Keberadaan Perhutani Semakin Dipertanyakan

KPA/Jakarta: Dominasi Perhutani di kawasan hutan membuat rakyat di sekitarnya menjadi tersisih dan tidak bisa mengakses hutan, termasuk bagi mereka yang menggantungkan kehidupannya di kawasan hutan. Hal ini menyebabkan konflik agraria di sektor kehutanan, khususnya Hutan Jawa yang dikelola oleh Perum Perhutani sangat tinggi. Konflik yang tidak pernah selesai di kawasan hutan, telah melahirkan inisiatif masyarakat sipil untuk melakukan legal review terhadap PP No.72/2010 yang mengatur sistem kerja perusahaan Negara tersebut.

Untuk itu Elsam bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), HUMA, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Silvagama, Peneliti, aktivis yang berkecimpung dalam advokasi di kawasan hutan dan petani yang sedang berkonflik dengan Perhutani mengadakan satu diskusi yang bertema “Legal Riview Terhadap PP No.72/2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara”, di Hotel Cemara pada 19 Mei 2014.

Dalam diskusi tersebut, Iwan menyampaikan bahwa PP No.72/2010 memandatkan pengelolaan hutan meliputi tata hutan, rencana pengelolaan hutan, reklamasi, rehabilitasi dan konservasi sementara kewenangan publicnya tidak termasuk, seperti penunjukkan dan penetapan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan dan kegiatan penyidik sebagai pegawai kehutanan. Iwan juga melanjutkan bahwa penetapan tapal batas yang baru pada kawasan hutan, tidak disesuaikan dengan Berita Acara Tapal Batas (BATB) pada zaman Belanda. Ini membuat lahan-lahan yang dulunya hutan, tetapi sudah dihuni oleh masyarakat tidak akui oleh pihak kehutanan. Namun kawasan hutan tersebut dilepas atau dipinjam pakai untuk pembangunan infrastruktur.

Menurut Gerhat dari Silvagama, Perhutani telah melanggar UU No.41/2014 tentang Kehutanan karena telah beroperasi tanpa penetapan tapal batas yang jelas dan perencanan. Padahal dalam UU No.41 tersebut menjelaskan bahwa pengurusan hutan bisa dilakukan jika ada perencanaan, pengelolaan, penelitian, pengawasan dan pengendalian. Namun hanya dengan PP No.72/2010 Perhutani tetap melakukan pengelolaan hutan bahkan dalam faktanya, Perhutani tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang telah berkembang di dalam kawasan hutan. Ini memang menjadi hal yang sangat janggal ketika hukum yang lebih rendah bisa mengalahkan hukum yang lebih tinggi.

Melihat kondisi Hutan Jawa yang dikelola oleh Perhutani adalah penyebab utama terjadinya konflik agraria maka perlu dilakukan judicial review terhadap PP No.72/2010. Untuk lebih medapatkan informasi yang lebih lengkap lagi maka perlu dilakukan diskusi lanjutan dan kajian terhadap keberadaan Perhutani di Pulau Jawa. Tidak tertutup kemungkinan untuk membubarkan Perhutani jika memang perusahaan tersebut sebagai penyebab masalah di kawasan Hutan Jawa, tutup Wahyu selaku moderator. AGP.

Tag : 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934