Merebut Kuasa Kepala Daerah di Lahan Reformasi Melalui Pilkada

R. Moh Yakub Widodo

Kajian Studi Hukum Progresif, Gerakan Tani Landreform sebagai Basis Dukungan Kandidat Kepala Daerah  pada Pilkada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah
 
Oleh: R. Moh Yakub Widodo*
 
Abstract:
 
Political mobilisation and organising rural landless are needed to perform a land reform. A solid farmer movement for Land reform in democrasy point of view is believed will gain voter  for a region leader candidate in districts general election. This efforts undoubtedly  will bring  justice come true which whom Agragrian main law 1960  is all about which for all this time seems to be like being hibernated.
 
Pendahuluan
 
Pengorganisasian dan mobilisasi secara politis pada masyarakat desa yang tidak memiliki lahan pertanian adalah sebuah kondisi yang diperlukan untuk diadakannya penataan ulang struktur kepemilikan tanah (Landreform). Soliditas gerakan tani Landreform ini dalam sudut pandang demokrasi, dipercaya akan menjadi sebuah lumbung perolehan suara kandidat Kepala Daerah yang berkompetisi dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (PemiluKada). Upaya pengorganisasian dan mobilisasi secara politis ini menjadi sebuah keniscayaan untuk efektifitas perwujudan cita-cita Keadilan dari Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang selama ini cenderung tidur atau ditidurkan.
 
Menyadari bahwa konflik agraria di Kabupaten Batang Jawa Tengah berupa perebutan akses pengelolaan tanah pertanian akan mengalami kebuntuan jika hanya mengandalkan pada penyelesaiaan kasus lewat proses hukum formal, maka dibutuhkan perubahan pola gerakan tani. Pengorganisasian gerakan tani ini tidak sebatas melakukan perluasan pendudukan/reclaiming tapi juga melakukan lobby, negoisasi dan membuka komunikasi politik dengan para Kepala Desa, anggota DPRD dan Kepala Daerah/Bupati, bahkan tidak menutup kemungkinan mendudukkan kader-kadernya di jabatan tersebut. Peluang ini menjadikan organisasi tani lokal yang tergabung dalam Oemah Tani (sebuah organisasi kemasyarakatan yang melakukan advokasi dan pendampingan petani landreform di Batang, Jawa Tengah) mengambil bagian dalam mendorong proses politik yang partisipatif. Pergeseran gerakan sosial menjadi gerakan politik dari petani ini terbukti telah berhasil merepresentasikan anggota organisasinya dengan memenangkan beberapa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara demokratis sebagai embrio pemenangan pilkada sebagai kontek demokrasi yang lebih besar. Usaha merebut kekuasaan kepala desa di sekitar perkebunan swasta ini mejadi sangat luar biasa signifikan pengaruhnya, terutama apabila dikaitkan dengan persyaratan elementer dari perpanjangan Hak Guna Usaha dari perkebunan swasta adalah rekomendasi Kepala Desa tentang terlantar atau tidaknya tanah  objek pengelolaan Hak Guna Usaha tersebut. Kemudian dalam kasus yang lainnya, mendudukan kader petani menjadi kepala desa adalah dalam rangka memperjuangkan legitimasi pengakuan formal hak-hak ulayat masyarakat desa pada tanah sedimentasi di pesisir pantai Kabupaten Batang, yang juga mengalami konflik pengelolaan dengan perkebunan swasta.
 
Pergeseran gerakan sosial menjadi gerakan politik untuk mengaktualisasikan cita-cita keadilan agraria dari Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 ini, dalam studi hukum progresif dikenal dengan kajian hukum sebagai usaha manusia (law as human enterprise) [1]. Ihktiar dan usaha mereka sebagai manusia dalam memaknai hukum yang memberikan rasa keadilan tidak hanya di ruang gedung pengadilan ini terus bergulir sampai dengan proses Pemilihan Bupati Kepala Daerah, di mana Bupati Terpilih pada PemiluKada Tahun 2006 yang lalu telah terikat kontrak politik dengan petani untuk menguatkan surat Kepala Desa mereka dalam bentuk rekomendasi kepada Badan Pertanahan Negara untuk tidak memperpanjang pengelolaan Hak Guna Usaha perusahaan perkebunan swasta yang nyata-nyata menelantarkan tanah negara tersebut. Bupati yang terpilih juga terikat kontrak politik untuk memfasilitasi pengakuan hak-hak masyarakat petani desa pesisir di Kabupaten Batang, untuk mengelola tanah sedimentasi yang berkonflik dengan perkebunan swasta.
 
Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sebuah proses demokrasi akar rumput,  tentunya juga membawa kontek permasalahan kemasyarakatan yang dominan di tingkat lokal. Kepala Daerah yang terpilih beserta perangkat Pemerintahan Daerahnya akan bekerja selama periode lima tahun kedepan untuk merealisasikan penyelesaian permasalahan kemasyarakatan ditingkat lokal tersebut. Meminjam pernyataan (Stewart: 1996) menegaskan “Local Government is not just a matter of delivering services to the public, it is about making choices for a locality”, dan oleh karena itu, pembangunan pemerintahan daerah selayaknya berpijak pada demokrasi lokal (local voice and local choice).[2]
 
Dengan demikian, permasalahan konflik agraria di kabupaten Batang berupa sengketa pengelolaan lahan antara PT. Perkebunan swasta pengelola Hak Guna Usaha dengan penduduk sekitar perkebunan yang menuntut kembali hak-hak ulayat leluhur mereka,  merupakan akar permasalahan yang harus juga diselesaikan melalui kebijakan Pemerintah Daerah hasil Pemilukada yang demokratis tersebut.
 
Pembahasan
 
Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidak-cocokan antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara law in books dan law in action. Oleh sebab itu (Camblis dan Seidman : 1971) dalam mengamati keadaan demikian itu menyebutkan “The myth of the operation of the law to giving the lie daily”.[3] (bahwa mitos dari bekerjanya hukum adalah untuk membuktikan kebohongannya setiap hari). Hal ini terbukti dalam banyak kasus sengketa lahan perkebunan, di mana petani lokal selalu mengalami kekalahan apabila berhadapan dengan perusahaan swasta perkebunan pengelola Hak Guna Usaha atas Tanah Negara, yang berakibat pada kriminalisasi oleh Institusi Penegak Hukum serta pemidanaan oleh Institusi Pengadilan. Merujuk pada kasus yang menimpa satu keluarga Mbok Manisih (40 tahun) beserta anaknya yang bernama Juwono (16 tahun) serta dua kerabatnya yang bernama Sri Suratmi (19 tahun) dan Rusnoto (14 tahun) yang menjadi tersangka kasus pencurian buah randu sisa panen seberat 14 kilogram senilai Rp.21000 (harga 1 kilogram kapuk Rp.1500) di areal perkebunan PT.Segayung Desa Sembojo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Jawa Tengah.  Ketika penulis menyusun makalah ini, mereka telah menjalani kurungan tahanan selama 11 hari di Polres Batang dan di Rumah Tahanan Rowobelang selama 2 pekan, berkas perkara mereka sudah lengkap (P.21) dari Kejaksaan Negeri Batang dan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batang. Untuk diketahui mereka dikenai pasal 363 KUHP : Pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukuman maksimalnya 7 Tahun Penjara.[4]  Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan seperti : Bukankah seharusnya setiap individu dalam masyarakat itu kedudukannya sama di muka hukum?, Bukankah keadilan itu untuk semua?.[5] Tetapi dalam kenyataannya kedudukan yang sama di muka hukum tersebut masih tergantung pada seberapa mampu kita membayarnya, dengan demikian keadilan tidak lagi untuk semua, tetapi hanya pada segelintir orang yang memang berkuasa secara ekonomi, politik dan kekuasaan.[6] Kesenjangan antara yang dicita-citakan dengan realitas yang terjadi ini dapat menjadi sebuah laboratorium nyata tentang  bekerjanya hukum dalam masyarakat, dimana seharusnya tidak boleh meninggalkan rasa keadilan. Hukum dan pemanfaatannya dalam kehidupan bernegara ini adalah urusan semua orang, hukum semestinya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum.[7]  Mengkaji lebih dalam dari realitas kesenjangan tersebut maka terdapat akar permasalahan lainnya yang tidak hanya mengkomparasikan antara si-Jelata dengan si-empunya kuasa. Tetapi lebih kepada Ketidakadilan struktur akses terhadap alat produksi, berupa akses penguasaan tanah sebagai lahan garapan. 
 
