Desak Warga Terhadap Kejanggalan Kasus Penggusuran Di Tanjung Sari

Al Ayubi

Desakan seluruh Masyarakat Indonesia, Komnas HAM Daerah Sulawesi Tengah, Surat Terbuka Masyarakat Tanjung Sari kepada Kapolri, anggota DPR RI, DPRD Sulteng, Organisasi Kemasyarakatan baik di Sulawesi Tengah maupun di luar Sulawesi Tengah, Organisasi Mahasiswa baik yang ada di Sulawesi Tengah maupun yang ada di luar Sulawesi Tengah, menjadi dasar bagi Kapolri RI untuk melakukan pertemuan pada Kamis, 22 Maret 2018 lalu, antara masyarakat korban penggusuran Tanjung Sari Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah dengan menurunkan Tim Mabes POLRI RI (Karo Paminal Divpropam Polri) untuk melakukan penyelidikan atas tindakan kekerasan dan pengerahan pasukan berjumlah besar dalam menghadapi masyarakat Tanjung Sari beberapa waktu lalu.
 
Beberapa hasil yang sudah diketahui publik yakni dicopotnya Kapolres Banggai Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Heru Pramukarno dan dimutasinya Kapolda Sulawesi Tengah, Brigadir Jenderal Polisi I Ketut Argawa yang baru menjabat 4 bulan, menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.
 
Mengingat sejak pertemuan tersebut, dimana polisi telah berjanji untuk memeriksa anggota polisi yang melakukan kekerasan pada tanggal 19 Maret 2018, serta melakukan penindakan internal terhadap anggota pasukan yang tertangkap langsung di kamera/video melakukan tindakan kekerasan, namun hingga saat ini belum juga mengungkap hasil perkembangannya, ditengah mulai redupnya kasus ini dari sorotan publik.
 
Untuk diketahui kembali, lahan sengketa di Tanjung Sari yang berdampak pada penggusuran rumah warga sebanyak 2 (dua) kali (3 s.d. 6 Mei 2017 dan 19 s.d. 21 Maret 2018) berdasarkan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Luwuk. Peristiwa Penggusuran pertama dan kedua ini dinilai oleh banyak pihak tidak berdasarkan pertimbangan, penafsiran, dan keputusan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Negara Republik Indonesia dan prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM).
 
Selain itu, pada proses Eksekusi Kedua (19 s.d. 21 Maret 2018) dipandang terdapat kejanggalan/ketidakwajaran karena pihak Polres Banggai menurunkan kurang lebih 1000 personel anggota POLRI dan TNI untuk mengamankan proses penggusuran seluas 20 hektar, serta melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur. Terlebih, dalam objek tersebut terdapat kurang lebih 50 SHM yang masih memiliki kekuatan hukum, karena belum sama sekali diperkarakan dan dibatalkan oleh instansi terkait.
 
Oleh karena itu, berbagai organisasi masyarakat sipil, mahasiswa dan organisasi gerakan lainnya dengan tujuan yang sama, kembali mendesak kepada Komnas HAM guna melakukan investigasi dan gelar perkara sesegera mungkin atas pelanggaran HAM berat saat eksekusi baik di tahap 1 maupun tahap 2, dimana kondisi terkini psikologi warga yang tinggal di bawah tenda pengungsian belum sepenuhnya pulih, dan dampak buruk lainnya seperti hilangnya pekerjaan warga serta rentannya kesehatan terutama pada balita dan anak-anak, mengingat bahan makanan yang tersedia hanya mengandalkan bantuan dari pihak luar yang bersimpati atas kejadian eksekusi tersebut.
 
Selain itu, warga juga meminta kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk segera memeriksa ketua PN Luwuk, yang telah mengabulkan permohonan dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris hingga kemudian Pengadilan Negeri Luwuk memutuskan eksekusi penggusuran terhadap rumah-rumah dan pemukiman warga. Akibat putusan yang kontroveri inilah, 200-an unit rumah warga dan 343 KK yang terdiri dari 1.411 jiwa menjadi korban penggusuran sepihak.
 
Di sisi lain, pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai terhadap peristiwa ini semakin mengindikasikan kejanggalan yang ada. Ketidakhadiran Pemda dalam peristiwa penuh duka tersebut telah membuat warga yang berjuang menolak penggusuran harus terlibat bentrok dengan aparat dan membuat sebanyak 26 orang sempat ditahan, dan 2 warga lainnya terkena tembakan peluru karet. Hingga akhirnya, warga yang menjadi korban terpaksa tinggal di puing-puing pemukiman mereka yang sudah rata dengan tanah.

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934