Lokasi Prioritas Reforma Agraria (Bagian ke-8)

Tumpang-tindih Lahan Garapan Warga Desa Merbau dengan PT. MHP di Ogan Komering Ulu
 
OKU – Sama halnya seperti provinsi Jambi, Sumatra Selatan juga merupakan salah provinsi di pulau Sumatra yang rentan dengan konflik agrarian. Tumbuh pesatnya skala perkebunan besar yang dimiliki swasta menjadi penyebab besar lahirnya konflik tersebut. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi tumpang tindih lahan garapan di antara masyarakat dengan pihak perusahaan.
 
Kondisi ini diperparah dengan ketidaktegasan pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi dan kabupaten yang cenderung membiarkan konflik tersebut terus terjadi. Belum lagi permainan hak konsesi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta semakin menambah catatan buruk konflik agraria yang ada di wilayah ini.
 
Desa Merbau yang berada di Kecamatan Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatrea Selatan adalah wilayah yang terkena dampak dari ketidaktegasan pemerintah daerah mereka dalam menghadapi tindak kecurangan dari pihak swasta sehingga melahirkan konflik agrarian yang berkepanjangan.
 
Desa Merbau adalah desa tua yang sudah ada semenjak tahun 1410. Hal ini dibenarkan dengan adanya makam keramat para leluhur yang berjumlah 7  makam di Desa Merbau. Aktivitas permukiman di desa Merbau telah berlangsung sejak sebelum Republik Indonesia berdiri. Nenek moyang desa merbau telah bercocok tanaman pertanian dan perkebunan di tanah hak ulayat Desa Merbau.
 
Hingga saat ini, Desa Merbau termasuk salah satu desa tertinggal di kabupaten OKU Induk. Desa Merbau terdiri dari lima dusun dengan luas 8.681 hektar, terdiri dari  6.511 hektar hutan produksi (HP), dan Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar 2.169 hektar. Hutan produksi dikelola oleh masyrakat seluas 3.858 hektar, dengan jumlah penduduk desa 2.566 jiwa.
 
Konflik ini berawal dari masuknya PT. Musi Hutan Persada (MHP) yang merupakan perusahaan patungan antara PT. Enim lestari dan PT. InHut Tani II melalui SK.Menhut.No.205/ktps-II/1991 Tanggal 13 April 1991. PT. MHP mengelolah lahan HP yang telah dikelola warga yang dijadikan hutan kesepakatan HP Niru melalui Kepmenhut No. 400 / kpts-II/1990. Pada Tahun 1990. Dasar penyerahkan lahan tersebut adalah pertimbangan Trilogi pembangunan yang pada waktu itu sedang gencar-gencarnya diterapkan oleh Presiden Soeharto.
 
Diberikannya hak titu dengan harapan pembangunan kehutanan dan hasil-hasilnya harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada didalam atau disekitar areal kerja PT. MHP.
 
Namun kenyataan, tindakan PT. MHP bertolak-belakang denga harapan pemerintah dan masyarkat tersebut. Bukannya berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, PT. MHP justru malah melakukan adanya penggusuran hak-hak Masyarakat secara paksa dan tanpa ada ganti rugi.
 
Tahun 1995, Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan rekomendasi ke Mentri Kehutanan untuk Peninjauan kembali SK Pengelolahan yang telah diberikan kepada PT MHP dengan surat No. 522/00237/1995.
 
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada tahun 1996 Kementrian Kehutanan kembali menerbitkan SK.Hak Pengelolahan HP. NIRU kepada PT.MHP dengan Kep Menhut No : 03B/KPTS-II/1996 dengan ketentuan SK. Menhut No : 205/KTPS-II/1991, SK. No : 316/KPTS-II/1991, Kep menhut No : 626/KPTS-II/1992 beserta Peta dan lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun PT.MHP tidak mengindahkan intruksi tersebut dengan tetap mempertahankan hak pengelolahannya berdasarkan SK tahun 1991 yang tidak berlaku lagi.
 
