Lokasi Prioritas Reforma Agraria (Bagian ke-10)

Aturan Kawasan Hutan Menjerat Kesejahteraan Masyarakat Sungai Dangin Sanggau
 
Sanggau – Hingga kini warga Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat terus dihantui rasa takut dalam melakukan aktfitas sehari sebagai usaha mencukupi kebutuhan hidup mereka. Pasalnya, desa yang telah menjadi sumber penghidupan mereka selama puluhan tahun itu sekarang terjerat aturan kawasan hutan.
 
Sebelumnya, warga Desa bisa dengan tenang mengelola sumber-sumber agraria di desa mereka. Hasil dari produksi tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, baik itu sandang, pangan, dan papan.  Kegiatan ini pun sudah berlangsung sejak lama secara turun-temurun mulai dari nenek moyang mereka dahulu.
 
Ketenangan warga mulai terusik ketika pada tahun 2014 Kementrian Kehutanan melalui SK. Menhut No. 733 tahun 2014 menetapkan seluruh wilayah desa Sungai Dangin yang merupakan desa defenitif menjadi kawasan hutan.
 
Masuknya desa Sungai Dangin sebagai kawasan hutan telah berdampak buruk bagi kehidupan dan kesejahteraan warga. Hal ini dikarenakan para warga tidak  bisa lagi seperti biasa mengelola sumber-sumber agraria yang ada di wilayah mereka ini. Warga harus hidup dalam kondisi ketakutan dan dilematis.
 
Disatu sisi mereka harus mengelola untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu disisi lain jerat pidana selalu mengancam dikarenakan mereka beraktivitas di wilayah hutan yang rentan akan berbagai bentuk pelanggaran hukum. Hal ini diperparah dengan semakin sulitnya proses pembangunan dilakukan di wilayah desa karena terganjal aturan kawasan hutan tersebut.
 
Desa Sungai Dangin secara administratif termasuk salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Penduduk yang mendiami desa ini berjumlah 2961 jiwa dari 714 KK dengan total luas lahan yang mereka garap 10.724. Mayoritas penduduk desa Sungai Dangin merupakan etnis Dayak yang sudah hidup di sana secara turun temurun. Pada umumnya warga desa melakukan aktifitas sehari-harinya sebagai petani karet, bersawah,  berladang, serta pada bulan tertentu memasarkan buah durian.
 
Kondisi yang terjadi saat ini jelas menggangu produktifitas masyarakat karna terpenjara aturan kawasan hutan di wilayah mereka. Menanggapi kondisi tersebut, warga sudah melakukan beberapa upaya di antaranya, Menyusun rencana tata ruang dan peta tata ruang desa Sungai Dangin.
 
Selain itu warga juga telah melakukan audiensi ke kantor Bupati Sanggau mengajukan rekomendasi untuk mengeluarkan desa mereka dari kawasan hutan pada tahun 2015. Aksi tersebut juga dilanjutkan dengan audiensi ke kantor wilayah BPN Kalimantan Barat dan BPN Kabupaten Sanggau untuk mengajukan pembentukan IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah).
 
Hasilnya, Pihak BPN berjanji akan melobi Bupati Sanggau untuk segera membentuk IP4T Kab. Sanggau dan menjadikan Desa Sungai Dangin sebagai salah satu prioritasnya. Namun, hingga sekarang janji BPN tersebut masih nihil.
 
Dengan melihat fakta di atas, KPA mendorong BPN dan Kementrian Kehutanan agar segera melakukan Reforma Agraria di Desa Sungai Dangin dengan cara melepaskan desa mereka dari wilayah hutan melalui Peraturan Bersama (Perber) empat menteri tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Kawasan Hutan.
 
Bersambung. . .

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934