Mempercepat Reforma Agaria di Rejang Lebong

Rejang Lebong (kpa.or.id) – Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu sudah selangkah lebih maju daripada daerah lain di provinsi Bengkulu dalam hal implementasi reforma agraria. Hal tersebut ditandai dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan tim terpadu penanganan konflik agraria. SK Bupati Rejang Lebong bernomor 180.417.VIII tertanggal 21 Agustus 2017 ini berisikan unsur beberapa SKPD, organisasi non-pemerintah dan akademisi. Adapun tugasnya antara lain mengindentifikasi tanah masyarakat yang berpotensi menjadi objek reforma agraria, menginventarisasi tanah objek reformasi agraria.

SK tersebut membawa harapan baru bagi rakyat Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu. Organisasi masyarakat sipil di Bengkulu menyambut baik keluarnya surat keputusan tersebut, untuk menindak lanjutinya AMAN Bengkulu bekerja sama dengan KPA dan JKPP mengadakan seminar dengan tema “mempercepat implementasi reforma agraria melalui pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat/lokal di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu” Selain SK tersebut, PemKab Rejang Lebong juga telah mengeluarkan Perda Masyarakat Adat di daerah Rejang Lebong.

Dalam seminar yang diselenggarakan pada tanggal 12 September 2017 tersebut menghadirkan Pranoto sebagai Ketua Tim Terpadi, Usep Setiawan dari Kantor Staf Presiden, Rahmat Sulaiman dari JKPP, Deff Tri Hamdi dari AMAN Bengkulu dan Adi dari KPA.

Usep Setiawan dalam paparannya mengatakan bahwa Permasalahan reforma agraria di Tanah Air, saat ini menjadi program prioritas nasional. Program ini merupakan penataan pemikiran penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat, karena bumi air dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Untuk itu Usep meminta tim terpadu yang dibentuk Pemkab Rejang Lebong segera menyusun program pelatihan kepada masyarakat terkait reforma agraria. Kemudian melakukan identifikasi tanah atau objek yang potensial untuk menjadi objek agraria.

Rahmat Sulaiman menekankan pentingnya pemetaan untuk mendukung implementasi reforma agaria di daerah. Pemetaan tanah kelola rakyat dapat menjadi solusi konflik agraria yang selama ini terjadi dan memetakan potensi ekonomi rakyat.

Adi Wibowo menekankan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam reforma agraria. Syarat keberhasilan reforma agraria adalah kekuatan masyarakat yang terkonsolidasi dalam organisasi tani. Subyek penerima manfaat  harus benar-benar petani penggarap yang selama ini menguasai lahan.

Sedangkan Deff Tri Hamdi menjelaskan, Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Rejang Lebong sangat penting guna mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat adat.

Sejauh ini pelaksanaan reforma agraria di Tanah Air percepatan implementasi reforma agraria melalui pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat (adat-lokal) baru ada tiga daerah yakni Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Tim terpadu yang dibentuk Pemkab Rejang Lebong diharapkan segera menyusun program pelatihan kepada masyarakat terkait reforma agraria. Kemudian melakukan identifikasi tanah atau objek yang potensial untuk menjadi objek agraria. Setelah itu Pemkab dapat menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan tanah objek agraria dan pemberian hak kepada masyarakat melalui sertifikasi tanah terhadap tanah objek agraria

Berita Lainnya

Kegiatan

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934