16 HARI LAGI MUNAS KPA: Refleksi Perjalanan (2)

REFLEKSI PERJALANAN KPA
(Kedua)

JAKARTA (10/2/13) — Periode kedua KPA berlangsung pada tahun 1998 hingga 2002. Diawali Munas II KPA bulan Desember 1998 yang dilaksanakan di Kaliurang – Yogyakarta, KPA terus berdinamika. Dalam Munas kedua ini dilakukan sejumlah perubahan di dalam tubuh KPA. Selain itu, yang cukup monumental, Munas II KPA menghasilkan resolusi yang substansinya diadopsi dari hasil “Konferensi Nasional Pembaruan Agraria 2008″ yang digelar sehari sebelum Munas II KPA, di Kampus UGM Yogyakarta.

Pada Munas II KPA, disepakati untuk dilakukan perubahan struktur organisasi KPA. Di kepengurusan nasional, Badan Pelaksana KPA diisi oleh tiga orang ketua dengan hak, kewajiban dan kewenangan yang sama. Terpilih Noer Fauzi, Dianto Bachriadi, dan Muslich Ismail sebagai Ketua Badan Pelaksana KPA Periode 1998-2002. Setelah ketiganya ditetapkan, dalam Munas yang sama ketiganya menunjuk Erpan Faryadi sebagai Sekretaris Jenderal KPA. Sekjen KPA bertanggungjawab kepada Ketua BP-KPA.

Sebagai struktur pengawas, dibentuk Majelis Kedaulatan Anggota KPA yang merupakan representasi dari anggota KPA di wilayah. Anggota MKA dipilih dan ditetapkan dalam Munas II KPA. Pada struktur pelaksana di wilayah, disepakati ditunjuk Fasilitator Wilayah yang bertugas mengkoordinir anggota dan mendinamisir gerakan agraria di wilayahnya. Anggota KPA per wilayah/region memilih Fasilitator Wilayah masing-masing, dan Munas II KPA menetapkan sejumlah Fasilitator Wilayah untuk periode 1998-2002.

Dalam prakteknya, telah berjalan sinergis BP-KPA bersama MKA dan Fasilitator Wilayah KPA. Perjalanan periode kedua KPA ini diisi oleh sejumlah inisiatif penting. Selain itu, momentum lahirnya era-reformasi 1998 telah menjadikan KPA berada di persimpangan jalan. Berakhirnya kekuasaan Soeharto (1998) membuka ruang dan peluang sekaligus tantangan baru bagi perubahan politik agraria nasional. Pergantian rezim Orde Baru yang represif dan otoriter ke Orde Reformasi yang lebih bebas dan terbuka menjadikan gerakan agraria yang dirintis KPA menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks.

Salah satu inisiatif penting dari KPA dan jaringan pada periode ini adalah diselenggarakannya Konferensi Nasional Pembaruan Agraria 1998. Konferensi yang membuahkan “Deklarasi Pembaruan Agraria 1998” ini menjadi tonggak penting bagi kerja-kerja kampanye, pengorganisasian, dan advokasi KPA lebih lanjut. Substansi yang dikandung deklarasi ini menjadi bahan materi untuk pengajuan gagasan mengenai pentingnya konsensus nasional bagi pelaksanaan pembaruan agraria, dalam bentuk Ketetapan MPR tentang pembaruan agraria.

Konsepsi, strategi, dan agenda kongkrit untuk pembaruan agraria yang dikandung deklarasi ini kemudian menjadi bahan dasar bagi sejumlah momentum yang dihadirkan KPA selanjutnya. Pemilu 1999 telah digunakan sebagai momentum untuk mendorong partai-partai politik untuk membawa agenda reforma agraria sebagai visi, misi dan program strategisnya. Menjelang dan selama berlangsungnya Sidang Umum MPR tahun 1999, KPA dan jaringan menggelar sejumlah forum yang mengkampanyekan pentingnya MPR membuat ketetapan khusus tentang pembaruan agraria.

Demikian halnya dengan Sidang Tahunan MPR tahun 2000 dan 2001, telah secara efektif dijadikan panggung oleh KPA untuk menyuarakan pentingnya reforma agraria sebagai agenda yang inklusif dengan reformasi total. Secara aktif, KPA menggalang forum-forum di tingkat nasional dan wilayah untuk mendorong terbitnya konsensus politik nasional untuk pembaruan agraria. Pada tahun 2000-2001 telah berlangsung “Konferensi Nasional untuk Pembaruan Agraria dan Hak-hak Asasi Petani” di Cibubur, diselengarakan bersama oleh Komnas HAM, FSPI, KPA, dan lain lain. Diselenggarakan pula “Konferensi Nasional untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam” di Jakarta, yang difasilitasi Pokja Ornop untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Secara khusus, KPA memfasilitasi “Seminar dan Lokakarya Nasional mengenai Tanah dan Kekayaan Alam yang Adil dan Berkelanjutan” di Hotel Preanger – Bandung yang menghadirkan ratusan peserta dari kalangan pegiat, akademisi, dan hampir seluruh Panitia Ad-Hoc II MPR RI yang sedang menyusun Ketetapan MPR. Semiloka ini makin mengkristalkan substansi yang akan dituangkan ke dalam Ketetapan MPR, dan kian mematangkan komitmen bersama antar pihak untuk menerbitkan Ketetapan MPR ini.

