Bentrok yang terjadi saat diadakan pengukuran lahan yang akan dijadikan lokasi pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat pada hari Kamis 17/11/2016 telah diberitakan oleh berbagai media massa dari berbagai macam platform. Jika dicermati ada beberapa media yang tidak berimbang dalam melakukan pemberitaan, media terebut diantaranya adalah detik.com yang hanya memuat satu narasumber tanpa mempertimbangkan cover both side dalam pemberitaan.
Dalam berita tersebut memuat pernyataan Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat) sebagai berikut; ”negosiasi sebenarnya telah dilakukan selama bertahun-tahun. Di atas lahan tersebut direncakan akan dibangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).” Lebih lanjut ia mengatakan “Saya catat empat tahun anggaran nganggur tidak bisa diserap untuk pembangunan runway (landas pacu), tinggal 500 meter lagi ya. Runway sudah terbangun 2.500 meter, minimal untuk bisa didarati pesawat-pesawat besar (panjang landasannya) minimal 3.000 meter. Kemarin itu ialah mempermasalahkan 500 meter”.
 
Sangat disayangkan bahwa detik.com tidak mengkonfimasi kebenaran pernyataan Aher kepada warga Sukamulya. Menurut Bambang Nurdiansah, Sekjend Front Perjuangan Rakyat Sukamulya, proses pengadaan tanah untuk pembangunan bandara ini tidak sesuai prosedur bahkan tidak ada sosialisasi sebelumnya, masyarakatpun tidak pernah diajak bicara mengenai rencana pembangunan ini. Jadi proses negosiasi yang dikatakan Aher selama bertahun-tahun tersebut sesungguhnya tidak pernah terjadi.
Kemudian Aher mengungkapkan, “awalnya pengukuran berjalan lancar hingga pukul 18.00 WIB, namun kemudian muncul pengadangan dari warga setelah itu. Pihak kepolisian kemudian melepaskan tembakan gas air mata untuk mengurangi potensi keributan yang lebih besar. Gas air mata yang dilakukan oleh polisi itu tidak serta-merta terjadi, kecuali karena penyelamatan diri, penyelamatan masyarakat. Karena apa, karena ada perlawanan. Perlawanannya kasar, anarkis. Perlawanan pakai ketapel, batu, pakai benda-benda membahayakan. Dua korban polisi, cedera” Aher menambahkan  “Kemudian karena ada perlawanan keras itu, tentu saja harus ada penyelamatan kan. Nah, penyelamatan yang pas ialah gas air mata. Kan enggak melukai siapa-siapa. Supaya anarkis atau kekerasan ini tak meluas, apalagi jatuh korban dan lain-lain, maka polisi melakukan tahapan penyelesaian,”.
 
Pernyataan ini tidak sesuai fakta di lapangan, Pihak aparat dari awal memang berniat untuk melakukan kekerasan terhadap warga Sukamulya. Terbukti dengan jumlah aparat gabungan dari Polisi, tentara dan Satpol PP yang mencapai 1.200 personel, sebuah jumlah yang teramat besar jika dibandingkan dengan warga Sukamulya yang hanya berjumlah 1.478 KK. Sebelum bentrok terjadi, warga Sukamulya terbuka untuk proses perundingan. Dan proses perundingan antara perwakilan warga dan pihak pemprov bersama Kapolres, Komandan Kodim, Kepala Satpol PP dan Kepala Biro Operasi POLDA Jabar  mengalami kebuntuan karena sikap pemerintah yang bersihkeras untuk melakukan pengukuran hari itu juga. Dalih aparat bahwa yang mereka lakukan adalah tugas dari Gubernur Jawa Barat dan apapun yang terjadi pengukuran harus tetap dilakukan mengingat jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk mobilisasi personil gabungan TNI, Polri dan Satpol PP sangat besar mencapai ratusan juta rupiah ( sesuai pernyataan Kepala Biro Operasi Polda Jabar AKBP. Leonidas Sabrakhan.
 