Kesenjangan ini juga terjadi antara cita-cita hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengedepankan Landreform (Reforma Agraria), sebagai cita-cita keadilan pada redistribusi akses kepemilikan tanah yang mempunyai fungsi sosial, dengan realitas akses kepemilikan tanah yang selama 49 Tahun ini sejak UUPA diberlakukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak saja. Sebagai bukti konkrit dapat dikemukakan dalam usulan penelitian ini adalah realitas akses kepemilikan tanah yang berimbas pada sengketa lahan antara petani lokal dengan PT.Perkebunan (swasta) Pagilaran, PT. Perkebunan (swasta) Segayung, dan PT. Perkebunan (swasta) Tratak. Masing-masing dari ketiga perusahaan perkebunan tersebut sebagai pengelola HGU atas tanah Negara di Desa Kalisari Kecamatan Blado, Desa Segayung Kecamatan Tulis, dan Desa Tumbrep Kecamatan Bandar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
 
Sebagai diskripsi Kabupaten Batang mempunyai luas wilayah 78.864,16 Ha, yang terdiri dari 22.459,58 Ha (28,48 %) lahan sawah dan 56.404,58 Ha (71,52%) lahan bukan lahan sawah, dengan jumlah penduduknya sebesar 648.231 jiwa, dimana hampir 48,12% bekerja pada sektor pertanian. Kemudian sisa luasan wilayah tersebut sebagian besar dibagi lagi menjadi 13.333,47 Ha. Hutan Negara yang dikuasai oleh pihak Perhutani dan 7.909,11 Ha. Perkebunan swasta besar dengan HGU, atau hampir seluas seluruh tanah sawah beririgasi yang ada di daerah tersebut (Sumber: Batang dalam angka Tahun 2008).
 
Kondisi struktur pengelolaan lahan tersebut diatas telah berlangsung dalam jangka waktu panjang yang pada akhirnya menjadi sangat potensial memicu munculnya sengketa lahan. Dengan adanya kebebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat pasca Tahun 1998, sengketa lahan tersebut menjadi rutinitas yang terjadi di masyarakat sekitar perkebunan swasta pengelola HGU.[8] Hal ini memerlukan pemetaan masalah secara mendasar guna pengambilan kebijakan pemerintah daerah sebagai representasi negara untuk memberikan semacam keadilan transisional di luar proses penegakan hukum konvensional sidang Peradilan pada umumnya. Hal ini penting dikedepankan untuk menghindari korban lebih lanjut di pihak si-jelata (petani lokal) tehadap kriminalisasi penegak hukum yang melulu berpikir dan bertindak linier,[9] yang hanya bertindak menjalankan peraturan layaknya deret hitung secara rasional, mekanistis, dan tidak akan pernah berpikir asosiatif yang mengaitkan hukum kepada masyarakat, yang dalam hal ini terdapat rasa keadilan.[10]
 
Meminjam pernyataan Galanter sebagaimana dirujuk oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya ” Biarkan Hukum Mengalir”:2007 :
 
”Adalah sesuatu yang menganggu untuk menyimpulkan, bahwa membicarakan akses ke keadilan semata-mata mengharuskan rakyat membawa persoalannya ke pengadilan. Ini adalah terlalu sempit; pengadilan harus diperluas sehingga mencakup sejumlah variasi badan-badan yang juga melakukan penyelesaian masalah (remedial agencies)”.
 