Untuk meredam agar tidak terjadi perlawanan dari masyarakat terkait penggusuran tersebut, pada tahun 1997 PT. MHP memberikan program MHR (Mengelolah Hutan Rakyat) dengan Surat perjanjian setiap masyarakat diberi 1 Ha kebun karet yang kebunnya ikut tergusur dan  masuk wilayah konsensi PT.MHP. Akan tetapi kesepakatan tersebut tidak berjalan akibat PT. MHP melanggar janji mereka dan malah memaksa masyarakat untuk menanam tanaman kerja (red; akasia).
 
Seiring berjalan, pada tanggal 11 september 2009 Masyarakat Desa Merbau melaporkan Kinerja PT.MHP Kepada Bupati Ogan Komerlng OKU Induk. Namun  laporan  dan tuntutan  masyrakat tidak ada penyelesaiannya sampai saat ini.
 
Pada kesempatannya, masyarakat juga telah mengajukan Program Kemitraan Kehutanan kepada Bapak Bupati Ogan Komering Ulu Induk 19 Juli 2014 yang lalu Antara Gapoktan Usaha Bersama Desa Merbau dengan Pemegang  Izin IUPHHK-HT  PT MHP. Mereka berharap, dengan pengajuan tersebut kebun Karet dan usaha masyarakat yang dulu berada dalam hak ulayat Desa Merbau seluas 3858 ha itu bisa mendapat legalitas kepemilikannya.
 
Lahan tersebut digarap oleh warga yang terdiri dari 17 kelompok tani, dimana mereka tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Usaha Bersama Desa Merbau. Pengajuan tersebut mengacu kepada Permen Kehutanan Rl No : P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan namun pemohonan masyarakat tersebut ditolak oleh PT.MHP bahkan sebagian lahan yang diajukan Kemitraan tersebut telah digarap kembali oleh PT MHP. Dengan tindakan yang dilakukan, sudah jelas PT. MHP sudah melakukan tindakan melanggar hukum karena melabrak aturan yang ada.
 
Sebelumnya, yakni pada tahun 2002 pihak perusahaan melakukan kriminalisasi kepada masyarakat Merbau di mana pada waktu pihak mereka menangkap pimpinan kelompok tani di desa tersebut. Pihak perusahaan menuduh bahwa warga telah merambah lahan yang masuk di wilayah mereka. Namun, tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan.
 
Kondisi objektif di Desa Merbau, saat ini warga menanam padi dan jagung dengan hasil produksi yang besar sehingga sering melakukan panen raya. Selain itu, organisasi rakyat di desa Merbau juga semakin kuat dan besar karna kedatangan beberapa warga pendatang yang menjadi beberapa kelompok tani diantaranya, 1) karya baru; 2) karya tani; dan 3) karya maju. Kedatangan mereka tersebut dikarenakan di desa ini terdapat lahan pertanian yang sangat subur sehingga menarik minat mereka untuk datang.
 
Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh warga penggarap belum juga menemui titik terang. Kurangnya usaha dari pemerintah daerah untuk menyelesaiakan persoalan tersebut dengan cara menindaklanjuti pelanggaran hukum yang dilakukan PT. MHP masih menjadi batu penghalang hingga saat ini.
 
Padahal, mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan apa yang tercantum dalam permen di atas, dan diperkuat oleh Peraturan Bersama (Perber) empat menteri tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawan Hutan sudah menjamin hak masyarakat sekitar atas hak mereka melalui pola kemitraan atau redistribusi tanah kepada mereka.
 
Hal ini ditambah dengan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang No. 10 tahun  2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu.
 
Dengan melihat fakta tersebut, tidak ada alasan lagi bagi pihak pemerintah daerah, termasuk di dalamnya dinas kehutanan Provinsi dan BPN OKU untuk tidak melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat Desa Merbau. Apalagi mereka sudah menguasai dan menggarap lahan tersebut jauh semenjak sebelum Indonesia merdeka atau dengan kata lain sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
 
Bersambung. . .

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934