Laporan dari Konferensi Tenurial 2017 di Hari Kedua, Panel II

Adi Wibowo

Dalam Konferensi tenurial 2017 hari kedua ini, KPA menjadi penanggung jawab untuk Panel II dengan tema “Meluruskan Arah dan Percepatan Reforma Agraria untuk Mengatasi Ketimpangan Struktur Agraria dan Kesenjangan Ekonomi”. Panel ini menghadirkan Dr. Martua Sirait sebagai pelapor dan juga dihadiri oleh Direktur Land Reform ATR Budi Suryanto Dirjen Penataan Agraria ATR Djamaludin, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc, Bupati Sigi Muhamad Irwan Lapata, S.Sos., M.Si., dan Sekjend KPA Dewi Kartika.
 
Panel ini dimulai dengan pemaparan Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc mengenai  Tata laksana penetapan dan realisasi TORA Kementerian LHK bersama masyarakat sipil, dan kemudian Instrumen hukum yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan hambatan TORA di wilayah kehutanan dan wilayah berbasis konflik agraria. Djamaludin secara umum menjelaskan tentang target yg diinginkan presiden soal TORA, dan menjelaskan kendala dan tantangan yg dihadapi oleh ATR, seperti data HGU yang diinventarisir seluas 45 rb ha dan tersebar di 19 provinsi tersebut masih perlu pendataan lebih lanjut untuk ditetapkan sebagai TORA. Untuk 7 juta ha tanah terlantar yang telah clean and clear hanya seluas 23.704 ha. Kendala lain yang dihadapi oleh ATR/BPN adalah adanya perlawanan hukum dari bekas pemegang hak yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar.
 
Muhamad Irwan Lapata sebagai Bupati Sigi menjelaskan tentang pelaksanaan reforma agraria di Kab Sigi. Bupati mengusulkan 137.274 ha lahan yang akan dijadikan sebagai obyek reforma agraria yang meliputi kawasan hutan dan hutan. Bupati juga mengharapkan dalam pelaksanaan reforma agraria  di Sigi dengan segala hambatan dan tantangan yang ada ini bisa dirasakan (semangat dan komitmen – red) khusunya oleh seluruh dinas terkait yang ada di tingkat daerah hingga yg terbawah. “Gugus Tugas RA telah di bentuk dan di tingkat bawah kita memfasilitasi masyarakat desa untuk menentukan obyek RA dan PS”. Terang Bupati.
 
Tukinan (pimpinan petani dari Kulon Bambang) juga sebagai pembicara dalam panel ini, menjabarkan hasil-hasil capaian pasca redistribusi tanah 5 tahun yang lalu, nampak perkembangan daerahnya yg semakin berkembang berkat organisasi yngg kuat, jalan diaspal secara kolektif, produk-produk hasil pertanian dan perkebunaan rakyat.
 
Dewi Kartika mulai presentasi dengan menanggapi pernyataan Tukinan, dikatakan bahwa ada optimisme dari kuatnya organisasi rakyat di daerah untk terus memperjuangan reforma agraria, baik distribusi maupun accses reform. Di sisi lain, Ddewi mengkritisi pihak pemerintah dengan kata kunci belum adanya upaya “restrukturisasi” tanah, juga belum adanya kerja reforma agraria yang sistematis. “Sampai 3 tahun ini, pelaksanaan reforma agraria dari tora belum sama sekali menyentuh area2 konflik agraria”, tegasnya.
 
Dewi juga mengkritisi keras supaya pemerintah tidak menjalankan reforma agraria lewat kriteria yg tentang pelepasan lahan untuk perkebuan dan dan pencadangan pencetakan sawah baru karena itu rentan diselewengkan. Lebih lanjut Dewi menawarkan sinkronisasikan TORA dengan LPRA sebagai solusi untuk meluruskan dan mempercepat arah reforma agraria.” LPRA adalah alat untuk meluruskan arah dan mempercepat pelaksanaan reforma agraria”. Tegas Dewi sebagai penutup presentasinya.
 
Dalam panel ini hadir juga pak Gunawan Wiradi (GWR) yang memberikan masukan mengenai arah reforma agraria yang benar. “Dalam perjalanan sejarahnya selama lebih dari 2500 tahun RA di berbagai belahan dunia mengalami perubahan/perkembangan makna. Namun ciri pokoknya tetap, yaitu “mengubah susunan masyarakat di bidang agraria, demi keadilan” tegas GWR.

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934