Meminjam model sistem politik dari David Easton (Cristopher Hans&Michael Hill : 1985) sebagaimana di kutip oleh Emi Warassih dalam bukunya Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis : 2005)[11], sebagai berikut :
 
 
 
Kesediaan sebuah pemerintahan dalam suatu negara untuk menjalankan reforma agraria baik secara teoritik maupun praksis tidak akan terlepas dari geliat pengaruh dari dinamika gerakan sosial (petani) keagrariaan di negara tersebut.[12] Dinamika gerakan sosial (petani) ini merupakan suatu usaha manusia untuk mewujudkan  Cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUPA dari mulai tahun 1960 hingga sekarang dengan semangat Landreform-nya. Suatu produk perUndang-Undangan (UUPA) yang telah lama mengalami keterpenjaraan implementasi, hal ini dikarenakan Represi Ideologis – politis semasa Orde Baru (1966 – 1998) telah membenamkan cita-cita keadilan sosial tersebut.  Setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat pada 1996 hingga 1998, terbuktilah bahwa fondasi yang dibangun pemerintahan saat itu dengan menyerahkan aset pengelolaan keagrariaan hanya pada pemilik modal dengan mengesampingkan eksistensi masyarakat lokal sebagai pengampu turun temurun obyek keagrariaan (tanah/lahan)tersebut, telah menjadikan kerapuhan yang membahayakan bangunan ekonomi bangsa. Setelah mengalami fase transisional pasca reformasi 1998 yang ditandai dengan gerakan mahasiswa dan kejatuhan pemerintahan Soeharto dan terpilihnya Abdurahman Wahid dan Megawati sebagai pengganti kepemimpinan pemerintahan, mulailah gerakan-gerakan sosial keagrariaan yang merepresentasikan keadilan sosial yang selama ini  terpenjarakan. Hal ini banyak terjadi berupa penolakan masyarakat / petani lokal terhadap perpanjangan HGU (Hak Guna Usaha) bagi perusahaan swasta yang nyata – nyata telah menelantarkan talah/lahan perkebunan tersebut, bahkan tidak jarang dapat berupa re-claiming atau akupasi (pendudukan lahan berbeda dengan penjarahan lahan)
 
Studi hukum progresif menemukan, bahwa peran perilaku manusia adalah jauh lebih bervariasi dan tidak semata-mata sebagai mesin otomat. Roger Cotterrell menggunakan istilah "the invocation of law" (Cotterrell, 1992; lih. juga Rahardjo, 2002)). Menurut Cotterrell, negara hanya menyediakan fasilitas melalui pembuatan hukum ( dalam hal ini UUPA) dan untuk selebihnya diserahkan kepada rakyat. Diserahkan kepada rakyat berarti menyerahkan pilihan kepada rakyat tentang apa yang ingin dilakukannya, apakah menggunakan hukum atau tidak. Maka dalam studi hokum progresif  dikenal fenomena : "hukum yang tidur/ditidurkan" (statutory dormancy), yaitu hukum yang masih berlaku tetapi tidak dapat dipakai dalam kehidupan bermasyarakat (Chamb­liss, 1969).[13]
 
Dengan demikian menjadi sangat relevan  apabila mobilisasi politis  menjadi media yang signifikan untuk “membangunkan hokum yang tidur tersebut (dalam hal ini permberlakuan asas fungsi sosial dari UUPA), sebagaimana di kemukakan oleh  Solon L Barraclough (1998) sebagai berikut :
 
“The political mobilization and organization of the rural landless and near landless is necessary condition for land reform; but its not a sufficient one”[14].
 
Meminjam pernyataan Mansour Faqih yang memandang gerakan sosial sebagai gerakan masyarakat sipil yang terorganisir untuk menciptakan transformasi sosial sebagai perlawanan atas konsep pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.[15] Gerakan sosial ini dipandang lebih kompeten untuk mendudukan permasalahan sosial yang dinamis apa adanya dengan kearifan masyarakat sendiri, tanpa harus memaksakan perangkat kaku berupa aturan baku pemerintah yang ternyata tidak memecahkan masalah kerakyatan. Gerakan sosial yang telah dilakukan petani-petani di lahan konflik perkebunan dan perhutanan di Kabupaten Batang ini mulai muncul pada tahun 1998 pasca kejatuhan rezim orde baru.
 
