PT. Nubing Jaya Rampas Tanah Masyarakat Sebung

Jakarta-KPA: Konflik agraria seakan tak pernah berakhir. Kali ini melilit warga Dusun Sebung, Desa Baran, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Konflik ini terjadi sejak PT Numbing Jaya masuk pada tahun 2009 dan merusak hutan masyarakat serta tanaman masyarakat.

Akibat konflik agraria itu, dua orang petani bernama Andi junaedy dan Hamdan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Karena, dituduh telah melakukan pembakaran kayu glondongan PT Numbing Jaya. Padahal menurut warga kayu-kayu yang ditembangi PT Nungbing Jaya berasal dari hutan dan kebun yang selama ini dikelola masyarakat.

“Pembakaran itu dilakukan oleh seluruh warga Dusun Sebung. Tapi hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, kami akan tetap melawan,”  kata Andi junaedy.

Upaya perlawanan warga dilakukan dengan cara mengadu ke Bandan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Komnas HAM, dan LPSK di Jakarta. Selain itu, warga juga mengadu ke Kementrian Kehutanan, Kementrian Kesekrtariatan Negara. “Sudah ada 15 instansi di Jakarta yang kita lapori untuk membantu penyelesaian konflik agraria di desa kami,” terangnya.

Izin Usaha

Menurut warga Dusun Sebung, Desa Baran, Kecamatan Senayang, Kab. Lingga, Kepulauan Riau  yang tergabung dalam Persatuan Petani Pejuang Sebung (P3S), masyarakat sebenarnya sudah menguasai dan mengelola lahan sejak tahun 1952. Namun pada tahun 2009 PT. Numbing Jaya mendapatkan izin usaha perkebunan tanaman karet dan pembangunan pabrik industri pengolahan dari Bupati Lingga seluas 5.500 Ha (Surat Bupati Lingga No. 07/KPTS/III/2009).

Padahal lahan-lahan tersebut sudah dikelola oleh masyarakat. Warga pun menolak izin yang diberikan oleh Bupati kepada PT Numbing Jaya. Namun, aksi-aksi penolakan warga tidak pernah digubris oleh Bupati.

Selain itu, PT. Numbing Jaya juga mendapatkan surat Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi untuk perkebunan karet seluas 2.958,76 Ha dari Menteri Kehutanan RI dengan No. SK.100/Menhut-II/2011. Dari surat izin pelepasan itu, PT. Numbing Jaya diwajibkan untuk mengurus izin HGU.

“Kami datang ke Jakarta untuk meminta pada BPN menolak penerbitan izin HGU yang diajukan oleh PT. Numbing Jaya. Karena, tanah tersebut masih bersengketa dengan warga,” tegas Andi junaedy.

Selain melahirkan konflik agraria dan membuat warga desa hidup terlunta-lunta. Keberadaan PT Numbing Jaya yang merusak hutan milik masyarakat juga mengkhibatkan warga kesulitan air. “Sekarang siang malam warga harus antre untuk bisa mendapatkan air bersih. Karena, sumur-sumur milik warga banyak yang menjadi kering,” paparnya.

Selain itu, masyarakat nelayan yang tinggal di kepulauan kecil itu mengalami kesulitan memperoleh hasil tangkapan ikan dan kepiting yang selama ini menjadi sumber pokok kehidupan mereka. Karena, air laut banyak yang tercemar tanah liat dari darat akibat hutan gundul? Sidik Suhada

Tag : 

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934