Ketika Sumber Air Itu Tak Dekat Lagi

Benni Wijaya

Kita tentu masih ingat dengan iklan produk air minum salah satu perusahaan swasta global yang sering tayang di beberapa televisi nasional beberapa waktu lalu. Dalam iklan tersebut digambarkan kegembiraan beberapa orang anak  sambil berucap dengan khas tutur bahasa Nusa Tenggara Timur (NTT) “sekarang sumber air su dekat”, yang kurang lebih artinya “sekarang sumber air sudah dekat”.
 
Tagline produk air minum salah satu perusahaan swasta global tersebut sontak menjadi popular di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit dari kita yang akhirnya suka dan terbiasa mengucapkan tutur kata tersebut. Secara tidak langsung, iklan ini ingin menyampaikan pesan bahwa betapa sulitnya sebagian warga Indonesia, terutama yang berada di wilayah NTT dan sekitarnya mengakses air bersih dikarenakan beberapa faktor alam.
 
Pertanyaan mendasarnya ialah apa benar persoalan air sebagai menjadi hal yang sulit untuk diakses oleh sebagian besar rakyat Indonesia? Atau benar kondisi alam menjadi penyebab utama dan satu-satunya dari kelangkaan tersebut?
 
Sebagai Negara yang berada di wilayah tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi sepanjang tahun, sudah bisa dipastikan bahwa Indonesia sangat kaya akan ketersediaan air. Ditambah luas wilayah laut Indonesia yang 3 kali lebih besar dari wilayah daratan. Sudah bisa dibayangkan betapa besar potensi ketersediaan air yang bakal bisa dinikmati oleh bangsa ini.
 
Memang tidak bisa dinafikkan bahwa di beberapa wilayah Indonesia, terutama di beberapa titik di wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara memiliki keterbatasan ketersediaan air, terutama air bersih. Data BPBD NTT tahun 2014 mencatat terdapat sedikitnya 170 desa di 17 kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami krisis air bersih. Mengakibatkan 38.879 orang, atu 4.325 keluarga menderita krisis air bersih. (BPBD NTT, 2014).
 
Krisis air bersih menjadi persoalan menahun di daerah ini yang tak kunjung teratasi. Situasi ini terjadi secara berulang sehingga berdampak langsung kepada masyarakat.
 
Kepercayaan bahwa Nusa Tenggara mempunyai keterbatasan terhadap ketersediaan air sebenarnya tidak semuanya benar. Misalnya, pengalaman di Labuan Bajo. Ibu kota Kabupaten Manggarai Barat ini mempunyai debit air yang bisa mencukupi kebutuhan warga yang berasal dari beberapa sumber mata air, layaknya mata air Wae Mowol, mata air Wae Moto, mata air Wai Kaca, mata air Wae Mberu dan mata air Wae Cumpe.
 
Mata air Wae Mowol terletak di ketinggian 630 mdpl dan berada di Desa Liang Ndara Kecamatan Sono Nggoang. Ia mempunyai debit sebesar 16 liter/detik yang dialirkan ke Kawasan Kota Labuan Bajo yang berjarak kurang lebih + 17 KM. Selain 6 sumber mata air di atas, masih terdapat  sumber air yang berada di sekitar kawasan pemukiman Campa, pemukiman Raba, bagian utara pemukiman Lancang, sekitar Sungai Boepasaru, pemukiman Waekesambi, ditambah kawasan misi (Seminari dan Susteran) serta Wae Kemiri yang digunakan oleh penduduk sekitar kota Labuan Bajo.
 
Fakta berlimpanya ketersediaan air tersebut dalam prakteknya tetap tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk di NTT, khususnya Labuan Bajo. Hampir sepanjang tahun penduduk mengalami krisis air bersih. Air menjadi barang yang sangat sulit dan mahal untuk bisa diakses sebagian besar penduduk.
 
Hasil penelitian yang dilakukan Sunspirit, ARC dan KPA di Labuan Bajo bahwa letak geografis bukanlah penyebab utama fenomena kelangkaan air tersebut.  Hasil penelitian tersebut menemukan jika kelangkaan air bersih juga disebabkan praktek korupsi dalam pengelolaan dana anggaran untuk penyediaan air bersih. Seperti diketahui sejak 2004-2010 dana yang sudah dihabiskan untuk pembangunan fasilitas air minum bersih sebesar 15 Milyar. Pada tahun 2011 untuk proyek yang sama dialokasikan 8 Milyar lebih. Belum lagi ditambah dengan dana sejumlah tiga puluh milyar lebih untuk proyek water treatment Wae Mese yang targetnya bisa menjawab semua kebutuhan warga Labuan Bajo. (Sunspirit, ARC, dan KPA, 2016).
 
Selain adanya dugaan korupsi, ketersediaan air tersebut banyak yang dialirkan untuk kepentingan bisnis seperti kebutuhan hotel-hotel dan tempat pariwisata lainnya yang saat ini marak bertumbuh di Labuan Bajo.
 
Tidak hanya di NTT, krisis air justru juga terjadi di pulau Jawa yang notabene merupakan wilayah paling subur di Indonesia. Melimpahnya sumber-sumber air yang mengalir dari rangkaian pegunungan-pegunungan yang membentang sepanjang pulau Jawa tidak menjamin penduduk di pulau ini akan dengan mudah mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
 
Seperti yang terjadi di Sukabumi, walaupun berada di wilayah yang kaya akan sumber mata air, tidak menjadikan penduduknya aman dengan ketersediaan air bersih. Salah satu kabupaten di Jawa Barat tersebut kerap dilanda krisis air bersih.
 
