Lokasi Prioritas Reforma Agraria (Bagian ke-9)

Konflik Lahan antara Warga Desa Simpang Barat dengan PT. Pakerin di Musi Banyuasin
 
Muba – Konflik lahan antara warga Desa Simpang Bayat dengan PT. Pakerin hingga kini belum juga menemui titik terang. Perlu langkah cepat dan tegas dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui langkah Reforma Agraria berupa pelepasan kawasan hutan dan pemberian sertifikat hak milik kepada masyarakat penggarap sekitar kawasan hutan melalui peluang hukum yang tersedia.
 
Desa Simpang Bayat sendiri merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Dengan luas wilayah 65 Km², Desa Simpang Bayat dibagi dalam dua dusun yang dihuni oleh sekitar 2.281 jiwa penduduk.
 
Dusun satu terletak di sepanjang jalan lintas Palembang-Jambi yang merupakan pemukiman penduduk, dan sedangkan dusun dua merupakan tempat lahan pertanian warga. Awal mula desa ini dimulai antara tahun 1948-1968 dibawah pemerintahan Marga Bayat. Barulah pada tahun 1979 pemerintahan berubah dan digantikan oleh pemerintahan desa dimana pada waktu itu kampung-kampung yang berada di wilayah ini dimekarkan menjadi beberapa desa.
 
Perkembangan kondisi di Desa Simpang Bayat cukup pesat, terutama dalam bidang sosial-  ekonomi dan organisasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya mereka membangun Koperasi Unit Desa (KUD) pada tahun 1991 dengan nama KUD Suka Maju tanggal 19 Mei dalam tahun tersebut. Koperasi ini pun terdaftar pada dinas perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor pendirian 06102900007.
 
Pendirian koperasi ini dengan tujuan sebagai wadah organisasi masyarakat dalam menggarap lahan seluas 1.400 Ha. Melalui KUD ini, masyarakat terbantu dengan adanya bantuan sebanyak 10.000 bibit karet dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Selama ditangan mereka, warga menanami lahan tesrebut dengan tanaman palawija, duku, dan tanaman lainnya.
 
Memasuki tahun 1992, ketenangan warga desa Simpang Bayat terusik dengan masuknya PT, Pakerin ke desa mereka. Melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 642/kpts-II/1992 mengenai PT. Pakerin. Perusahaan ini diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) sementara seluas ± 200.000 Ha. Sejak itu, sebagian lahan yang sudah digarap warga secara berkelompok mulai dikuasai oleh pihak perusahaan.
 
Warga memprotes pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh PT.Pakerin tersebut dimana penolakan ini berlangsung selama enam hingga tahun 1998. Selama proses penolakan tersebut, delapan orang warga oleh pihak perusahaan. Pada tahun 1998, dilaksanakanlah mediasi antara warga dengan pihak perusahaan yang dimediasi oleh pemda.
 
Mediasi itu menghasilkan kesepakatan yang terdapat dalam surat berita acara ganti rugi tertanggal 30 April 1999 diantaranya; (1) untuk lahan APL (Areal Penggunaan Lain) ganti rugi tanam tumbuh 1 juta/Ha, dan setelah panen lahan dikembalikan pada warga; (2)  untuk lahan HP (Hutan Produksi) ganti rugi tanam tumbuh sebesar 400 ribu/Ha dan setelah panen dikembalikan pada Negara Di dalam surat kesepakatan itu disebutkan.
 
Namun PT. Pakerin tidak mengindahkan hasil mediasi tersebut terutama mengenai pengambalian lahan kepada masyarakat. Hal ini yang menyebabkan konflik terus berlanjut karena warga kecewa dengan tindakan PT. Pakerin itu.
 
Tidak berhenti disitu, pada tahun 2004 warga kembali menanyakan mengenai proses pengambalian lahan tersebut kepada perusahaan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik. PT. Pakerin merespon dengan adanya kesepakatan bahwa mereka akan membayar sewa terhadap lahan yang disengketakan. Sewa ini akan dibayar pada saat panen dengan besaran 10-15 % per Ha. Namun lagi-lagi kesepakatan tersebut tidak berjalan karena PT. Pakerin belum pernah panen hingga saat ini.
 
