Warga Sukamulya Menolak Pembangunan BIJB

Warga Majalengka yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Sukamulya masih gigih dalam penolakan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Saat ini perjuangan mereka sudah sampai tahap Audiensi dengan pihak BPN dengan didampingi oleh KPA. Kondisi teraktual saat ini sudah ada landasan-landasan pacu pesawat terbang yang akan mengambil 11 desa di wilayah Majalengka tersebut. Sehingga mungkin upaya-upaya damai untuk menghentikan pembangunan BIJB yang sudah mengambil lahan dari warga ini dapat dikatakan terlambat.

Kasus ini pertama kali mencuat pada tahun 2004, ketika secara sepihak 11 kepala desa menandatangani surat pernyataan yang menyatakan “Kami  dan seluruh warga masyarakat Desa kami sepenuhnya mendukung atas rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Seluas ±5000 Ha, Jumlah KK: 1305 KK, yang terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka”. Surat tersebut ditandatangani pada 14 Oktober 2004. Padahal hingga saat ini, hanya terdapat 300 KK yang mendukung pembangunan BIJB. Sementara 1005 KK atau mayoritas warga di 11 Desa tersebut menolak adanya pembangunan Bandara internasional tersebut. Masyarakat menduga ada permainan antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan 11 Kepala Desa terkait.

Kejanggalan dari persyaratan pembangunan BIJB ini tidak hanya berhenti di persetujuan 11 Kades. Berlanjut menyusul pembuatan Analisa mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) yang menyatakan bahwa lahan di Desa Sukamulya adalah lahan tandus yang tidak produktif yang hanya bisa panen 1 kali dalam satu tahun dengan produksi gabah kering giling sebanyak 6 Kwintal / Ha. Padahal data dari dinas pertanian Kab. Majalengka, tahun 2005 dan BPS Kabupaten Majalengka adalah 52,35 Kwintal / Ha.

Dari persyaratan tersebut kemudian terbitlah Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No.: KM 34 Tahun 2005 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat. Peraturan Menteri Perhubungan tersebut ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 17 Mei 2005 dan ditandatangani oleh Menteri Perhubungan M. Hatta Rajasa. Permen inilah yang sejatinya mendasari pembuatan BIJB secara hukum.

Penolakan warga Majalengka terhadap pembangunan BIJB bukanlah sebuah harga mati. Terlihat dari banyaknya upaya damai dan lobi-lobi, mulai dari mengunjungi Pejabat setempat hingga Anggota DPR RI di Senayan. Warga menyatakan, “bahwa kami tidak menolak pembangunan BIJB dengan syarat HARGA YANG JELAS, RELOKASI DAN SOSIALISASI TERLEBIH DAHULU,” sewaktu menemui Kepala Bappeda Jawa Barat pada Maret 2012.

Sejak tahun 2004 hingga saat ini, 2016, sempat terjadi satu kali kekerasan fisik yang melibatkan aparat keamanan dengan warga. Pada tanggal 18 November pukul 09.00 WIB terdengar kabar bahwa SATPOL PP, POLRI,SATGAS BIJB DAN TNI mengawal juru ukur sudah berada di wilayah desa Sukakerta untuk melakukan pengukuran di wilayah desa Sukakerta dan Sukamulya, masyarakat desa Sukamulya yang mengetahui berita itu spontan datang ke lokasi. Kemudian bertemulah antara petugas dengan warga di perjalanan dan terjadilah dialog diantaranya menanyakan surat tugas dan kenapa tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga.

45 menit kemudian terdengar perintah untuk merampas barang bawaan yang berupa senjata tajam dan lainya  disusul lemparan batu dari arah aparat kepada warga. Dalam bentrokan tersebut banyak warga yang terluka karena dipukul, diinjak-injak, diseret dan ditembak peluru karet dan gas air mata. Setidaknya 5 (lima) Orang di tangkap antara lain Andi, Hadun, Nana, dan dua orang lainya warga Sukakerta dalam peristiwa itu.

Untuk itu, KPA akan mengawal tuntutan Warga Majalengka yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS) dalam penolakan pembangunan BIJB selama belum ada pengukuran tanah yang jelas dan ganti rugi yang layak. Pemerintah dituntut harus ekstra berhati-hati menangani kasus-kasus serupa agar tidak timbul korban jiwa seperti kasus-kasus pembebasan lahan yang sudah-sudah. Melalui audiensi dengan Kementerian ATR/BPN diharapkan pula penyelesaian-penyelesaian yang adil dari konflik-konflik tanah dan pembebasan lahan yang terjadi, khususnya lahan-lahan produktif milik warga.

Tag :  Kampanye

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934