Buntunya proses negosiasi tersebut yang akhirnya membuat Polisi bertindak represif dengan menembakkan gas air mata ke kerumunan warga yang terjadi pada pukul 12.00 WIB. Atas dasar itu kami menilai bahwa pernyataan Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat yang menuduh bawah kericuhan terjadi pada pukul 18.00 WIB yang dipicu oleh tindakan kekerasan warga sangat tidak berasalan dan mengada-ada.
Sejak awal, kapolres telah menyiapkan pasukan dan mengintstruksikannya untuk membubarkan massa dengan cara menembakkan peluru gas air mata ke atas sebanyak 2 ( Dua ) kali tembakan, Rakyat Sukamulya tidak bergeming mereka tetap berbaris di depan aparat kepolisian bersenjata lengkap sambil membaca takbir dan shalawat Badar.
Melihat warga tidak bubar dengan tembakan peringatan, akhirnya Aparat gabungan dengan sporadis melakukan tembakan gas air mata dan diarahkan langsung ke warga sukamulya terutama ke arah ibu – ibu yang ikut aksi ini. Warga sukamulya yang terus menerus di tembak gas air mata akhirnya melakukan perlawanan dengan peralatatan seadanya.
Karena jumlah aparat jauh lebih banyak dengan jumlah warga akhirnya warga sukamulya terdesak dan dipukul mundur aparat dan semua warga berkumpul di Balai Desa, karena aparat terus merangsek masuk kedalam lingkungan Desa Sukamulya, dan khawatir dengan keselamatan ibu – ibu dan anak – anak akhirnya sekitar pukul 14.30 WIB ibu – ibu dan anak – anak di evakuasi ke Dusun Sukaresmi. Setelah itu aparat gabungan mulai masuk ke Desa Sukamulya dan  mendirikan tenda peleton di tanah-tanah milik warga hingga Sabtu, 19 Nopember 2016 pukul 18.00 WIB sebelum akhirnya ditarik mundur keluar Desa Sukamulya sesuai kesepakatan antara warga, Kantor Staf Presiden, aparat keamanan, bersama KPA dan aliansi Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang mendampingi warga sejak awal
Berdasarkan jabaran di atas, kami atas nama warga Desa Sukamulya yang tergabung dalam FPRS menyatakan keberatan dengan pernyataan Gubernur Jabar Sdr. Ahmad Heryawan yang tidak berada di lapangan dan meminta menarik peryataannya tersebut secara resmi dan menuntut Pemprov Jabar untuk membuka dialog dengan warga meluruskan kronologis peristiwa tersebut berdasarkan bukti-bukti valid dan jelas sumbernya.
 
Pemberitaan yang tidak sesuai fakta selanjutnya adalah dari berita video  cnnindonesia.com, narator mengatakan bahwa warga menyerang aparat dengan menggunakan ketapel dan senjata tajam. Warga memang menggunakan ketapel tapi tidak menggunakan senjata tajam. Alat itupun digunakan setelah poisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa. Lebih lanjut dikatakan dalam berita tersebut ditangkap dua orang yang menjadi provokator. Cap “provokator” Ini merupakan stigma negatif biasa digunakan oleh penguasa dan media yang diarahkan bagi para massa yang setuju dengan kebijakan penguasa. Aksi penolakan kemarin oleh warga Sukamulya adalah aksi yang terkoordinir oleh Front Perjuangan Rakyat Sukamulya. Tidak ada provokasi dari pihak manapun, jika ada pihak luar yang berdatangan ke Desa Sukamulya itu merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat luas terhadap perampasan lahan dan hak hidup warga Sukamulya yang disingkirkan oleh penguasa.
 
Media massa seharusnya mampu menyajikan berita yang berimbang sesuai dengan kode etik jurnalistik dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Warga Sukamulya sangat berkebaratan atas pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan ini. Saat ini warga Sukamulya tengah bertarung untuk mempertahankan hidup bagi dirinya dan keluarga mereka. Tempat hidup satu-satunya bagi mereka sedang dirampas oleh deru pembangunan dan ekspansi modal besar. Disini mereka sendirian tanpa kehadiran negara sebagai pelindung hak-hak rakyat. Mereka tidak mampu lagi tidur nyenyak dan bermimpi untuk bisa hidup bertani esok hari karena lahan garapan yang dirampas dan anak-anak mereka tidak lagi dapat bermain dan bersekolah dengan tenang karena sekolah telah ditutup oleh pemerintah daerah setempat.
" /> Surat Terbuka atas Pemberitaan Media yang Tidak Berimbang Terhadap Desa Sukamulya | KPA - Konsorium Pembaruan Agraria