Di samping menyelenggarakan forum-forum ilmiah dan advokasi serta kampanye di tingkat atas, KPA juga menjalin koordinasi intensif dan turut menyokong sejumlah aksi organisasi rakyat yang mendorong terbitnya Tap MPR tentang pembaruan agraria. Aksi-aksi ribuan massa (petani) ini memberikan dorongan dan legitimasi kuat atas urgensi konsensus nasional untuk mengatasi konflik, ketimpangan, dan ketidakadilan agraria yang diwariskan rezim Orba dan era masa lampau.

Setelah melalui proses panjang dan berliku-liku, akhirnya pada Sidang Tahunan MPR 2001 (bulan November), diterbitkan Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Tap MPR ini menjadi tonggak penting perjalanan perjuangan mewujudkan keadilan agraria di Indonesia. Terbukanya kebebasan berkat era reformasi yang diperjuangkan rakyat selama puluhan tahun telah memberi kesempatan bagi masuknya kembali agenda reforma agraria (termasuk landreform) ke dalam dokumen resmi negara, dan menjadi agenda resmi yang harus dijalankan pemerintahan.

Tap MPR IX/2001 ini telah menggariskan sejumlah prinsip, arah kebijakan, dan agenda-agenda kongkrit yang harus dijalankan oleh Presiden dan DPR RI. Pengkajian ulang (review) peraturan perundang-undangan, penyelesaian konflik agraria, penataan ulang pemilikan dan penguasaan tanah melalui landreform, pemulihan kerusakan lingkungan hidup, dan penerapan prinsip-prinsip baru pengelolaan suberdaya alam menjadi mandat utama yang dikandung dalam Tap MPR ini. Secara strategis, Tap MPR ini kemudian menjadi landasan bagi kerja-kerja advokasi yang dilakukan KPA, dan sebagia senjata organisasi rakyat yang bergerak di lapangan. Tap MPR ini telah menjadi alat tagih baru dari gerakan agraria dalam rangka memanggil tugas negara dalam mewujudkan keadilan agraria.

Di luar keberhasilan bersama mendorong terbitnya Tap MPR IX/2001, periode kedua KPA (1998-2002) ini telah menjadikan KPA sebagai salah satu motor organisasi gerakan yang terus mengkampanyekan reforma agraria ke hadapan publik yang lebih luas. Penerbitan sejumlah buku, kertas posisi, memorandum, dan media kampanye lainnya terus digencarkan KPA. Paralel dengan itu, pendidikan dan kaderisasi aktivis gerakan reforma agraria pun makin ditata dan dikembangkan terus. Penyelenggaraan “Kursus Intensif untuk Aktivis Gerakan Agraria” (1999) selama 45 hari di Bandung yang diikuti 30 pegiat muda dari 15 provinsi, dan di Makassar (2000) yang diikuti 30 peserta se-region Sulawesi, telah menjadikan KPA sebagai “kawah candradimuka” bagi aktivis agraria dalam menggembleng diri, dan rujukan bagi penyelenggarakan proses pendidikan dan pelatihan agraria yang komprehensif dari sisi ideologis, substansi, strategis dan keterampilan praksis sebagai aktivis gerakan agraria. Para alumnus kursus ini kelak menjadi tulang punggung gerakan agraria yang diusung KPA di tingkat nasional maupun wilayah.

Bersamaan dengan itu, periode kedua KPA (1998-2002) telah menjadikan KPA sebagai mitra strategis dari kalangan penggerak organisasi rakyat untuk membentuk dan memperkuat organsiasi rakyat di tingkat akar rumput. KPA bersama jaringan pada periode ini kerap memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi serikat rakyat (utamanya: petani dan masyarakat adat) yang membuahkan terbentuknya organisasi rakyat atau memperkuat organisasi rakyat yang sudah ada. Era reformasi sejak 1998 telah memberi ruang bagi KPA dan jaringan untuk menumbuh-suburkan gerakan rakyat di lapangan. Kekebasan berserikat dan berkumpul yang dirampas di era-Orba, telah direbut dan diisi dengan intensifikasi pembentukan dan penguatan organisasi rakyat untuk menopang strategi gerakan “agrarian reform by leverage” yang dianut KPA sejak awal pendiriannya (1994). Pada periode ini, serikat tani dan komunitas adat bangkit dan tumbuh subur di berbagai wilayah sehingga menjadi kekuatan utama gerakan agraria di lapangan.

Demikianlah, KPA periode kedua (1998-2002) telah ditempa oleh berbagai tantangan eksternal dan internal baru yang tak ringan. Peralihan dari rezim Orba ke reformasi membawa dampak yang luas bagi perkembangan gagasan, strategi dan kerja-kerja praksis organisasi KPA, baik di tingkat nasional, wilayah, hingga lokal. Nama KPA pun kian berkibar dan turut memberi makna pada perubahan politik nasional di Indonesia. ***tanisa***

Tag : 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934