Konflik yang berkepanjangan ini menjadi pelajaran bagi warga untuk terus memperkuat dan memperbesar gerakan dengan masuk dalam organisasi tani Serikat Petani Sriwijaya (SPS).
 
Di bawah payung SPS ini yang dulunya bernama Dewan Petani Sumatera Selatan dan didampingi Walhi Sumatera Selatan pada tanggal 13 Januari 2010 warga melakukan pendudukan (occupy) serta merebut kembali (reclaiming) lahan yang diambil oleh PT. Pakerin tersebut.
 
Sebelum melakukan aksi ini, melalui SPS warga memberitahu terlebih dahulu kepada pemerintahan Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Pada tahun 2011 pihak perusahaan dan aparat keamanan mendatangi lahan yang diduduki oleh warga sehingga sempat terjadi bentrokan namun tidak sampai menimbulkan korban. Akan tetapi, akibat peristiwa tersebut salah seorang warga  Simpang Bayat ditangkap dan dipenjara selama 9 bulan.
 
Sejak tahun itu juga, sebenarnya areal HPHTI yang dimiliki oleh perusahaan tidak lagi diusahakan secara aktif dan mulai dikuasai kembali oleh masyarakat. Sementara itu, masyarkat tersu melakukan pengorganisasian secara aktif dan melahirkan OTL SPS Simpang Bayat.
 
Selanjutnya, pada tahun 2012 Mentri Kehutanan mencabut konsesi PT. Pakerin melalui SK Menteri Kehutanan RI No. SK 422/Menhut-II/2012 tertanggal 6 Agustus 2012. SK ini menanggapi surat pengaduan warga kepada pihak kementrian atas pengambilalihan lahani sengketa yang dilakukan oleh warga. Lahan seluas  1.400 Ha itu dikuasai oleh 846 KK yang terdiri dari 16 kelompok
 
Kondisi objektif saat ini, Setelah melakukan pendudukan, masyarakat membuat blok-blok dan membagi lahan tersebut. Mayoritas lahan ditanami karet, sedangkan pekarangan ditanami palawija. Tidak habis sampai disitu,  warga juga telah mendirikan fasilitas umum seperti masjid, jalan, dan sekolah yang dilakukan secara swadaya. Tenaga pengajar di sekolah yang mereka bangun merupakan warga desa yang dianggap mempunyai kemampuan mengajar.
 
Hingga saat ini sudah ada Sekolah tingkat Dasar (SD) dan SMP. Sambil mengurus keabsahan sekolah di bawah naungan organisasi (Yayasan), untuk sementara SD di desa menginduk pada SD Negeri terdekat, dan SMP menginduk pada SMP swasta di Bayung Lencir.
 
Untuk terus memperkuat gerakan dalam usaha melegalkan hak mereka atas tanah yang sudah digarap. warga terus melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas mereka yang dilakukan di basis-basis organisasi tani diantaranya; pendidikan (keorganisasian, pelatihan para legal, dan kebijakan agraria); pertemuan basis organisasi; pemetaan wilayah yang dikelola masyarakat, dan beberapa kegiatan pendukung lainnya.
 
Saat ini tengah dilakukan pendataan subyek yang jelas dibasis, untuk dapat didorong upaya legal usaha masyarakat mengelola lahan yang notabene secara administrasi berada di dalam kawasan hutan.
 
Dengan melihat fakta di atas, KPA menilai desa Simpang Bayat sudah memenuhi kriteria untuk segera melaksanakan reforma agraria, yaitu pelepasan lahan yang digarap warga saat ini dari kawasan hutan dengan memberikat sertifikat hak milik kepada warga penggarap sesuai dengan Peraturan Bersama (Perber) empat menteri tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Kawan Hutan.
 
Bersambung. . .

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934