Surat Terbuka atas Pemberitaan Media yang Tidak Berimbang Terhadap Desa Sukamulya

Bentrok yang terjadi saat diadakan pengukuran lahan yang akan dijadikan lokasi pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat pada hari Kamis 17/11/2016 telah diberitakan oleh berbagai media massa dari berbagai macam platform. Jika dicermati ada beberapa media yang tidak berimbang dalam melakukan pemberitaan, media terebut diantaranya adalah detik.com yang hanya memuat satu narasumber tanpa mempertimbangkan cover both side dalam pemberitaan.
Dalam berita tersebut memuat pernyataan Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat) sebagai berikut; ”negosiasi sebenarnya telah dilakukan selama bertahun-tahun. Di atas lahan tersebut direncakan akan dibangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).” Lebih lanjut ia mengatakan “Saya catat empat tahun anggaran nganggur tidak bisa diserap untuk pembangunan runway (landas pacu), tinggal 500 meter lagi ya. Runway sudah terbangun 2.500 meter, minimal untuk bisa didarati pesawat-pesawat besar (panjang landasannya) minimal 3.000 meter. Kemarin itu ialah mempermasalahkan 500 meter”.
 
Sangat disayangkan bahwa detik.com tidak mengkonfimasi kebenaran pernyataan Aher kepada warga Sukamulya. Menurut Bambang Nurdiansah, Sekjend Front Perjuangan Rakyat Sukamulya, proses pengadaan tanah untuk pembangunan bandara ini tidak sesuai prosedur bahkan tidak ada sosialisasi sebelumnya, masyarakatpun tidak pernah diajak bicara mengenai rencana pembangunan ini. Jadi proses negosiasi yang dikatakan Aher selama bertahun-tahun tersebut sesungguhnya tidak pernah terjadi.
Kemudian Aher mengungkapkan, “awalnya pengukuran berjalan lancar hingga pukul 18.00 WIB, namun kemudian muncul pengadangan dari warga setelah itu. Pihak kepolisian kemudian melepaskan tembakan gas air mata untuk mengurangi potensi keributan yang lebih besar. Gas air mata yang dilakukan oleh polisi itu tidak serta-merta terjadi, kecuali karena penyelamatan diri, penyelamatan masyarakat. Karena apa, karena ada perlawanan. Perlawanannya kasar, anarkis. Perlawanan pakai ketapel, batu, pakai benda-benda membahayakan. Dua korban polisi, cedera” Aher menambahkan  “Kemudian karena ada perlawanan keras itu, tentu saja harus ada penyelamatan kan. Nah, penyelamatan yang pas ialah gas air mata. Kan enggak melukai siapa-siapa. Supaya anarkis atau kekerasan ini tak meluas, apalagi jatuh korban dan lain-lain, maka polisi melakukan tahapan penyelesaian,”.
 
Pernyataan ini tidak sesuai fakta di lapangan, Pihak aparat dari awal memang berniat untuk melakukan kekerasan terhadap warga Sukamulya. Terbukti dengan jumlah aparat gabungan dari Polisi, tentara dan Satpol PP yang mencapai 1.200 personel, sebuah jumlah yang teramat besar jika dibandingkan dengan warga Sukamulya yang hanya berjumlah 1.478 KK. Sebelum bentrok terjadi, warga Sukamulya terbuka untuk proses perundingan. Dan proses perundingan antara perwakilan warga dan pihak pemprov bersama Kapolres, Komandan Kodim, Kepala Satpol PP dan Kepala Biro Operasi POLDA Jabar  mengalami kebuntuan karena sikap pemerintah yang bersihkeras untuk melakukan pengukuran hari itu juga. Dalih aparat bahwa yang mereka lakukan adalah tugas dari Gubernur Jawa Barat dan apapun yang terjadi pengukuran harus tetap dilakukan mengingat jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk mobilisasi personil gabungan TNI, Polri dan Satpol PP sangat besar mencapai ratusan juta rupiah ( sesuai pernyataan Kepala Biro Operasi Polda Jabar AKBP. Leonidas Sabrakhan.
 
