Jokowi dan Masa Depan Agraria

Andria Perangin-angin

Analisa Daily 16 Okt 2014: Kemenangan Jokowi dalam Pemilu 2014 bisa saja dikatakan sebagai kemenangan rakyat, tetapi apakah Jokowi akan menjalankan amanat rakyat? Ini masih menjadi teka-teki karena semua tergantung cara Jokowi menyelesaikan antara kepentingan kelompok disekelilingnya dan isu-isu kerakyatan yang keduanya saling bertentangan.

Satu catatan yang harus kita ingat pada saat kampanye, Jokowi menggunakan konsep pemikiran Sukarno untuk menarik simpati pemilih. Cita-cita Sukarno untuk menjadikan Indonesia yang kuat dan bermartabat dituangkan ke dalam visi misinya Jokowi. Tri Sakti Pancasila, reforma agraria, pembagian tanah untuk petani penggarap (landreform), nation and character building, revolusi mental sekarang sudah menjadi tututan rakyat kepada Jokowi.

Untuk menjalankan ini maka langkah pertama yang harus dilakukan Jokowi adalah menyusun kabinet yang ideal.Minimal ada tiga syarat untuk memilih calon pembantu presiden, yaitu pertama tidak terlibat kasus seperti korupsi, HAM maupun kasus sosial dan politik lainnya.Kedua memiliki kemampuan dibidangnya, artinya tidak ada politik balas budi ataupun politik transaksional. Selama ini banyak posisi menteri yang tidak sesuai dengan jurusannya atau tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Ketiga, para kebinet harus paham pemikiran Sukarno yang diterjemahkan dengan kondisi saat ini.

Bila kita melihat kebelakang pada saat Indonesia telah meraih kemerdekaan, Sukarno melakukan manuver politik untuk menguasai aset negara. Sukarno melakukan konsolidasi kekuatan militer untuk menasionalisasi seluruh asset Negara yang dikuasai oleh asing. Beliau juga menandatangani Undang-undang Pokok Agraria pada 1960 untuk mengganti UU Agraria buatan kolonial Belanda. Kemudian lahir segala bentuk peraturan perundangan yang mengatur luas kepemilikan lahan, panitia pendaftaran tanah dan  pengadilan khusus agraria. Hal ini sesuai dengan prinsip Sukarno yang menginginkan bahwa semua sumber agraria harus dikelola oleh bangsa Indonesia.

Penjajahan lahir dari sifat serakah negara maju yang mengeksploitasi sumber agraria negara berkembang. Akibatnya rakyat di negara tersebut kehilangan hak atas sumber kekayaan alamnya, bahkan kehilangan hak untuk hidup.Contohnya adalah Indonesia, semua sumber agraria dikuasai asing dan rakyatnya kehilangan hak untuk hidup.

Tentu ini pekerjaan berat Jokowi di tengah-tengah kuatnya investasi dan hilangnya kesadaran bahwa sekarang Indonesia sedang dijajah melalui cara soft power. Sebagai pemimpin, Jokowi harus bisa menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dan menjadi subjek pembangunan. Hal ini yang dilakukan oleh Sukarno dalam gagasan nation and character building. Rakyat Indonesia harus merubah mentalnya dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka yang mampu bersaing dengan negara-negara maju.

 

Membangun Asa

Untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik terletak pada niat untukmenjalankan reforma agraria. Pertanyaannya kemudian, kenapa harus reforma agraria? Terjadinya ketimpangan penguasaan lahan, tingginya konflik agraria dan kerusakan alam hanya bisa diselesaikan dengan menjalankan reforma agraria sejati. Selain itu, untuk menciptakan suatu masyarakat produktif maka harus melakukan penataan sumber-sumber agraria dengan menjamin hak petani penggarap.

Besarnya konflik agraria di negeri ini bukan berarti kita tidak mempunyai harapan kearah yang lebih baik. Harapan ini bisa terwujud jika Jokowi mau mengambil langkah-langkah taktis dan strategis yang radikal. Misalnya tidak mengeluarkan izin yang baru untuk pertambangan dan HGU untuk perkebunan. Serta mencabut semua izin tambang dan HGU yang tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian mendata tanah terlantar untuk dibagikan kepada petani penggarap.

Untuk mengambil langkah-langkah strategis, khususnya untuk mengatur pengelolaan sumber agraria yang melibatkan rakyat, Jokowi bisa menggunakan TAP MPR No.IX/2001. Presiden dan anggota dewan diamanatkan untuk melakukan kajian terhadap undang-undang yang saling tumpang tindih di wilayah agraria. Setiap UU yang bertentangan dengan semangat UUD 45 pasal 33 ayat 3, dalam rangka menjalankan Pembaruan agraria dan pengelolaan SDAsebaiknya dicabut.

Untuk membantu dan mempercepat proses terlaksananya reforma agraria sejati maka Jokowi harus berani menggunakan hak prerogratifnya membentuk satu lembaga khusus reforma agraria. Lembaga ini memiliki otoritas khusus untuk melaksanakan reforma agraria, membentuk panitia landreform, menyelesaikan konflik agraria. Lembaga ini bersifat sementara dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Jika dalam waktu 100 hari setelah Jokowi dilantik tidak membentuk lembaga ini maka harapan untuk menjalankan reforma agraria tinggal kenangan. Era Jokowi tidak akan berbeda dengan rezim sebelumnya yang berjanji akan menjalankan reforma agraria. Namun yang terjadi adalah liberalisasi aset negara. Mengingat Jokowi bukanlah Sukarno maka inisiatif reforma agraria harus lahir dari rakyat dan tetap mendesak pemerintahan Jokowi untuk melaksanakan reforma agraria. ***

 

Oleh: Andria Perangin-angin
Penulis bekerja di  Departemen Kampanye Dan Kajian KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria)
.

Sumber: http://analisadaily.com/news/read/jokowi-dan-masa-depan-agraria/73221/2014/10/16

Opini Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934