Pemerintah Tidak Serius Selesaikan Konflik Agraria Sukamulya

Benni Wijaya

Majalengka (kpa.or.id) – Nasib warga desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat semakin tak jelas. Pasalnya, rencana pemerintah provinsi Jawa Barat yang akan segera menyelesaikan perkara konflik agraria di desa tersebut urung terlaksana hingga hari ini.
 
Alih-alih mencari jalan keluar dari proses permasalahan yang sedang mendera warga, pemerintah justru terkesan membiarkan persoalan tersebut. Kondisi ini semakin mempengaruhi psikologis warga yang tak kunjung mendapat kejelasan terhadap nasib desa mereka yang terancam hilang oleh pembangunan megaproyek Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.
 
Padahal berbagai teror dan intimidasi terus-menerus mendatangi warga yang menolak penggusuran. Teror dan intimidasi tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk pihak Instansi pemerintahan desa sendiri.
 
Fakta-fakta ini terungkap saat Ketua Komnas HAM, Nurkholis bersama rombongan mendatangai desa Sukamulya, Sabtu, (19/8). Nurkholis bersama Rochiatul Aswidah, Komisioner sub bidang  beserta empat rombongan lainnya mendatangi Sukamulya pagi harinya dan melakukan pertemuan dengan warga sehabis makan siang.
 
Tidak Ada Itikad Baik dari Pemerintah untuk Menyelesaikan Konflik
 
Januari lalu telah disepakati oleh tiga pihak diantaranya pemerintah yang dwakili KSP dan Pemprov Jabar, para pendamping termasuk di dalamnya KPA dan warga penolak  bahwa untuk menyelesaikan konflik yang mendera warga Desa Sukamulya maka akan dibentuk tim yang akan terdiri dari ketiga pihak tersebut.
 
Fungsi dan tujuan dibentuknya tim ini ialah untuk mencari jalan keluar dan solusi terkait posisi Desa Sukamulya yang sedang terancam oleh pembangunan bandara. Waktu itu, Pemprov Jabar ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pembentukan tim. Sayangnya sejauh ini belum ada kejelasan dari pemerintah provinsi kapan akan membentuk tim tersebut. Padahal warga terus mendapatkan teror dan intimidasi dari berbagai pihak.
 
Situasi semakin runyam dikarenakan pemerintahan nasional pun tidak segera mengambil tindakan cepat merespon kemandegan proses penyelesaian di tingkat provinsi. Kedatangan Komnas HAM baru-baru ini juga bukan dalam rangka sebagai respon cepat untuk memberi rekomendasi penyelesaian konflik Sukamulya.
 
Kedatangan Komnas HAM kali ini lebih kepada merespon surat warga Desa Sukamulya bulan Februari 2016 di mana pada waktu warga meminta permohonan perlindungan ke Komnas HAM.
 
Dalam pertemuan tersebut, beberapa perwakilan warga menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Mereka menilai tidak ada itikad baik dari pemerintah baik provinsi maupun pemerintah nasional untuk menyelesaikan konflik di desa mereka.
 
Merespon keluhan warga, Nurkholis hanya menyarankan kepada warga untuk tidak terpengaruh dengan berbagai teror dan intimidasi tersebut. Ia berharap masyarakat terus bertahan di atas tanah mereka dan terus menggarap lahan dan sawah seperti biasa. Jangan sampai warga melepaskan sertifikat hak atas mereka kepada siapapun.
 
Selain itu, Komnas HAM juga berjanji akan meminta data kepada Pemprov Jabar terkait lokasi pembangunan master plan apakah Sukamulya masuk secara utuh atau sebagian untuk pembangunan landasan pacu (runway)Bandara Kertajati.
 
Syamsudin Wahid, Kadep Penguatan Organisasi KPA menyayangkan mandeknya proses penyelesaian kasus ini. Ia melihat tidak ada itikad dari pemerintah. Buktinya hingga Agustus ini, wacana untuk membentuk tim penyelesaian konflik agraria di Sukamulya belum juga terealisasi.
 
KPA medesak agar segera dibentuk tim dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang telah diseakati  Pemprov harus segera memperjelas status Sukamulya. Jangan sampai pemrov dan instansi terkait terkesan menakuti warga, “ Ujar Syamsudin.
 
Syamsudin melanjutkan KPA bersama pendamping yang lain akan terus mendampingi warga dan memonitor serta mengevaluasi proses penyelesaian konflik agraria di Sukamulya. (BW)

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934