tak juga direalisasikan. Kemudian, RUU masyarakat adat lebih baik ditarik, tidak menguntungkan masyarakat adat. RUU ini rasa Permendagri 52, ada kewenangan untuk evaluasi masyarakat adat selama 10 tahun, bisa dibubarkan. Banyak usulan substansi dari AMAN yang tidak diakomodir”, sambungnya.

Ke depan, KNPA akan melakukan pertemuan lanjutan untuk merumuskan peta jalan advokasi reforma agraria, baik di tingkatan nasional maupun daerah. Pertemuan tersebut rencananya akan diselenggarakan akhir April nanti.

Banyak hal yang harus disambungkan diantara kerja-kerja anggota aliansi. Advokasi kebijakan, UU serta Ranperpres RA yang tak kunjung ditandatangani hingga sekatang. Ini menjadi area kerja bersama secara lebih strategis. Kedepan, kampanye nelayan, masyarakat adat, dan isu lain yang berkaitan dengan RA harus ditingkatkan agar dipandang sebagai kekuatan politik yang signifikan.

Penguatan basis sudah menjadi kerja rutin dari masing-masing organisasi. Harus ada penguatan terutama menghadapi momen pemilu kedepan. Harus ada pertemuan untuk kerangka kerja lebih baik lagi, jika dibutuhkan, kita bisa meniru task force (Red: gugus tugas) di dalam tubuh pemerintah. Kemudian, butuh pertemuan untuk merumuskan elaborasi sikap bersama menghadapi momentum politik di akhir April. Sambil menunggu pertemuan tersebut, KNPA harus memastikan task force khusus untuk respon kasus-kasus secara cepat, termasuk SOP penanganannya”, lugas Dewi

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934