Berikan Rumah dan Tanah ke Petani, Bukan ke Orang Asing

Darwin Iskandar

Oleh: Darwin Iskandar

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana membuat aturan agar orang asing bisa memiliki rumah atau tempat tinggal di Indonesia. Padahal orang Indonesia sendiri masih banyak yang tidak punya tempat tinggal. Inikah yang disebut keadilan bagi rakyat?

Melalui Kementerian ATR/BPN, Pemerintah berencana membuat Peraturan Pemerintah (PP) baru agar orang asing bisa memiliki rumah atau properti di Indonesia. Selain membuat aturan baru, berbagai regulasi dan peraturan pendukung lainnya yang menyangkut soal hak kepemilikan properti hunian untuk orang asing pun, akan segera ditinjau ulang atau direvisi. Semisal, PP No. 40/1996, PP No. 41/1996, dan UU Rumah Susun.

Instrumen utama yang akan direvisi adalah mengenai durasi kepemilikan dengan status hak pakai menjadi seumur hidup dan status hukum perdata Warga Negara Asing (WNA) atau Badan Hukum Asing (BHA) yang mempunyai perwakilan di Indonesia sama sederajat dengan Warga Negara Indonesia (WNI).

Bisa diartikan bahwa WNA sebagai pemilik properti di Indonesia boleh mewariskan, menyewakan dan menjual propertinya sesuai dengan skema pasar yang ada. Namun menurut Ferry, WNA hanya boleh memiliki properti hunian dalam bentuk rumah vertikal dan bukan rumah tapak dengan batas harga minimal Rp. 5 miliar serta mempunyai surat keterangan izin tinggal bukan izin wisata. Kemudian apabila WNA ingin membeli rumah tapak hanya boleh dilakukan dengan sistem sewa.

Pemerintah akan tetap mempertahankan status kepemilikan properti hunian yang dimiliki oleh WNA yaitu “Hak Pakai” sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam pasal 41, 42 dan 43 telah dirumuskan bagaimana WNA dan BHA boleh mempunyai properti di Indonesia dengan status hukum tanah yang dipergunakan adalah “Hak Pakai” dalam jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Pasal ini lah yang dipergunakan oleh rejim penguasa atas nama negara memberikan hak-hak istimewa untuk WNA atau BHA dalam kepemilikan properti di Indonesia.

Lewat PP No. 40/1996, PP No. 41/1996 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Agraria No. 7 Tahun 1996 serta Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 110-2871 tanggal 8 Oktober 1996 menyatakan bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah atau hunian dengan hak atas tanah tertentu yaitu hak pakai. Namun menurut pasal 6 PP No. 40/1996, rumah hunian orang asing tersebut dapat dimiliki selama 25 tahun dan bisa memperpanjang kembali setelah batas waktu kepemilikannya telah habis menjadi 20 tahun. Dan oleh Menteri ATR/BPN sekarang akan diperpanjang menjadi seumur hidup.

Khusus untuk para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah Indonesia di masa rezim SBY lewat instrumen UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan fasilitas berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh pemerintah (pasal 18) dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan (pasal 21) yaitu hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha selama 95 tahun, Hak Guna Bangunan selama 80 tahun dan Hak Pakai selama 70 tahun (pasal 22).

Lewat UU No. 25 Tahun 2007 lah pintu masuk neoliberalisme di Indonesia dan mengebiri UUPA. Tidak heran setelah itu, pencurian tanah secara besar-besaran dan sumber daya alam Indonesia mulai dikapling-kapling dan dikuasai oleh tuan tanah besar dan kapitalis monopoli internasional.

Sementara di sisi lain, ada banyak petani petani gurem dan buruh tani yang dibiarkan hidup terlunta-lunta. Bahkan para petani kecil diusir secara paksa dari tanah garapannya.

Para petani kecil dan buruh tani di pedesaan yang berjuang untuk menggarap tanah justru dituduh melakukan tindakan kriminal, ditekan, dibunuh, dan di penjara. Keluarga mereka diusir ke daerah perkotaan menjadi kaum urban dan tinggal dipemukiman kumuh. Tak sedikit jumlahnya yang diekspor ke luar negeri dan menjadi TKI.

Selain itu, perlambatan ekonomi Indonesia dan jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS menjadi alasan pemerintah untuk membuat PP baru berkaitan kepemilikan rumah hunian untuk orang asing. Diharapkan dengan terbitnya PP baru tersebut dapat meningkatkan gairah perekonomian Indonesia di sektor properti. Kalau kita telusuri kebelakang, sebenarnya itu hanyalah dalih pemerintah atas masukan dari beberapa pengembang properti besar seperti Real Estate Indonesia untuk segera meliberalisasikan sektor properti Indonesia.

Padahal, sejarah telah membuktikan bahwa, proyek neoliberalisme sektor properti di seluruh dunia telah mengalami kegagalan. Bahkan menjadi katalisator dari krisis finansial global itu sendiri. Apabila rencana pemerintah memberikan hak-hak istimewa dalam kepemilikan properti hunian untuk WNA bisa dipastikan buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, kaum miskin kota, dan rakyat pekerja lainnya dimasa depan tentu akan menjadi semakin sulit untuk bisa mendapatkan rumah yang layak, sehat dan manusiawi.

Sebab, tingginya harga rumah yang ada sekarang tidak akan bisa mereka jangkau walaupun sudah bekerja dari pagi hingga malam. Bahkan bekerja 24 jam penuh sekalipun, rasanya akan tetap sulit untuk bisa membeli rumah yang harganya sudah selangit ini.

