Aroma Korupsi dalam Sengketa Lahan Sumberklampok

Senin, 11 November 2013 lalu, kembali masyarakat Sumberklampok berkumpul di Banjar, Sumberbatok untuk menunggu kabar kedatangan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.

Seperti diketahui sebelumnya, masyarakat Desa Sumberklampok memblokir jalan selama 2 hari , sejak 7 November lalu terkait permasalah tanah yg berlarut-larut sejak 22 tahun lalu. Tanah ini adalah tanah yg didiami secara turun temurun dan merupakan eks HGU PT Margarana I & II dan PT Darmajati. Permohonan pemilikan tanah warga ini hampir membuahkan hasil melalui skema Penyelesaian Tanah Terlantar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2010 tentang Tanah Terlantar, namun terhadang di BPN Pusat karena belakangan Gubernur Bali mengajukan permohonan HPL pada objek yang sama kepada BPN Pusat. Hal inilah yg menjadi persoalan saat ini dan ingin diselesaikan secara baik oleh masyarakat, namun tidak mendapat respon dari Gubernur Bali, Mangku Pastika.

Pada 9 November,  sekitar jam 10 pagi, kapolda Bali kembali mendatangi Sumberklampok untuk berterima kasih kepada masyarakat secara langsung karena telah membuka blokade jalan. Pada kesempatan itu masyarakat menerima ucapan terima kasih tersebut sekaligus menagih janji Kapolda,  agar menghadirkan Gubernur kepada masyarakat Sumberklampok. Saat itu juga masyarakat menyerahkan 1 (satu) bundel berkas lengkap kepada Kapolda dan meminta Kapolda untuk membantu menjadi fasilitator penyelesaian kasus ini. Selain itu pula, masy menyampaikan bahwa sebenarnya pada  7 November, melalui Dandim 1609 Buleleng dan Kapolres Buleleng, Gubernur sudah mengagendakan pertemuan pada hari senin, 11 November, pukul 14.00 WITA,  namun masyarakat menolak untuk hadir. Mereka lebih memilih Gubernur untuk hadir ke desa mereka. Tanpa diduga, kapolda menyetujui untuk membantu masyarakat dan akan berusaha untuk berkomunikasi dengan Gubernur serta mengajak Gubernur untuk berkunjung ke Desa Sumberklampok. Kapolda menjanjikan bahwa  pada  Sabtu 9 november, hari itu juga untuk bertemu Gub, serta berpesan bahwa untuk hal tersebut, beliau  membutuhkan waktu. Maka masyarakat menyampaikan akan menunggu kabar sampai hari senin dan tidak akan memblokir jalan sampai hari itu.Dengan kedatangan Kapolda bali pada tgl 8 November, sekitar pukul 22.00 WITA, bersilaturahmi sekaligus memohon dan meminta tolong untuk membuka jalan, maka masyarakat dengan hati lapang membuka jalan. Dan meminta kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada kepolisian terkait permasalahan tanah tersebut secara tertulis agar beliau bisa paham kasus tersebut.

Sampai dengan minggu, 10 November, belum ada kabar dari kapolda.  Malah Camat Gerokgak datang dengan membawa surat undangan dan meminta perwakilan masyarakat untuk hadir dalam pertemuan di kantor Gub tersebut. Senin 11 November, masyarakat memutuskan untuk tidak datang memenuhi undangan dari Gubernur Bali. Mereka tetap memilih kesepakatan awal dan menunggu kabar dari kapolda. Masyarakat menganggap dan  Berharap Kapolda memenuhi janjinya secara ksatria untuk memberi kabar kepada mereka.  Sekitar pukul 10.00 WITA, seluruh masyarakat kembali berkumpul di Banjar, Sumberbatok dengan damai dan tidak mengganggu pengguna jalan. Masyarakat tampak tertib menunggu kabar dari Kapolda Bali, Irjen Polisi Benny Mokalu. Menurut Perbekel Desa SumberKlampok, Putu Artana, Masy akan tetap menunggu dan berpegang pada kesepakatan awal secara bersama di balai Banjar adat SumberBatok. Senada dengan Perbekel, Kelian Adat Sumberlampok, I Nengah Nadia, masyarakat berkumpul sesuai janjinya untuk mendengar kabar dari Kapolda Bali. Masyarakat  percaya bahwa Kapolda Bali akan menepati janjinya dan serius membantu masyarakat.

 

Bahwa pemblokiran jalan warga Sumberklampok membuahkan hasil, Gubernur Menyerah?

