19 HARI LAGI MUNAS KPA: Refleksi Perjalanan (1) REFLEKSI PERJALANAN KPA (Pertama) JAKARTA (7/2/13) — Perjalanan KPA sebagai sebuah organisasi gerakan rakyat te

REFLEKSI PERJALANAN KPA
(Pertama)

JAKARTA (7/2/13) — Perjalanan KPA sebagai sebuah organisasi gerakan rakyat telah melalui lika-liku dan naik-turun sesuai konteks sejarahnya. Berawal dari keprihatinan, kepedulian dan komitmen sejumlah aktivis gerakan agraria dari berbagai lembaga, di Jakarta pada tanggal 24 September 1994, KPA dideklarasikan.

Setahun sejak dideklarasikan KPA melaksanakan Musyawarah Nasional I di Bandung, Jawa Barat. Tepatnya pada bulan Desember 1995, KPA berhasil merumuskan dan menetapkan statuta pendirian KPA, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), garis besar haluan program (GBHP), dan kepemimpinan pertamanya.

Setelah melalui proses yang demokratis, Noer Fauzi (saat itu aktivis Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pedesaan/LPPP-Bandung) terpilih sebagai Ketua Badan Pelaksana KPA untuk periode 1995-1998. Selain Fauzi, Desmon J. Mahesa (aktivis dari Kalimantan) turut menjadi kandidat pimpinan KPA. Fauzi yang akrab disapa Oji pun menunjuk Dianto Bachriadi (kala itu aktivis Akatiga-Bandung) sebagai Wakil Ketua BP-KPA. Oji dan Dianto (dipanggil akrab Gepenk) pun memimpin KPA sebagai organisasi gerakan yang masih bayi.

KPA lahir di tengah situasi politik yang mencekam. Kekuasan Soeharto dan Orde Baru yang tengah kuat-kuatnya menjadikan pendirian KPA seperti menantang zaman. Rezim Soeharto/Orba yang otoriter dan represif serta penganut orientasi pembangunan yang kapitalistik, menempatkan gagasan dan kerja-kerja KPA untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria dengan motto “tanah untuk rakyat” menjadikan perlawanan rakyat kepada rezim penguasa menjadi lebih terbuka. Kelahiran KPA menandai bangkitnya kembali perlawanan rakyat secara terbuka, dan terorganisir lebih sistematis.

Setidaknya 65 aktivis organisasi non-pemerintah (LSM) dan organisasi rakyat dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali, bahkan Timor Timur hadir dalam Munas I KPA dan bersepakat untuk berjuang bersama mendorong perubahan politik agraria agar lebih berpihak kepada rakyat. Saat itu, mayoritas aktivis yang hadir adalah dari LSM yang mendampingi komunitas atau organisasi rakyat. Beberapa organisasi rakyat yang terbentuk di era Soeharto, seperti Serikat Petani Jawa Barat (SPJB), Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU) juga turut hadir dalam Munas I KPA ini.

Beberapa aktivis yang saat itu hadir diantaranya: Bambang Widjojanto (YLBHI), Munarman (LBH Palembang), Paskah Irianto (PBHI), Airianto Assa (LPPP-Bandung), Stefanus Djuweng (LBBT-Pontianak), Andik Hardiyanto (LBH Semarang), Aniceto D Lopez (Dilli-Timtim), Zadrak Wamebu (Papua), Maria R. Ruwiastuti (Solo), Tati Krisnawati (SP-Jakarta), Ayi Bunyamin (LPIST), Hedar Laujeng (YTM-Palu), Efendi Saman (LBHN-Bandung), Agustiana (Garut), Usep Setiawan (YP2AS Bandung), dan lain-lain. Para aktivis dari berbagai lembaga dan wilayah ini sebelumnya aktif melakukan pembelaan, pendidikan, pengorganisasian, pengkajian, kampanye dan advokasi atas kasus-kasus sengketa tanah di wilayahnya masing-masing. Kasus tanah yang cukup populer saat itu, misalnya: Kasus Badega (Jabar), Kedung Ombo (Jateng), Jenggawah (Jatim), dan sebagainya.

Dengan berpegang pada hasil-hasil Munas I KPA, di bawah kepemimpinan Noer Fauzi, KPA berhasil meletakan dasar-dasar pemikiran konsepsional mengenai pembaruan atau reforma agraria. Oji dan Gepenk menjadikan KPA yang baru lahir menjadi salah satu organisasi perlawanan rakyat yang cukup disegani. Pada tahun 1997, ketika arus reformasi mulai berderak, KPA turut ditekan oleh rezim Orba. KPA gencar mengkritik kebijakan agraria (khususnya pertanahan) yang condong pro-pasar dan anti-rakyat. Melalui seminar, lokakarya, penerbitan, dan investigasi lapangan, KPA mengkritik dan menolak tegas proyek administrasi pertanahan (LAP) yang dijalankan pemerintah (BPN) dengan dana utang luar negeri. LAP yang merupakan bagian dari “structural adjustment programme” Bank Dunia (WB) dinilai KPA berbahaya karena akan makin menjerumuskan politik agraria (tanah) ke dalam sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mekanisme pasar tanah yang liberalistik. LAP disimpulkan KPA bertentangan dengan semangat dan tujuan sejati reforma agraria: Keadilan agraria.

