Rentetan Teror Aparat untuk Petani Enrekang dan Aktivitas Ilegal PTPN XIV

Benni Wijaya

Enrekang (kpa.or.id) – Rahim (50), salah satu petani Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan pagi tadi, Selasa (22/8), kembali diteror aparat brimob. Peristiwa ini terjadi ketika Rahim hendak memanen jagung miliknya
 
Saat kejadian, Rahim didatangi oleh 6 (enam) orang anggota brimob. Ia dituduh melakukan pengrusakan terhadap tanaman sawit milik PT. Perusahaan Perkebunan (PTPN) XIV di mana pada waktu itu menurut pengakuan enam orang aparat ini, sawit yang baru ditanam pihak perusahaan ada yang rusak dan terbakar.
 
Dari keterangannya, Rahim mengaku diancam akan ditahan  apabila tidak mau meninggalkan lahan garapannya. Selain itu, sawah yang sudah ia tanami padi akan digusur oleh pihak PTPN.
 
Teror ini bukan sekali saja menimpa Rahim. Dari pengakuannya, terhitung sudah 5 (lima) kali sejak bulan Maret ia didatangi oleh aparat Brimob dengan ancaman dan teror yang sama. Kedatangan mereka ini tidak hanya untuk mengancam Rahim. Namun sawah Rahim juga ikut-ikutan dirusak.
 
Peristiwa ini merupakan runutan dari sengketa lahan antara warga dengan PTPN XIV. Di mana pihak perusahaan menuduh warga melakukan aktivitas di atas HGU mereka.
 
Klaim yang dilakukan oleh pihak PTPN XIV ini justru tidak beralasan dan mencederai hukum yang berlaku. Lahan yang sekarang mereka sengketakan dengan warga merupakan tanah yang statusnya sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar (red: eks HGU).
 
Hal ini diperkuat oleh keputusan pemerintah Kabupaten Enrekang yang telah berkomitmen untuk tidak mengeluarkan rekomendasi perpanjangan HGU PTPN VIX yang telah habis sejak tahun 2003.
 
Perusahaan perkebunan Negara yang salah satu komoditi utamanya sawit ini telah melakukan usaha secara illegal. Di mana PTPN XIV dalam melakukan usahanya tidak dilengkapi dengan HGU yang merupakan syarat wajib dalam berusaha sesuai dengan putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015 (hasil Uji Materi UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014).
 
Lebih lanjut, jika mengacu kepada PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Tanah Terlantar. Sudah jelas acuannya bahwa lahan yang diklaim PTPN tersebut merupakan tanah terlantar yang seharusnya kembali diambil Negara untuk diberikan kepada warga penggarap yang berada di atas tanah tersebut.
 
Dalam keterangannya, Rizky Arimbi selaku korwil KPA Sulsel mengatakan pihaknya akan mengambil langkah-langkah untuk merespon tindakan illegal dan sepihak oleh PTPN XIV tersebut.
 
Kita bersama koalisi akan menemui pemerintah Kabupaten Enrekang untuk mendesak mereka agar segara melakukan proses penyelesaian konflik ini dan melaksanakan redistribusi tanah kepada warga dalam kerangka Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), “ Ujar Rizky
 
Selain itu kita juga akan mendesak Polda Sulsel untuk segera menindaklanjuti tindakan-tindakan anggota mereka dibawah yang telah menyalahi aturan dengan melakukan teror dan intimidasi kepada warga,” tutupnya.
 
Dalam waktu dekat, KPA Sulsel bersama Walhi, SW, dan JKPP akan menyelenggarakan workshop membahas konflik yang masih berlangsung ini. (BW)

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934