Laporan dari Konferensi Tenurial 2017 Hari Pertama

Adi Wibowo

Konferensi tenurial 2017 ini  merupakan kelanjutan dari konferensi internasional tentang tenur yang pernah dilaksanakan pada tahun 2011 di Lombok Nusa Tenggara Barat. Saat itu pemerintah bersama masyarakat sipil mendorong pembenahan tata pemerintahan dalam hubungannya dengan penguasaan tanah dan hutan. Konferensi tenurial 2011 telah menghasilkan Peta Jalan Tenurial yang terus berkembang dan kini menjadi salah satu Program Prioritas Nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No.45 tahun 2016. Konferensi ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Kantor Staf Presiden RI (KSP) dan Koalisi Masyarakat Sipil.
 
Lebih dari 300 peserta dari dalam dan luar negeri menghadiri acara ini, sedikitnya 50 narasumber yang akan berbicara pada 11 pertemuan panel dan pertemuan pleno. Peserta dari Indonesia mencakup pejabat pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, pimpinan komunitas lokal, institusi pembangunan kebijakan di negaranegara Asia, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan institusi pembangunan lainnya.
 
Mengutip dalam situs resminya, konfrensi ingin memastikan hak untuk reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan di Indonesia yang diyakini merupakan jalan utama untuk menutupi kesenjangan pembangunan, khususnya di perdesaan – sebagai jalan mewujudkan janji “Nawa Cita” pemerintahan Joko Widodo, terpenuhi. Penguasaan hutan, tanah dan tata pemerintahannya merupakan komponen utama dalam memberikan kesempatan pada kelompok yang  dipinggirkan mendapat aksesnya pada alat-alat produksi (tanam, modal dan tenaga kerja beserta pengetahuannya), yang pada gilirannya akan membuka kesempatan baru  ekonomi rakyat berdasarkan prinsip keadilan dan kelestarian menuju Pembangunan Berkeadilan.
 
Pada 2011, Konferensi Tenurial di Lombok yang diselenggarakan oleh koalisi masyarakat sipil dengan pemerintah telah menghasilkan roadmap CSO untuk mendorong 3 (tiga) perubahan tenurial di kawasan hutan melalui: (1) Perluasan wilayah kelola rakyat; (2) Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan; dan (3) Penyelesaian konflik agraria. Meskipun ada sejumlah tantangan bagaimana para pihak menindaklanjuti kesepakatan dalam roadmap, terdapat catatan kritis dari gerakan tani terhadap agenda percepatan pengukuhan kawasaan hutan; bahwa cakupan konferensi Lombok masih berpijak di ranah kawasan hutan, termasuk perubahan struktur agraria melalui reforma agraria tidak mendapat ruang dalam rangkaian proses konferensi tersebut.
 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terlibat dalam acara konferensi ini dan berhasil memasukkan agenda reforma agraria menjadi bahasan dalam acara ini. KPA menjadi penanggung jawab dalam panel II yang bertema “Meluruskan Arah dan Percepatan Reforma Agraria untuk Mengatasi Ketimpangan Struktur Agraria dan Kkesenjangan Ekonomi”.
 
Panel II ini akan membahas mengenai (1) Tata laksana RA: a. Penyederhanaan dan kesamaan format TORA; b. Kesiapan dan ketepatan obyek (TORA) serta subyek (penerima manfaat) reforma agraria sehingga tujuan reforma agraria tercapai; dan c. Mekanisme pelaksanaan dan model kerjasama para pihak yang dapat mempertemukan antara TORA yang ditetapkan oleh pemerintah (top-down approach) dengan TORA yang diusulkan dari bawah (bottom-up process) mencapai tujuan-tujuan utama reforma agraria;  (2) Instrumen hukum dan kelembagaan reforma agraria yang dapat menjawab tantangan percepatan realisasi target TORA (Perpres RA) yang mengkombinasikan RA dan penyelesaian konflik seperti wilayah perkebunan, kehutanan, BUMN, Perhutani, wilayah transmigrasi bermasalah dan desa di kawasan hutan. Termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi paska redistrbusi tanah;  (3) Keterlibatan masyarakat sipil, utamanya organisasi rakyat dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proses maupun hasil-hasil reforma agraria; (4) Anggaran negara dan non-negara yang memastikan tantangan di atas dapat diatasi dan dijalankan secara memadai oleh para pihak; dan (5) Pembelajaran dari praktek-praktek yang telah dan sedang berjalan, keberhasilan maupun kegagalannya sehingga menjadi akumulasi pengetahuan untuk memperbaiki dan/atau meningkatan proses ke depan; 6. Mendorong realisasi RA di Jawa, Bali dan Lampung yang selama ini dikeluarkan dari proses TORA di kawasan hutan.
 
Meskipun terlibat aktif dalam acara ini, KPA sebagai representasi organisasi tani yang menjadi anggotanya tetap menunjukkan sikap kritisnya terhadap pemerintah, misalnya mengenai program menargetkan re(distribusi) tanah dan legalisasi (sertifikasi) aset. Dewi Kartika –Sekjend KPA menilai Program ini dinilai tidak akan menyelesaikan konflik yang di tingkat bawah karena tidak merombak struktur agraria yang timpang.
 
Melalui konferensi ini, dapat menjadi peluang dan sekaligus tantangan kerjasama aktif para pihak, utamanya antara Kementerian LHK dan  Kementerian ATR/BPN dengan gerakan reforma agraria dalam rangka memperkuat, meluruskan sekaligus mempercepat realisasi target reforma agraria sangat diperlukan. Proses kerjasama semacam ini akan menjawab tantangan yang ada dan menemukan langkah terobosan yang dianggap perlu agar dalam kurun waktu sisa dua tahun ke depan reforma agraria bisa berjalan dengan kecepatan dan ketepatan yang utuh.

Berita Lainnya

Liputan Khusus

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934