11 November, Gubernur tetap melakukan rapat koordinasi tanpa kehadiran perwakilan warga. Hasil rapat tersebut Gubernur bersedia menyerahkan dan memberikan rekomendasi untuk tanah tersebut atas persetujuan DPRD Bali. Meenurut Gubernur dan diperkuat oleh BPN Bali Bahwa Tanah tersebut adalah aset pemprov. Untuk itu DPRD Bali akan turun kelapangan. DPRD memiliki skema penyelesaian dengan memberikan 4 are untuk perumahan dan lainnya diberikan hak pengelolaan. Sementara konsep itu yg akan ditawarkan oleh DPRD tentu ditolak oleh warga. Hal ini menunjukan  bahwa penyelesaian tanah sumberklampok bukan dengan skema tanah terlantar.

 

Kenapa Gubernur Bali tetap bersikukuh mempertahankan claim sepihak atas tanah Sumberklampok?

Pembukaan Blokade Masyarakat Sumberklampok adalah hasil dari negosiasi antara masyarakat dengan Kapolda Bali, Irjen A.J Benny Mokulu. Kapolda yang berjanji mempertemukan Gubernur dengan warga, namun pada kenyataannya Gubernur tidak mendatangi masyarakat, jutru inisiatif Gubernur yang mengundang warga ke Denpasar dianggap hanya basa-basi dan melanggar janji. “Masyarakat inginkan Gubenur yang mendatangi masyarakat dan berdialog di Sumberklampok,” Ujar DD Shineba.

Menurut keterangan Kepala Departemen Jaringan dan Politik KPA, DD Shineba, Gubernur tetap melakukan rapat koordinasi tanpa kehadiran perwakilan warga. Hasil rapat tersebut Gubernur bersedia menyerahkan dan memberikan rekomendasi untuk tanah tersebut atas persetujuan DPRD Bali. Gubernur masih bersikukuh bahwa tanah di yang disengketakan oleh masyarakat Sumberklampok adalah aset Pemprov Bali. Hasil pertemuan itu adalah memerintahkan DPRD Bali agar turun ke lapangan. Masyarakat Sumberklampok menurut DD, menginginkan penyelesaian sengketa ini menggunakan skema penyelesaian tanah terlantar sesuai PP No 11/2010. “BPN Bali harus sinkron dengan BPN Pusat, karena BPN Pusat telah menyatakan rute penyelesaiannya menggunakan PP Tanah Terlantar No 11 Tahun 2010,” tegas DD.

Temuan BPK harus diperhatikan bahwa ada biaya pemeliharaan asset pemprov tanah Sumberklampok yang dissclimer, padahal Pemprov Bali tidak punya alas hak untuk menclaim bahwa tanah sengketa Sumberklampok adalah milik Pemprov Bali. Jangan-jangan ada penggelontoran dana pemeliharaan yang fiktif terkait pemeliharaan aset tanah yang sebenarnya tidak pernah dipelihara oleh Gubernur dan pada kenyataannya lahan tersebut digarap masyarakat dengan baik.

“Klaim dan gugatan Gubernur Bali atas tanah Sumberklampok (dan juga Sendangpasir) ditenggarai berkaitan dengan adanya temuan atau kualifikasi “Disclaimer” dari BPK di tahun 2010, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan anggaran “pemeliharaan asset daerah,” yang diduga beraroma korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” Tambah Indrawati, KPA Bali.

“Maka, Gubernur Bali harus segera mencabut permohonan dan gugatan atas tanah tersebut, serta mengeluarkan surat rekomendasi kepada BPN Pusat untuk menertibkan dan Mendayagunakan tanah eks HGU PT Dharmajati dan PT. Margarama 1,2 dan 3 di Sumberklampok sebagai tanah terlantar yang menjadi objek reforma agraria bagi segenap penggarap, yang diatur dalam PP No.11/2010,” ujar DD.

Kepada DPRD Bali, masyarakat berharap DPRD mendengarkan aspirasi rakyat, dengan turun dan berdialog serta melihat langsung situasi, kondisi dan keinginan rakyat Sumberklampok. Jika tidak, permasalahan ini akan berlarut-larut dan potensial konflik agraria akan memanas di Sumberklampok.

Gubernur Bali diminta untuk berkomitmen terhadap persoalan rakyat. Contoh soal, pada persoalan “reklamasi teluk Benoa”, gubernur dianggap melanggar komitmen membatalkan reklamasi teluk Benoa dengan hanya mencabut SK No 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Pemanfaatan Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa, SK 1727 merupakan keputusan Gubernur yang mempunyai spirit sama dengan reklamasi teluk Benoa. Artinya Gubernur tetap memaksakan memberi izin kajian terkait rencana reklamasi kepada PT.TWBI selama dua tahun, padahal FS Unud yelah menyatakan teluk Benoa tidak layak untuk direklamasi. Ini merupakan preseden buruk terhadap track record komitmen gubernur yang tidak sungguh-sungguh. Jangan sampai Gubernur Bali melakukan lagi pengelabuan-pengelabuan yang menyingkirkan akses rakyat terhadap sumber kekayaan alamnya, khususnya pada kasus Sumberklampok.

Tag : 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934