Gerakan sosial ini oleh organisasi kemasyarakatan yang bernama Omah Tani berhasil meningkatkan kesadaran berserikat dari petani konflik agraria tersebut. Sadar bahwa gerakan sosial yang dilakukan selama ini tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak berhasil mengakses pengambilan kebijakan politik di daerah dari mulai Kepala Desa, DPRD, dan Kepala Daerah/Bupati, maka mulai bergeserlah pola gerakan sosial tersebut menjadi gerakan politik. Sehingga sampai sekarang di Kabupaten Batang, pendampingan dan advokasi yang telah dilakukan Omah Tani (saat itu bernama FPPB / Forum Paguyuban Petani Batang) medio 1999 – 2002 telah  berhasil memperjuangkan pendudukan kembali lahan perkebunan yang ditelantarkan pihak perkebunan (PT.Ambarawa Maju) yang merupakan Konflik penguasaan tanah negara bekas hak erfpacht No. 67 seluas ± 521.200 m2 di Desa Simbangdesa Kecamatan Tulis dan Desa Kebumen Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang selama ini dikuasai oleh PT. Ambarawa Maju diselesaikan dengan pola Konsolidasi Tanah dipadukan dengan Redistribusi Tanah dan telah di serahkan pada 800 KK (kepala keluarga).  Serta tampak lebih mengemuka pergeseran gerakan sosial  menjadi gerakan politik dari Oemah Tani adalah di tahun 2006 saat Pemilihan Kepala Daerah secara langsung untuk pertama kalinya di Kabupaten Batang, Oemah Tani yang saat itu masih bernama FP2NBP Forum Perjuangan Petani Nelayan Batang Pekalongan menggerakkan seluruh OTL (organisasi tani lokal) nya untuk bergerak dan mendukung penuh calon kepala daerah yang mendukung proses reclaiming atas tanah terlantar eks PT. Tratag untuk masuk menjadi objek program redistribusi lahan Reforma Agraria Badan Pertanahan Nasional.
 
Meskipun demikian saat calon kepala daerah yang didukung tersebut saat terpilih belum bisa merealisir proses  penyerahan lahan objek reforma agraria tersebut, tetapi setidaknya selama hampir 5 tahun (2006 – 2011) hampir tidak ada kriminaslisasi pada petani penggarap di atas lahan eks tanah terlantar PT.Tratag di desa tumbrep Kecamatan Bandar tersebut.  Bahkan saat Pemilukada 2012, Oemah tani semakin menguatkan gerakan politiknya untuk mendukung kandidat bupatian. Yoyok Riyo Sudibyo (dibelakang hari saat menjabat beliau mendapat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award/BHACA tahun 2015), dimana beliau dengan pemeritahan kabupateng Batang mempunya andil besar dalam mengawal terbitnya Surat Keputusan Kepala BPN RI tentang tanah telantar tahun 2013.
 
Meskipun keputusan ini digugat oleh PT.Tratak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Selatan. Sengketa tersebut diputus pada 8 juli 2013 yang dimenangkan oleh BPN. Sementara pihak penggugat, yakni tidak melakukan upaya hukum sampai batas akhir yang ditetapkan. Setelah itu, Menteri ATR/BPN menerbitkan surat keputusan pada 24 november 2015 terkait peruntukan tanah cadangan umum negara. "Kanwil BPN Batang pun melakukan redistribusi tanah melalui program Reforma Agraria dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Batang," Melalui surat keputusan ini peruntukkan redistribusi tanahnya disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang. Selanjutnya, redistribusi tanah seluas 79,84 hektar dilakukan kepada petani penggarap yang berjumlah 425 kepala keluarga (KK) di dukuh cepoko desa Tumbreb Kecamatn Bandar Kabupaten Batang dimana merupakan basis gerakan sosial Oemah Tani [16]
 
 
 