Gara-gara kritik KPA kepada pemerintah (BPN), pada satu kesempatan, Sonny Harsono (Kepala BPN saat itu) menuduh KPA sebagai organisasi “kiri baru” yang berhaluan “komunis”, yang “ingin melanggengkan sengketa tanah”, dan “ingin mengacak-acak hukum agraria”. KPA dimusuhi oleh Orba karena gagasan dan kerja-kerja kampanye serta advokasinya dalam menuntut negara (pemerintah) untuk menyelesaikan sengketa tanah dan menjalankan landreform sebagai bagian inti dari agenda reforma agraria. Untuk mengingatkan publik, KPA mencetak dan mengedarkan poster berjudul “Wawasan Sengketa Tanah Nusantara”, dan “Landreform Atas Dasar Inisiatif Rakyat”, serta “Hormati dan Lindungi Hak-hak Masyarakat Adat”.

Di tengah tekanan politik yang tak ringan, dan dijepit oleh berbagai keterbatasan internal pada periode awal organisasi ini, KPA telah tampil dengan kekuatan gagasan, kepemimpinan ide, dan luasnya jaringan di berbagai wilayah. Pada periode 1995-1998, begitu banyak gagasan diproduksi, dan disebarluaskan dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, buletin, kertas posisi, memorandum, booklet, poster, dan media kampanye lainnya. Buku pertama yang diterbitkan KPA bersama LPEM-UI berjudul “Reformasi Agraria: Hasil Studi Kondisi Agraria Wilayah”, sebagai ekstraksi dari penelitian bersama yang dilakukan oleh para pendiri KPA dari berbagai lembaga dan wilayah. Buku ini diluncurkan di TMII-Jakarta dengan menghadirkan pembahas diantaranya Prof. Soetandyo Wigyosoebroto, Dr. Kastorius Sinaga, dan dihadiri ratusan akademisi dari berbagai kampus dan aktivis gerakan.

Periode pertama KPA (1995-1998) merupakan fase peletakan dasar-dasar organisasi, sekaligus perumusan gagasan-gagasan pokok pembaruan agraria yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan KPA pada era berikutnya. ***tanisa***REFLEKSI PERJALANAN KPA
(Pertama)

JAKARTA (7/2/13) — Perjalanan KPA sebagai sebuah organisasi gerakan rakyat telah melalui lika-liku dan naik-turun sesuai konteks sejarahnya. Berawal dari keprihatinan, kepedulian dan komitmen sejumlah aktivis gerakan agraria dari berbagai lembaga, di Jakarta pada tanggal 24 September 1994, KPA dideklarasikan.

Setahun sejak dideklarasikan KPA melaksanakan Musyawarah Nasional I di Bandung, Jawa Barat. Tepatnya pada bulan Desember 1995, KPA berhasil merumuskan dan menetapkan statuta pendirian KPA, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), garis besar haluan program (GBHP), dan kepemimpinan pertamanya.

Setelah melalui proses yang demokratis, Noer Fauzi (saat itu aktivis Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pedesaan/LPPP-Bandung) terpilih sebagai Ketua Badan Pelaksana KPA untuk periode 1995-1998. Selain Fauzi, Desmon J. Mahesa (aktivis dari Kalimantan) turut menjadi kandidat pimpinan KPA. Fauzi yang akrab disapa Oji pun menunjuk Dianto Bachriadi (kala itu aktivis Akatiga-Bandung) sebagai Wakil Ketua BP-KPA. Oji dan Dianto (dipanggil akrab Gepenk) pun memimpin KPA sebagai organisasi gerakan yang masih bayi.

KPA lahir di tengah situasi politik yang mencekam. Kekuasan Soeharto dan Orde Baru yang tengah kuat-kuatnya menjadikan pendirian KPA seperti menantang zaman. Rezim Soeharto/Orba yang otoriter dan represif serta penganut orientasi pembangunan yang kapitalistik, menempatkan gagasan dan kerja-kerja KPA untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria dengan motto “tanah untuk rakyat” menjadikan perlawanan rakyat kepada rezim penguasa menjadi lebih terbuka. Kelahiran KPA menandai bangkitnya kembali perlawanan rakyat secara terbuka, dan terorganisir lebih sistematis.

