Status Tanah Sumberklampok Bali Semakin Kabur, Komitmen BPN RI dan DPRD Bali Dipertanyakan

Jakarta-KPA: Konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah provinsi di Desa Sumberklampok, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali hingga kini belum kunjung selesai, bahkan arah penyelesaiannya menjadi semakin tidak jelas.

Pada perkembangan terakhir, tanggal 5 Desember 2013, perwakilan masyarakat Sumberklampok yang didampingi KPA Wilayah Bali dan KPA Nasional kembali menemui Badan Pertanahan Nasional (BPR) RI di Jakarta untuk meminta penjelasan dari BPN, khususnya Kedeputian IV Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, terkait perkembangan penyelesaian kasus dan status tanah Sumberklampok mengingat dalam perkembangannya dalam beberapa minggu terakhir ini semakin meresahkan warga. Audiensi ini juga dalam rangka “menagih” hasil tindak lanjut pertemuan sebelumnya pada 3-4 Juli 2013 di BPN RI, mengingat sejak pertemuan itu BPN belum memberikan informasi perkembangan proses penyelesaiannya di BPN kepada warga.

Adapun yang hadir dari pihak warga adalah I Putu Artana (Kepala Desa Sumberklampok), Wayan Sawitra (Kepala Dusun), dan Misnawiyanto (perwakilan warga), yang didampingi oleh Made Indrawati (KPA Wilayah Bali) dan Aji Mulyadi Putra (Anggota DPRD Kabupaten Buleleng). Sementara dari KPA Nasional adalah Dewi Kartika (Wakil Sekretaris Jenderal KPA) bersama Yuriansyah dan Adang Satrio (Departemen Penguatan Organisasi Rakyat KPA). Dari pihak BPN sendiri diterima oleh Amin Sahid, Bambang dan Nour Azizah  (Kedeputian IV) serta Sunarto (Kedeputian IV yang menangani konflik dan sengketa pertanahan)

Hasil audiensi dengan BPN atas penyelesaian tanah seluas 624 ha ini dinilai warga semakin tidak jelas, bahkan semakin tidak berpihak pada warga. Menurut pihak Kedeputian IV BPN RI, hasil expose internal BPN atas status tanah Sumberklampok menyatakan bahwa tanah itu merupakan aset pemprov, meskipun diakuinya juga bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) tanah tersebut atas nama pemprov hingga saat ini belum ada.  Pernyataan ini sekali lagi mendukung pernyataan sepihak Gubernur Bali, yang mengklaim tanpa asal usul yang jelas bahwa tanah yang ditempati 696 KK sejak tahun 1992 itu merupakan tanah asset pemprov.

“Pernyataan Gubernur Bali, yang diperkuat Kanwil BPN Bali, yang disusul pembentukan Pansus Aset oleh DPRD dan bukannya pansus bagi penyelesaian konflik pertanahan, tidak hanya menimbulkan tanda-tanya besar terhadap konsistensi kebijakan BPN terkait status tanah Sumberklampok, tapi sekaligus telah menganulir proses-proses yang telah dijalankan oleh BPN sendiri terkait tanah Sumberklampok,” demikian dinyatakan Dewi Kartika, Wakil Sekjend KPA dalam audiensi tersebut. Lebih lanjut Dewi meminta BPN memberikan hasil expose internal BPN secara tertulis kepada warga sebagai bagian dari hasil kesepakatan pertemuan sebelumnya (3-4/7/2013) dan menanyakan komitmen BPN dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya BPN RI telah menyatakan bahwa tanah Sumberklampok sebagai “terindikasi tanah terlantar” berdasarkan PP. No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sesuai Surat Kanwil BPN RI Provinsi Bali tertanggal 14 Juli 2011. Bahkan tahapannya menuju proses penetapan sebagai tanah terlantar telah dilakukan BPN dengan membentuk Panitia C, hingga mengirimkan surat peringatan I, II dan III kepada perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU), yaitu PT. Margarana II, PT. Margarana III dan PT. Dharma Jati berdasarkan hasil penelitian tim panitia di lapangan.

Sementara itu Putu Artana selaku Perbekel atau Kepala Desa Sumberklampok menyatakan kekecewaannya atas hasil audiensi ini, “Kami sudah lama memperjuangkan tanah kami, kami ikuti prosedurnya menuju proses penyelesaian sebagaimana kesepakatan bersama, tiba-tiba pihak Pemprov ingin memasang patok yang menyatakan tanah kami adalah aset Pemprov, dan sekarang BPN bilang ini bukan wewenang mereka lagi, dan warga harus berurusan dan Kementrian Keuangan jika menyangkut aset pemprov. Informasi soal hasil expose itu saja dibilang rahasia negara” ujar Pak Putu atas hasil audiensi tersebut.

Sebelumnya, dalam rangka merespon perkembangan terakhir, warga telah melakukan protes dengan memblokir jalan pada 7 November 2013. Aksi ini merupakan ekspresi kekecewaan atas pernyataan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. Kemudian aksi massa berlanjut pada 3 Desember 2013 dengan mendatangi Kantor DPRD Bali yang telah membentuk Pansus Aset, sampai akhirnya perwakilan warga kembali melakukan audieni dengan BPN di Jakarta.

Tujuan pembentukkan pansus jelas-jelas tidak berpihak pada proses penyelesaian konflik tanah Sumberklampok yang tengah berjalan. Pansus aset hanya ingin melegitimasi perampasaan tanah Sumberklampok seluas 624 ha bagi kepentingan Pemprov, yang akan mencerabut hak dan akses warga atas tanah sumberklampok yang sudah ditempati dan digarap warga sejak 1922.

Menyikapi perkembangan terakhir dan tidak konsistennya pemerintah dalam meyelesaikan konflik agraria di Sumberklampok, maka masyarakat menyatakan posisi dan sikapnya sebagai berikut:

  1. Menolak pernyataan Gubernur Bali tentang status tanah Sumberklampok sebagai asset pemprov;
  2. Menolak pembentukkan Pansus Aset oleh DPRD Provinsi Bali;
  3. Menuntut pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria dan Sengketa Pertanahan atas tanah Sumberklampok (dan Bali pada umumnya) sesuai pernyataan bersama antara masyarakat dengan Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Bali tertanggal 27 September 2013;
  4. Mendorong dilakukannya legal review atas status tanah di Sumberklampok oleh berbagai pihak, yaitu DPRD, BPN RI, dan organisasi masyarakat sipil;
  5. Mendorong BPN RI dan DPRD untuk melakukan proses mediasi penyelesaian konflik agraria dan sengketa pertanahan di Sumberklampok antara warga dengan Pemprov Bali dalam kerangka pelaksanaan reforma agraria sebagaimana mandat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
  6. Mendorong fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Bali untuk berpihak pada kepentingan masyarakat Desa Sumberlampok dengan tidak mengakui tanah Sumberklampok sebagai tanah asset pemprov.DK.

Tag : 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934