Lokasi Prioritas Reforma Agraria (Bagian ke-7)

Tumpang-tindih Wilayah Kelola Rakyat Lubuk Mandarsah dengan PT. WKS di Tebo
 
Berbicara perampasan lahan, Provinsi Jambi termasuk salah satu wilayah di Indonesia yang tertinggi kasusnya. Seperti halnya Provinsi Riau, Bengkulu, Sumsel, dan Lampung, beberapa dekade kebelakang, Jambi telah menjadi tempat produksi beberapa perusahaan perkebunan skala besar  yang sangat rentan melahirkan konflik agraria antara masyarakat dengan pihak perusahaan maupun pemerintah.
 
Tak ayal, konflik agraria semakin tumbuh subur di wilayah Provinsi Jambi seperti jamur yang tumbuh dimusim hujan. Dusun Lubuk Mandarsah (red; Desa Lubuk Mandarsah) yang terletak di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi adalah salah satu wilayah yang mengalami konflik agraria yang hingga kini belum menemui titik terang akibat perampasan lahan warga yang dilakukan oleh perusahaan swasta.
 
Awal konflik bermula ketika PT. Wira Karya Sakti (WKS) yang merupakan anak perusahaan dari Sinar Mas Forestry Group mulai memasuki wilayah garapan warga Dusun Lubuk Mandarsah pada tahun 2006 lalu.
 
Pihak perusahaan menjarah lahan warga di Kabupaten Tebo yang dimulai dari wilayah Bukit Bakar yang menjadi batas antar Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batang Hari. Saat itu, PT. WKS yang dikawal bersama BKO (Bantuan Kendali Operasi) dari Brimob dan TNI menemui masyarakat kelompok alam lestari untuk meminta izin membuat jalan.
 
Bukannya membuat jalan, mereka malah menggusur dan merusak lahan padi milik masyarakat dengan menggunakan alat berat. Ditambah lagi, tindakan perusahaan ketika melakukan operasi hanya melakukan sosialisasi kepada kelompok kelompok tertentu saja seperti aparat desa dan tokoh tokoh elit desa.
 
Awalnya, warga yang tidak terima dengan perlakuan perusahaan tersebut berusaha menghentikan proses penggusuran. Akan tetapi, upaya mereka dihadang oleh pihak keamanan perusahaan yang dibantu Polisi dan TNI. Namun warga tidak berhenti melakukan protes dengan adanya penghadangan dari pihak keamanan tersebut.
 
Masyarakat terus melakukan aksi unjuk rasa di pintu masuk PT.WKS walaupun dalam hadangan pihak keamanan. Melihat situasi ini terus berlanjut, warga akhirnya memutuskan untuk melakukan pertemuan di kantor Kecamatan Tengah Ilir. Ironisnya, pemerintah Kecamatan malah menyatakan lahan tersebut adalah wilayah konsesi PT. WKS
 
Puncaknya pada tanggal 28 Desember 2007, warga tidak bisa lagi menahan amarah sehingga terjadilah aksi spontan dengan membakar 11 alat berat dan 2 mobil Helen milik Perusahaan. Situasi seketika mencekam karena perusahaan merespon tindakan tersebut dengan mengerahkan sekitar 500 anggota Brimob dan dibantu oleh pasukan dari TNI dengan senjata lengkap. Sembilan orang warga ditangkap saat kejadian karena dituduh sebagai otak yang menggerakkan massa.
 
Kejadian ini membuat warga ketakutan dan menyebabkan seluruh laki-laki  warga Lubuk Mandarsah meniggalkan kediaman mereka untuk bersembunyi di hutan, mereka takut akan menjadi korban penangkapan berikutnya.
 
Peristiwa ini merupakan buntut dari tindakan pihak perusahaan yang merampas lahan warga. Kondisi ini diperparah dengan pernyataan pemerintah Kecamatan yang megatakan lahan tersebut merupakan sah milk PT. WKS.
 
Sebelum terjadi konflik, warga sudah menggarap lahan tersebut yang dimulai antara tahun 1999 – 2002.  Mereka mulai menggarap lahan dengan meminta izin kepada ninik mamak (Red; pemuka adat setempat) yang berada di Daerah Bukit Bakar. Masyarakat membuka lahan dengan cara imas tubang di lokasi yang ditentukan oleh ninik mamak.
 
Masyarakat melakukan pembukaan lahan pertanian di Bukit Bakar secara kolektif dengan menanam padi. Proses penggarapan dilakukan secara bergilir di antara mereka dan dijaga secara bersama-sama. Ketika panen, masyarakat yang bernaung dalam organisasi kelompok tani Alam lestari ini mendatangkan beberapa orang dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersebelahan dengan daerah mereka untuk membantu panen tersebut. Setelah selesai panen, beberapa orang yang ikut membantu tadi diberi hasil panen mereka berupa padi.
 
Konflik berkepanjangan di Desa Mandarsah ini terjadi akibat dari tumpang tindihnya antara wilayah operasi PT. WKS dengan wilayah kelola masyarakat dengan luasan ± 380.00 Ha. Kondisi ini disebabkan ketidakhadiran negara dalam menyelesaikan kasus tersebut.
 
Hingga saat ini, petani terus melakukan perlawanan dengan cara terus menggarap lahan mereka yang telah dirampas oleh PT. WKS. Hingga saat ini, warga yang berjumlah 291 sudah mengklaim lahan di Dusun Bukit Duri, Peralayang Tebat. Melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi di Desa Lubuk Mandarsah ini, perlu segera dijalankannya Reforma Agraria sebagai solusi dari permasalahan yang sedang berlangsung.
 
Tuduhan PT. WKS yang mengatakan warga telah merampas lahan mereka juga tidak bisa dibenarkan. Proses penggarapan yang dilakukan warga jelas tidak melanggar hukum karna dilindungi pasal 5 dan 16  UUPA No. 5 1960.
 
KPA mendorong agar pemerintah dengan segera melaksanakan redistribusi tanah di Lubuk Mandarsah sesuai dengan Peraturan Bersama (Perber) 4 Menteri No. 79 tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan. Selain itu, Peraturan Menteri (Permen) No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal juga menguatkan langkah tersebut.
 
Mengacu dari pemaparan di atas, tidak ada lagi alasan pemerintah daerah untuk tidak melaksanakan redistribusi tanah di Lubuk Mandarsah agar mampu meningkatkan kesejahteraan bagi warga Lubuk Mandarsah.

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934