Setidaknya 65 aktivis organisasi non-pemerintah (LSM) dan organisasi rakyat dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali, bahkan Timor Timur hadir dalam Munas I KPA dan bersepakat untuk berjuang bersama mendorong perubahan politik agraria agar lebih berpihak kepada rakyat. Saat itu, mayoritas aktivis yang hadir adalah dari LSM yang mendampingi komunitas atau organisasi rakyat. Beberapa organisasi rakyat yang terbentuk di era Soeharto, seperti Serikat Petani Jawa Barat (SPJB), Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU) juga turut hadir dalam Munas I KPA ini.

Beberapa aktivis yang saat itu hadir diantaranya: Bambang Widjojanto (YLBHI), Munarman (LBH Palembang), Paskah Irianto (PBHI), Airianto Assa (LPPP-Bandung), Stefanus Djuweng (LBBT-Pontianak), Andik Hardiyanto (LBH Semarang), Aniceto D Lopez (Dilli-Timtim), Zadrak Wamebu (Papua), Maria R. Ruwiastuti (Solo), Tati Krisnawati (SP-Jakarta), Ayi Bunyamin (LPIST), Hedar Laujeng (YTM-Palu), Efendi Saman (LBHN-Bandung), Agustiana (Garut), Usep Setiawan (YP2AS Bandung), dan lain-lain. Para aktivis dari berbagai lembaga dan wilayah ini sebelumnya aktif melakukan pembelaan, pendidikan, pengorganisasian, pengkajian, kampanye dan advokasi atas kasus-kasus sengketa tanah di wilayahnya masing-masing. Kasus tanah yang cukup populer saat itu, misalnya: Kasus Badega (Jabar), Kedung Ombo (Jateng), Jenggawah (Jatim), dan sebagainya.

Dengan berpegang pada hasil-hasil Munas I KPA, di bawah kepemimpinan Noer Fauzi, KPA berhasil meletakan dasar-dasar pemikiran konsepsional mengenai pembaruan atau reforma agraria. Oji dan Gepenk menjadikan KPA yang baru lahir menjadi salah satu organisasi perlawanan rakyat yang cukup disegani. Pada tahun 1997, ketika arus reformasi mulai berderak, KPA turut ditekan oleh rezim Orba. KPA gencar mengkritik kebijakan agraria (khususnya pertanahan) yang condong pro-pasar dan anti-rakyat. Melalui seminar, lokakarya, penerbitan, dan investigasi lapangan, KPA mengkritik dan menolak tegas proyek administrasi pertanahan (LAP) yang dijalankan pemerintah (BPN) dengan dana utang luar negeri. LAP yang merupakan bagian dari “structural adjustment programme” Bank Dunia (WB) dinilai KPA berbahaya karena akan makin menjerumuskan politik agraria (tanah) ke dalam sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mekanisme pasar tanah yang liberalistik. LAP disimpulkan KPA bertentangan dengan semangat dan tujuan sejati reforma agraria: Keadilan agraria.

Gara-gara kritik KPA kepada pemerintah (BPN), pada satu kesempatan, Sonny Harsono (Kepala BPN saat itu) menuduh KPA sebagai organisasi “kiri baru” yang berhaluan “komunis”, yang “ingin melanggengkan sengketa tanah”, dan “ingin mengacak-acak hukum agraria”. KPA dimusuhi oleh Orba karena gagasan dan kerja-kerja kampanye serta advokasinya dalam menuntut negara (pemerintah) untuk menyelesaikan sengketa tanah dan menjalankan landreform sebagai bagian inti dari agenda reforma agraria. Untuk mengingatkan publik, KPA mencetak dan mengedarkan poster berjudul “Wawasan Sengketa Tanah Nusantara”, dan “Landreform Atas Dasar Inisiatif Rakyat”, serta “Hormati dan Lindungi Hak-hak Masyarakat Adat”.

Di tengah tekanan politik yang tak ringan, dan dijepit oleh berbagai keterbatasan internal pada periode awal organisasi ini, KPA telah tampil dengan kekuatan gagasan, kepemimpinan ide, dan luasnya jaringan di berbagai wilayah. Pada periode 1995-1998, begitu banyak gagasan diproduksi, dan disebarluaskan dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, buletin, kertas posisi, memorandum, booklet, poster, dan media kampanye lainnya. Buku pertama yang diterbitkan KPA bersama LPEM-UI berjudul “Reformasi Agraria: Hasil Studi Kondisi Agraria Wilayah”, sebagai ekstraksi dari penelitian bersama yang dilakukan oleh para pendiri KPA dari berbagai lembaga dan wilayah. Buku ini diluncurkan di TMII-Jakarta dengan menghadirkan pembahas diantaranya Prof. Soetandyo Wigyosoebroto, Dr. Kastorius Sinaga, dan dihadiri ratusan akademisi dari berbagai kampus dan aktivis gerakan.

Periode pertama KPA (1995-1998) merupakan fase peletakan dasar-dasar organisasi dan perumusan gagasan-gagasan pokok pembaruan agraria yang kemudian menjadi landasan bagi pertumbuhan dan pengembangan KPA pada era berikutnya. ***tanisa***

Tag : 

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934