Buntunya proses negosiasi tersebut yang akhirnya membuat Polisi bertindak represif dengan menembakkan gas air mata ke kerumunan warga yang terjadi pada pukul 12.00 WIB. Atas dasar itu kami menilai bahwa pernyataan Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat yang menuduh bawah kericuhan terjadi pada pukul 18.00 WIB yang dipicu oleh tindakan kekerasan warga sangat tidak berasalan dan mengada-ada.
Sejak awal, kapolres telah menyiapkan pasukan dan mengintstruksikannya untuk membubarkan massa dengan cara menembakkan peluru gas air mata ke atas sebanyak 2 ( Dua ) kali tembakan, Rakyat Sukamulya tidak bergeming mereka tetap berbaris di depan aparat kepolisian bersenjata lengkap sambil membaca takbir dan shalawat Badar.
Melihat warga tidak bubar dengan tembakan peringatan, akhirnya Aparat gabungan dengan sporadis melakukan tembakan gas air mata dan diarahkan langsung ke warga sukamulya terutama ke arah ibu – ibu yang ikut aksi ini. Warga sukamulya yang terus menerus di tembak gas air mata akhirnya melakukan perlawanan dengan peralatatan seadanya.
Karena jumlah aparat jauh lebih banyak dengan jumlah warga akhirnya warga sukamulya terdesak dan dipukul mundur aparat dan semua warga berkumpul di Balai Desa, karena aparat terus merangsek masuk kedalam lingkungan Desa Sukamulya, dan khawatir dengan keselamatan ibu – ibu dan anak – anak akhirnya sekitar pukul 14.30 WIB ibu – ibu dan anak – anak di evakuasi ke Dusun Sukaresmi. Setelah itu aparat gabungan mulai masuk ke Desa Sukamulya dan  mendirikan tenda peleton di tanah-tanah milik warga hingga Sabtu, 19 Nopember 2016 pukul 18.00 WIB sebelum akhirnya ditarik mundur keluar Desa Sukamulya sesuai kesepakatan antara warga, Kantor Staf Presiden, aparat keamanan, bersama KPA dan aliansi Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang mendampingi warga sejak awal
Berdasarkan jabaran di atas, kami atas nama warga Desa Sukamulya yang tergabung dalam FPRS menyatakan keberatan dengan pernyataan Gubernur Jabar Sdr. Ahmad Heryawan yang tidak berada di lapangan dan meminta menarik peryataannya tersebut secara resmi dan menuntut Pemprov Jabar untuk membuka dialog dengan warga meluruskan kronologis peristiwa tersebut berdasarkan bukti-bukti valid dan jelas sumbernya.
 
Pemberitaan yang tidak sesuai fakta selanjutnya adalah dari berita video  cnnindonesia.com, narator mengatakan bahwa warga menyerang aparat dengan menggunakan ketapel dan senjata tajam. Warga memang menggunakan ketapel tapi tidak menggunakan senjata tajam. Alat itupun digunakan setelah poisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa. Lebih lanjut dikatakan dalam berita tersebut ditangkap dua orang yang menjadi provokator. Cap “provokator” Ini merupakan stigma negatif biasa digunakan oleh penguasa dan media yang diarahkan bagi para massa yang setuju dengan kebijakan penguasa. Aksi penolakan kemarin oleh warga Sukamulya adalah aksi yang terkoordinir oleh Front Perjuangan Rakyat Sukamulya. Tidak ada provokasi dari pihak manapun, jika ada pihak luar yang berdatangan ke Desa Sukamulya itu merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat luas terhadap perampasan lahan dan hak hidup warga Sukamulya yang disingkirkan oleh penguasa.
 
Media massa seharusnya mampu menyajikan berita yang berimbang sesuai dengan kode etik jurnalistik dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Warga Sukamulya sangat berkebaratan atas pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan ini. Saat ini warga Sukamulya tengah bertarung untuk mempertahankan hidup bagi dirinya dan keluarga mereka. Tempat hidup satu-satunya bagi mereka sedang dirampas oleh deru pembangunan dan ekspansi modal besar. Disini mereka sendirian tanpa kehadiran negara sebagai pelindung hak-hak rakyat. Mereka tidak mampu lagi tidur nyenyak dan bermimpi untuk bisa hidup bertani esok hari karena lahan garapan yang dirampas dan anak-anak mereka tidak lagi dapat bermain dan bersekolah dengan tenang karena sekolah telah ditutup oleh pemerintah daerah setempat.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934