Petani Majalangka Dikriminalisasi Lagi

Benni Wijaya

Majalengka (kpa.or.id) – Peristiwa kriminalisasi sepertinya sudah menjadi momok bagi petani Majalengka. Kejadian tersebut terus berulang di mana para petani terus mendapatkan intimidasi oleh pihak Perhutani dan aparat. Terbaru, Kartono (38), salah satu petani Serikat Petani Majalengka (SPM) mengalami tindakan kriminalisasi.
 
Peristiwa ini terjadi Selasa, (15/8) pukul 15.00 WIB. Saat itu, Kartono sedang berada di hutan guna mengambil kayu bakar di pinggir kali Cipanas kawasan hutan BPKH Cibenda. Tiba-tiba ia didatangi oleh 4 (empat) orang oknum yang tediri dari satu orang polisi, satu polisi hutan dan dua orang mandor Perhutani.
 
Waktu itu Kartono sempat ditanyai tentang aktivitasnya di lokasi itu oleh 4 (empat) oknum tersebut. Setelah mendengar jawaban Kartono, salah satu polisi dari  4 (empat) orang oknum tersebut mendatanginya dan mengatakan untuk langsung dibawa ke kantor polisi.
 
Mendengar perkataan tersebut Kartono langsung menolak karna merasa tidak bersalah dan menilai tindakan mereka tidak berdasar.
 
Merespon penolakan Kartono, mereka coba menghubungi keluarga Kartono namun gagal karna tidak ada yang bisa diihubungi. Akhirnya mereka menelpon pihak desa guna melaporkan kejadian ini.  Menerima laporan tersebut, pihak desa akhirnya menyarankan agar Kartono dibawa ke kantor desa saja untuk diproses.
 
Tidak hanya itu, Kartono juga dimintai uang sebanyak dua kali. Pertama, sebesar Rp. 600.000,- melalui istrinya oleh Kepala Dusun dan kedua oleh pihak Polhut, sebesar Rp. 4.500.000,-  dimana permintaan yang kedua ini urung terlaksana dikarenakan kondisi kehidupan Kartono yang sangat sulit sehingga tidak akan mampu menyediakan uang sebanyak itu.
 
Menurut pengakuan Kartono, dirinya dimintai uang dengan alasan sebagai uang jaminan agar ia tidak ditahan.
 
Proses kriminalisasi ini berhenti setelah Kartono memberitahukan kondisi dirinya yang ditahan oleh pihak Perhutani dan aparat kepada warga (red: anggota organisasi SPM). Mendengar informasi tersebut, beberapa warga mendatangi kepala dusun dan meminta kasus ini diselesaikan saja secara kekeluargaan.
 
Walaupun tidak sampai ke ranah hukum, namun peristiwa ini menjadi catatan tersendiri untuk rezim pemerintah Jokowi. Di tengah gencarnya kampanye reforma agraria melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Konflik dan kasus kriminalisasi masih terus saja menimpa para petani dan pejuang agraria.
 
Program yang telah dicanangkan ini seperti terpisah dari salah satu tujuan RA sejati, yakni menyelesaikan konflik-konflik agraria struktural yang mengakibatkan ketimpangan dan terus menyengsarakan petani.
 
Kasus kriminalisasi bukan sekali saja menimpa petani SPM. Terhitung sudah beberapa kali mereka mendapat perlakuan yang sama, baik itu langsung dari pihak Perhutani, Polisi hutan, maupun aparat kepolisian.
 
Sebelumnya, pada tahun 2016 lalu tujuh petani bersama dua orang anak-anak ini diteror oleh pihak Perhutani yang dibantu oleh TNI, Polisi, Polisi Hutan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Tidak lama berselang, giliran 4 (empat) petani lainnya dibawa ke Polres Majalengka oleh pihak Perhutani yang kala itu dibantu Babinsa.
 
Jangan sampai, program TORA yang saat ini sedang digalakkan hanya menghasilkan proses-proses dan selebrasi pemberian sertifikat karna tidak pernah menyasar konflik agraria struktural yang mengakibatkan ketimpangan penguasaan lahan. (BW)

Berita Lainnya

Peristiwa

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934