Simpulan
 
Ketika sebuah cita keadilan sosial yang di amanatkan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 belum bisa di wujudkan selama ini, maka terdapat kecenderungan bahwa sacara politis telah terjadi “penina-bobokan” atau “membuat tidur” (being hibernate/statutary dormancy) terhadap produk perundang-undangan tersebut.  Akibatnya produk hukum berupa perUndang-undangan tersebut tidak bisa menyelesaikan problem konkrit yang muncul dalam masyarakat. Memposisikan hukum sebatas linier dengan perUndangan-Undangan dimana perangkat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim pengadilan bersikap dan bertindak layaknya “corong Undang-undang”  ternyata menjadikan hukum gagal menjadi alat penyelesaian masalah. Padahal secara kontekstual, masyarakat sudah semakin maju pemahamannya akan hak-hak mereka, sebagai konsekuensi euforia demokratisasi yang semakin merebak terdesentralisasi ke daerah-daerah.
 
Adalah sangat mengganggu apabila hanya mengganggap bahwa satu-satunya penyelesaian masalah dalam masyarakat hanya bisa diselesaikan melalui salah satu struktur hukum yang bernama lembaga peradilan, pencarian keadilan harus diperluas ke lembaga-lembaga alternatif lain seperti, Rekonsiliasi, Negosiasi, bahkan kebijakan publik dari pemerintah (eksekutif) di daerah yang langsung beringgungan dengan konflik di tingkat lokal.
 
Gerakan sosial yang masif dapat pula bergeser ke gerakan politik sebagai perwujudan ikhtiar manusia untuk membangunkan hukum yang tidur  atau di tidurkan ( UUPA ) dari mulai tahun 1960 sampai dengan medio 2010, dari mulai orde lama – orde baru – orde reformasi, dalam bentuk mendudukan wakil organisasi gerakan tersebut kedalam jabatan strategis tata pemerintahan dari mulai kepala desa, kepala daerah pada proses Pilkades dan Pemilukada yang demokratis.
 
*Penulis merupakan anggota Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Batang.
 
Kepustakaan
 
Adji Samekto dalam bukunya ”Justice Not For All – Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Hukum Modern” Genta Press Yogyakarta tahun 2008;
Djohermansyah Djohan, “Penguatan Demokrasi Lokal”, Jurnal Negarawan Nomor.11 (Februari 2009), Http://www.setneg.go.id/index.php, diakses tanggal 21 januari 2010;
Esmi Warassih ,” Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis” : Penerbit PT.Suryandanu Utama Tahun 2005
Kompas “ Kemiskinan dan Hukum yang Membelenggu”, Sabtu 28 November 2009, Hal. 24.
Satjipto Rahardjo, “Law as Human Enterprise”, Hand Out mata Kuliah Teori Hukum, sub bahasan Manifes Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2009;
………………………., Hand Out Mata Kuliah Teori Hukum dan Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun  2009;
.................................., ,”Biarkan Hukum Mengalir” Penerbit Kompas Tahun 2007
..................................,”Hukum dan Perilaku”, Penerbit Kompas tahun 2009;
Soetandyo Wignjosoebroto,”Hukum – Paradigma,Metode dan Dinamika Masalahnya” Penerbitan Elsam dan Huma Tahun 2002;
Solon L Barraclough, “Land reform in developing countries: The Role of the State and Other Actors” makalah untuk Konferensi Agraria yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan Pusat Penelitian dan Kawasan (P3PK) Universitas Gajah Mada, 3 – 5 Desember 1998;
Usep Setiawan,”Dinamika Reforma Agraria di Indonesia setelah Orde Baru”, dalam buku ”Dua Abad Penguasaan Tanah – Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa” S.M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Yayasan Obor Indonesia Tahun 2009;
Mansour Faqih,”Masyarakat Sipil” Insist Tahun  1996;
Noor Fauzi”Petani dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia”, KPA dan Insist Press, Tahun 2002;
 
 
 
 
[1] Satjipto Rahardjo, “Law as Human Enterprise”, Hand Out mata Kuliah Teori Hukum, sub bahasan Manifes Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tahun 2009.
 