Apalagi kondisi yang ada sekarang, para pemilik modal besar di bidang properti banyak yang bekerjasama dengan para birokrat jahat dan aparatus negara lainnya telah mengkapitalisasikan lahan-lahan yang ada untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha jahat mereka. Bisa dipastikan bahwa memberikan keistimewaan untuk orang asing atas properti hunian di Indonesia adalah agenda neolib untuk semakin mencengkeram di bumi Indonesia. Perlahan tapi pasti, UUPA semakin dikebiri.

Belajar dari Negara Lain

Mari kita tengok kebijakan yang ada di negara lain. Korea utara misalnya. Banyak yang tahu kalau pemerintah Korea Utara menyediakan rumah untuk rakyatnya secara gratis plus isi perabotan rumah tangga didalamnya. Terdengar aneh tapi ini adalah nyata adanya.

Perumahan di Korea Utara dibagi menjadi empat jenis. Umumnya para pekerja muda mendapatkan rumah seluas 50-70 meter persegi. Pekerja senior dan pejabat pemerintah biasa mendapatkan rumah seluas 70-90 meter persegi. Sedangkan para pekerja yang sangat berjasa dan pejabat menengah dan tinggi mendapatkan rumah seluas 90-120 meter persegi. Profesor, atlit yang mendapatkan penghargaan di tingkat internasional, aktor dan warga negara lainnya yang dianggap berjasa untuk negara mendapatkan rumah seluas 300 meter persegi berikut mobil dan garasinya.

Tidak hanya Korea Utara, Pemerintah Kuba yang pernah di embargo ekonominya oleh imperialis AS selama berpuluh-puluh tahun pun, ternyata mampu berdikari dan dapat menyediakan perumahan untuk rakyatnya.

Di Kuba, setiap 4 keluarga dapat berbagi bersama dengan luas rumah sekitar 100 meter persegi, sewa rumah sangat murah. Bangunan Kuba fokus pada kualitas, meskipun beberapa rumah tua tampak sedikit usang, tetapi tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Model perumahan ala Kuba tersebut mengingatkan kita akan Uni Soviet. Apartamen komunal disebutnya. Pada masa-masa pembangunan masyarakat sosialis awal dibawah kepemimpinan Lenin dan dilanjutkan oleh Stalin, model perumahan ala Uni Soviet tersebut menjadi model pertama pemerintah Bolsyevik dalam menciptakan masyarakat tanpa klas.

Tidak ada perbedaan profesi disana. Buruh atau petani bisa hidup berdampingan dengan kaum intelektual. Mereka saling bergotong royong berbagi bersama. Hingga pada tahun 1950 an, pemerintah Uni Soviet mulai membangun konstruksi secara besar-besaran yang pada akhirnya setiap keluarga dapat memiliki rumah masing-masing. Namun hingga kini, apartemen komunal masih tetap eksis di kota-kota besar Rusia.

Tiongkok dimasa kepemimpinan Mao Zedong hingga pada era tahun 90-an dimana rakyat Tiongkok pada umumnya bekerja di perusahaan-perusahaan negara mendapatkan perumahan yang sehat dan layak. Harga rumah-rumah susun yang bisa dimiliki oleh Rakyat Tiongkok, disesuaikan dengan senioritas dalam bekerja. Semakin lama mereka bekerja, semakin murah harga rumah yang mereka dapatkan.

Untuk mengatasi masalah tingginya harga perumahaan di Tiongkok, negara memutuskan untuk membangun jutaan rumah dengan menggunakan kredit bank-bank negara yang pendanaannya lebih banyak didapatkan dari tabungan bangsa Tiongkok sendiri. Hal ini dilakukan untuk menurunkan harga perumahan di kota-kota besar Tiongkok.

Tidak hanya di Tiongkok, di benua Amerika Latin setelah kemenangan Chavez di Venezuela, pemerintah juga membangun model perumahan sosialis ala mereka sendiri. Chavez menamakan misi perumahannya “Mission Vivienda”.

Tidak tanggung-tanggung, lewat UU Perumahan yang baru, Chavez memberikan subsidi 100% kepada Rakyat Venezuela yang berpendapatan rendah. Rakyat yang tinggal di perkampungan-perkampungan kumuh, dipindahkan ke rumah-rumah yang sehat, layak dan manusiawi serta diperlengkapi dengan fasilitas dasar dan didekatkan dengan komunitas-komunitasnya.

Dalam hal ini, Chavez ingin memujudkan prinsip-prinsip masyarakat sosialis, “Setiap orang bekerja sesuai kemampuan dan mendapatkan sesuai kebutuhan”. Pemerintah Bolivarian di Venezuela mengajak seluruh Rakyat untuk bergotong royong dan menyelesaikan masalah perumahan di negeri mereka.

Begitu juga dengan pemerintah Bolivia dan Uruguay. Program perumahan untuk Rakyat di Bolivia dinamakan “Program Perumahan Sosial dan Solidaritas”. Program perumahan tersebut ditujukan untuk Rakyat yang berpenghasilan rendah dan tidak mempunyai rumah.

Pemerintah Uruguay meluncurkan program Perumahan Sosial atau bersama yang ditujukan untuk mereka yang hidup dalam kemiskinan di Uruguay yang hampir sebanyak 15.000 orang. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Dalam kampanye pilpres, Jokowi pernah menjanjikan dalam Nawa Cita-nya untuk membangun “Satu Juta Rumah” yang terdiri dari 603.516 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 396.484 unit untuk untuk non-MBR. Namun, janji mulia itu kini justru akan dimentahkan oleh Menteri ATR/BPN, Ferry Mursidan Baldan yang justru akan menjual rumah-rumah kepada orang asing. Padahal Rakyat Indonesia masih banyak yang membutuhkan rumah dengan segala fasilitas dan subsidi serta hak-hak istimewa lainnya sebagai pemilik sah tanah air Indonesia, bukan orang asing. Pakah kita diam saja?

Opini Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934