14 HARI LAGI MUNAS KPA: Presiden Harus Selesaikan Akar Konflik Agraria

SBY DIDESAK SELESAIKAN AKAR KONFLIK AGRARIA

JAKARTA (Metrotvnews.com/10/2/13) — Presiden didesak mengambil kebijakan terobosan untuk mempercepat penyelesaian berbagai konflik yang berbasis agraria. Pasalnya, selama dua tahun belakangan ini terjadi berbagai konflik berdarah yang bersumber dari masalah tanah.

“Lihat saja konflik berdarah di Mesuji Lampung dan Sumatra Selatan, diikuti Sape, Bima, NTB kemudian Hardjo Kuncaran, Malang, Jatim. Juga Langkat, Sumatra Utara, Cinta Manis Ogan Ilir, Sumatra Selatan dan lain-lain. Hingga kini belum ada penyelesaian terhadap akar masalahnya yaitu agraria,” kata anggota Komisi II yang juga Anggota Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria DPR, Arif Wibowo, di Jakarta, Minggu (10/2).

Disebutkan, sebagai anggota DPR dirinya sudah menerima puluhan pengaduan yang berkaitan dengan konflik. Sementara BPN pada 2010 mencatat setidaknya lebih dari 8.000 kasus yang berkaitan dengan konflik agraria.

“Berbagai konflik agraria tersebut tak dapat dipungkiri merupakan konflik struktural yang berkaitan erat dengan kebijakan negara,” ujarnya. Arif menolak keras langkah Presiden SBY yang justru menggunakan pendekatan keamanan yaitu Inpres No.2/2013 tentang Kamnas.

“Pendekatan tersebut jelas tidak akan bisa menyelesaikan masalah dan bahkan sebaliknya akan mendorong maraknya kekerasan terhadap rakyat. Karena itu, Presiden harus mencabut Inpres tersebut secepat mungkin,” tegasnya.

Arif menyarankan agar Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatasi tumpang tindih pengaturan sektoral terutama antara kehutanan dengan non hutan dan juga perkebunan. Presiden pun harus bisa mengkoordinasikan semua kementerian secara lebih fokus dan sungguh-sungguh dalam rangka penyelesaian konflik agraria dan mengatasi ego sektoral, setidaknya Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BPN.
“Sebab tidak tuntasnya persoalan agraria di negara ini akibat ego sektoral masing-masing instansi,” ujarnya.

Ia juga mengkritik kinerja Timwas DPR yang dinilai tidak serius dalam mengupayakan penyelesaian konflik agraria. Ia menganggap pimpinan DPR tidak mempunyai itikad dan inisiatif untuk segera menyelenggarakan rapat guna membahas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria.

“Pimpinan DPR agaknya telah sengaja mengulur waktu untuk tidak segera menyelesaikan konflik agraria, mengingat bakal mengganggu kepentingan para pemodal dan pemegang otoritas, sementara jutaan rakyat menjadi korban, tidak saja kehilangan harta benda dan tempat tinggal bahkan juga nyawa,” ungkapnya. (Emir Chairullah/Adf) ***tanisa***SBY DIDESAK SELESAIKAN AKAR KONFLIK AGRARIA

JAKARTA (Metrotvnews.com/10/2/13) — Presiden didesak mengambil kebijakan terobosan untuk mempercepat penyelesaian berbagai konflik yang berbasis agraria. Pasalnya, selama dua tahun belakangan ini terjadi berbagai konflik berdarah yang bersumber dari masalah tanah.

“Lihat saja konflik berdarah di Mesuji Lampung dan Sumatra Selatan, diikuti Sape, Bima, NTB kemudian Hardjo Kuncaran, Malang, Jatim. Juga Langkat, Sumatra Utara, Cinta Manis Ogan Ilir, Sumatra Selatan dan lain-lain. Hingga kini belum ada penyelesaian terhadap akar masalahnya yaitu agraria,” kata anggota Komisi II yang juga Anggota Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria DPR, Arif Wibowo, di Jakarta, Minggu (10/2).

Disebutkan, sebagai anggota DPR dirinya sudah menerima puluhan pengaduan yang berkaitan dengan konflik. Sementara BPN pada 2010 mencatat setidaknya lebih dari 8.000 kasus yang berkaitan dengan konflik agraria.

“Berbagai konflik agraria tersebut tak dapat dipungkiri merupakan konflik struktural yang berkaitan erat dengan kebijakan negara,” ujarnya. Arif menolak keras langkah Presiden SBY yang justru menggunakan pendekatan keamanan yaitu Inpres No.2/2013 tentang Kamnas.

“Pendekatan tersebut jelas tidak akan bisa menyelesaikan masalah dan bahkan sebaliknya akan mendorong maraknya kekerasan terhadap rakyat. Karena itu, Presiden harus mencabut Inpres tersebut secepat mungkin,” tegasnya.

Arif menyarankan agar Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatasi tumpang tindih pengaturan sektoral terutama antara kehutanan dengan non hutan dan juga perkebunan. Presiden pun harus bisa mengkoordinasikan semua kementerian secara lebih fokus dan sungguh-sungguh dalam rangka penyelesaian konflik agraria dan mengatasi ego sektoral, setidaknya Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BPN.
“Sebab tidak tuntasnya persoalan agraria di negara ini akibat ego sektoral masing-masing instansi,” ujarnya.

Ia juga mengkritik kinerja Timwas DPR yang dinilai tidak serius dalam mengupayakan penyelesaian konflik agraria. Ia menganggap pimpinan DPR tidak mempunyai itikad dan inisiatif untuk segera menyelenggarakan rapat guna membahas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria.

“Pimpinan DPR agaknya telah sengaja mengulur waktu untuk tidak segera menyelesaikan konflik agraria, mengingat bakal mengganggu kepentingan para pemodal dan pemegang otoritas, sementara jutaan rakyat menjadi korban, tidak saja kehilangan harta benda dan tempat tinggal bahkan juga nyawa,” ungkapnya. (Emir Chairullah/Adf) ***tanisa***

Tag : 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934