Polemik Rumah Hantu yang Semakin Menghantui Warga Sukamulya

Benni Wijaya

Majalengka (kpa.or.id) – Ada hal unik yang muncul dalam konflik agraria di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Bara. Hal unik tersebut yakni kemunculan “rumah hantu” yang semakin marak terlihat di beberapa sudut dan tempat di Desa Sukamulya.
 
Istilah rumah hantu ini diberikan warga penolak penggusuran kepada rumah-rumah petak yang terus bermunculan selama berlangsungnya konflik. Tidak diketahui secara pasti siapa yang menjadi aktor utama dibalik menjamurnya rumah hantu tersebut.
 
Warga menduga, rumah-rumah hantu ini didirikan oleh beberapa pihak yang ingin memanfaatkan situasi konflik yang sedang berlangsung untuk meraup keuntungan.
 
Rumah hantu ini merupakan bangunan yang didirikan di atas lahan (red: garapan) warga yang disewakan kepada pihak luar desa.  Secara kasat mata, rumah-rumah ini terlihat seperti rumah biasa yang berdiri kokoh dan berderetan (red: seperti komplek peruhaman di kota). Namun ketika melihat lebih dekat maka akan banyak keganjilan yang kita temui. Seperti tidak adanya pondasi dan syarat-syarat layak rumah lainnya. Rumah ini juga hanya seperti kotak-kotak besar yang berbentuk rumah yang diletakkan di atas tanah.
 
Dari pengakuan sebagian warga, rumah-rumah hantu tersebut dibangun untuk melipatkangandakan harga lahan ketika proses jual-beli tanah nanti berlangsung. Lahan yang tadinya kosong nilainya bisa bertambah dikarenakan ada bangunan fisik berbentuk rumah di atasnya.
 
Pembangunan  Rumah Hantu Semakin Marak, Pemerintah Tidak Ambil Tindakan
 
Walaupun sekilas keberadaan rumah hantu ini tidak merugikan warga penolak secara langsung. Akan tetapi faktanya pembangunan tersebut telah berdampak secara psikologis terhadap warga penolak. Apalagi semakin ke sini pembangunan semakin marak terjadi
 
Ketika dihubungi, Bambang Nurdiansa, Sekjend FPRS menyayangkan fenomena tersebut. Ia melihat pembangunan tersebut secara jelas telah berdampak terhadap mental warga penolak penggusuran.
 
Ia juga menyayangkan adanya sikap pembiaran dari pemerintah terhadap fenomena tersebut. Padahal dalam pertemuan multipihak yang digelar Januari lalu telah disepakati bahwa selama belum adanya kejelasan terkait proses penyelesaian konflik, maka tidak dibenarkan segala kegiatan yang mengarah kepada penggusuran Desa Sukamulya.
 
Saat ini sudah ada sedikitnya 2000 rumah hantu telah berdiri di Desa Sukamulya. Situasi ini sangat mengkhawatirkan, karna secara psikologis warga penolak jelas tertanggu. Apalagi sejauh ini tidak terlihat itikad dari pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik tersebut. Tentunya kita bertanya-tanya dan kebingungan menghadapi persoalan ini” Ujar Bambang.
 
Bambang menuturkan, situasi ini juga pernah dialami oleh desa tetangga, yakni warga Desa Kertasari yang juga terintimidasi oleh kemunculan rumah hantu di desa mereka. Sama prosesnya seperti yang terjadi di Sukamulya. Awalnya, warga juga banyak yang menolak, namun menjamurnya rumah hantu membuat mereka semakin tertekan sehingga akhirnya mereka menyerah dan Desa Kertasari akhirnya digusur.
 
Kita tidak mau apa yang dialami oleh warga Kertasari  terulang kembali di Sukamulya. Dulunya mereka juga mempertahankan desa mereka dari penggusuran. Namun maraknya kemunculan rumah hantu pelan-pelan membuat mereka menyerah. Hal ini juga ditambah dengan kondisi ketidakberanian mereka melawan karna takut,” lanjut Bambang.
 
Bambang juga menambahkan, bahwa saat ini intimidasi dari warga yang pro pembangunan bandara semakin terang-terangan. Intimidasi ini bukan datang dari warga yang memang dari awal sudah pro pembangunan bandara. Namun intimidasi tersebut datang dari pihak kepala desa yang saat ini juga pro terhadap pembangunan bandara. Padahal dari awal pihak desa bersama warga desa yang menolak.
 
Mereka dari pihak desa mulai sering mengintimidasi kami dari pihak penolak bandara. Malah pihak mereka sudah terang-terangan mengatakan akan membubarkan segala aktivitas kami, baik itu konsolidasi maupun pertemuan dengan pendamping seperti KPA, Walhi dan LBH,” sambung Bambang.
 
Waktu pertemuan dengan Komnas HAM minggu lalu, warga juga mendengar selentingan kabar bahwa pihak dari kepala desa akan berusaha membubarkan pertemuan tersebut.
 
Namun karna mereka mendapat informasi bahwa yang datang dari salah satu lembaga Negara akhirnya niat tersebut mereka urungkan,” tutup Bambang.
 
Warga penolak juga mengaku bahwa mereka diancam kepala desa. Intinya, jika tidak mau segera memberkaskan rumah dan tanah milik mereka sekarang, nantinya tidak akan diurusi oleh pihak desa.
 
Peristiwa-peristiwa ini semacam ini semakin memperkeruh situasi di Desa Sukamulya. Dibutuhkan tindakan tegas dari pemerintah provinsi maupun nasional untuk mengambil sikap tegas guna menjernihkan suasana. Sayangnya, sejauh ini pemerintah justru terkesan membiarkan polemik-polemik tersebut terus terjadi. (BW)

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934