[2] Djohermansyah Djohan, “Penguatan Demokrasi Lokal”, Jurnal Negarawan No.11 (Februari 2009), Http://www.setneg.go.id/index.php, diakses tanggal 21 januari 2010.
 
[3] Esmi Warassih ,” Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis” : Penerbit PT.Suryandanu Utama Tahun 2005
 
[4] Kompas “ Kemiskinan dan Hukum yang Membelenggu”, Sabtu 28 November 2009, Hal. 24.
 
[5] Lihat tulisan Adji Samekto dalam bukunya ”Justice Not For All – Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Hukum Modern” Genta Press Yogyakarta tahun 2008,
 
[6] Bahkan Satjipto Rahardjo dalam Hand Out Mata Kuliah Teori Hukum dan Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun  2009,menuliskan sindiran pada para profesional hukum bahwa slogan ”Equal Justice Under The Law”  seharunya agar lengkap ditambahkan anak kalimat ”Upon Who Can Afford It”  
 
[7] Soetandyo Wignjosoebroto,”Hukum – Paradigma,Metode dan Dinamika Masalahnya” Penerbitan Elsam dan Huma Tahun 2002.
 
[8] Secara garis besar Politik Hukum Agraria di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu dimulai sebelum berkuasanya Kolonial Belanda di Indonesia dengan dihormatinnya eksistensi keragaman tanah ulayat/adat, masa berkuasanya Kolonial Belanda dengan berlakunya tanam paksa (Cultur Stelsel, 1830 s/d berlakunya Agrarische Wet 1870), masa berkuasanya Penjajahan Jepang di Indonesia, masa Kemerdekaan Indonesia, masa Nasionalisasi 1957 s/d 1959, masa diberlakukannya UUPA nomor 5/1960 s/d gejolak politik anti PKI, masa 1965 s/d Orde Baru 1998, masa reformasi s/d sekarang. (Uraian secara lengkap dan menarik mengenai hal ini dapat ditemukan dalam buku Noor Fauzi”Petani dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia”, KPA dan Insist Press, Tahun 2002).
 
[9] Loc.cit,”Biarkan Hukum Mengalir” Penerbit Kompas Tahun 2007.
 
[10] Bandingkan pula dengan tulisan Satjipto Rahardjo dalam ”Hukum dan Perilaku”, Penerbit Kompas tahun 2009, dimana beliau merujuk pendapat Nonet dan Selznick dalam ”Toward Responsive Law” menyatakan bahwa kehidupan sosial adalah sesuatu yang kompleks. Dengan demikian Penyelesaian hukum sesungguhnya tidak bertujuan untuk memecahkan problem sosial. Tujuan penyelesaian hukum adalah untuk menerapkan hukum kepada fakta yang terjadi dalam masyarakat. Problem sosial yang kompleks dipaksakan untuk diselesaikan dengan menggunakan cara berpikir kaku dan eksak. Untuk itu hukum dan penerapan hukum dilepaskan dari logika hukum yang kaku dan biarkan hukum dapat melihat dan menerima problem sosial dengan sekalian kecairan dan kompleksitasnya.
 
[11] Esmi Warassih ,” Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis” : Penerbit PT.Suryandanu Utama Tahun 2005
 
[12] Usep Setiawan,”Dinamika Reforma Agraria di Indonesia setelah Orde Baru”, dalam buku ”Dua Abad Penguasaan Tanah – Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa” S.M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Yayasan Obor Indonesia Tahun 2009.
 
[13] Satjipto Raharjo,”Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik”,Penerbit Kompas 2009. Hal.21.
 
[14] Solon L Barraclough, “Land reform in developing countries: The Role of the State and Other Actors” makalah untuk Konferensi Agraria yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan Pusat Penelitian dan Kawasan (P3PK) Universitas Gajah Mada, 3 – 5 Desember 1998.
 
[15] Mansour Faqih,”Masyarakat Sipil” Insist Tahun  1996.
 
[16] Di rangkum dari Arsip Data Konflik Agraria dari  Omah Tani dari mulai tahun 1998 sampai dengan 2016.

Opini Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934