Seperti yang dialami warga Labuan Bajo, krisis menghampiri penduduk hampir sepanjang tahun. Pertengahan Oktober 2015, sebanyak 40 desa yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilanda bencana krisi air bersih yang merupakan dampak dari kemarau panjang, (antaranews.com, 20 Oktober 2015).
 
Bulan Februari 2016, kondisi yang sama dialami oleh penduduk di 12 Desa Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Penduduk tersebut tidak hanya mengalami kekeringan air ketika kemarau datang, akan tetapi termasuk di musim penghujan. (headlinejabar.com, 25 Februari 2016).
 
Krisis air di Sukabumi tersebut sebagai imbas dari eksploitasi perusahaan air minum di Kabupaten Sukabumi yang telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Diambil dari rilis LBH Keadilan Sukabumi Raya (LBH-KSR, 2006), tercatat setidaknya hingga tahun 2006 saja ada sekitar 35 perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang beroperasi di kawasan Gunung Salak Kabupaten ini.
 
Kekayaan agraria (baca: air) yang dimiliki Sukabumi membuat para perusahaan air minum mulai dari skala kecil hingga besar (Nasional maupun Global) berlomba-lomba untuk melakukan investasi di salah satu wilayah di tanah pasundan ini.
 
Rencana eksploitasi tersebut semakin terlihat mudah dengan karpet merah yang dibentangkan oleh pemerintah melalui beragam kebijakan ramah investasi. Dalam kasus Jakarta, kedua kontrak konsesi layanan air merupakan hasil kebijakan politik rezim Suharto. Proses privatisasi dimulai dengan surat dari Presiden Soeharto pada tahun 1995 dan menunjuk dua perusahaan swasta pada 1997 tanpa tender yang kompetitif. (Tirto.id, 2016)
 
Kondisi semakin buruk karena berkelindan dengan kondisi korup yang menjangkiti aparat pemerintahan dari nasional hingga daerah.
 
Bukan untuk Hajat Hidup Orang Banyak
 
Awal tahun 2017, publik disuguhi konflik agraria pertambangan yang terjadi di wilayah pegunungan Kendeng yang melintasi beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Konflik berawal dari rencana pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang yang berada dalam rangkaian wilayah pegunungan Kendeng bagian utara.
 
Tidak ayal protes dari masyarakat terus berdatangan. Pasalnya, wilayah yang hendak ditambang tersebut merupakan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Hal ini pun telah ditetapkan Presiden melalui Keputusan Presiden RI Nomor 26/2011 sebagai salah satu CAT yang dilindungi. Aktivitas penambangan pabrik tentu dikhawatirkan akan merusak area yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang tersebut.
 
Meski begitu, Negara tetap saja kekeuh dan mengabaikan protes-protes yang lahir. Justru pemerintah menyiasati berbagai cara untuk terus melanjutkan proses pembangunan pabrik. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah terus berusaha mengupayakan bagaiamana proses pembangunan terus berjalan. Ironisnya, pembangunan ini berjalan meskipun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya. Putusan tersebut merupakan respon atas gugatan PK warga Rembang dan gabungan masyarakat sipil yang menolak pembangunan pabrik tersebut.
 
Hingga kini, polemik pembangunan tersebut tak kunjung menemui titik terang. Padahal laporan warga telah sampai ke tangan Presiden. Sayangnya, tidak ada tindakan yang tegas dari Jokowi sebagai orang nomor satu di Republik ini.
 
Di tengah-tengah hiruk pikuk konflik Rembang, warga Cadas Sari – Baros di Kabupaten Pandeglang dan Serang, Banteng juga bergelut melawan invasi perusahaan air minum PT. Tirta Fresindo, salah satu anak perusahaan Mayora Group. Enam orang warga Cadas Sari – Baros diamankan saat melakukan aksi unjuk rasa menolak keberadaan perusahaan air minum tersebut.
 
Konflik berawal dari tahun 2012 dan berlanjut hingga sekarang. Keberadaan perusaaan air minum ditakutkan akan berimbas buruk kepada kehidupan penduduk. Pasalnya, wilayah ini merupakan sentral kawasan lahan pangan yang berkelanjutan yang menjadi penopang kehidupan penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Apalagi kawasan Cadasari merupakan kawasan lindung geologi yang ditetapkan melalui Perda Kabupaten Pandeglang No.3/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang.
 
Sementara di Labuan Bajo, masyarakat berkonflik dengan pihak pengembang yang akhir-akhir ini semakin gencar melakukan investasi di sektor pariwisata, khususnya pulau Komodo. Derasnya arus investasi telah melahirkan persoalan bagi penduduk sekitar. Mereka terancam kehilangan kebutuhan asasi, yakni ketersediaan air bersih. Eksploitasi yang dilakukan oleh pihak pengembang untuk kebutuhan pengembangan investasi pariwisata layaknya pembangunan hotel, restoran, losmen, dan infrastruktur menjadi penyebab utama kelangkaan air yang dialami warga. Sebab, sumber mata air yang tersedia sudah dikooptasi oleh para pengembang.
 
Kejadian serupa terjadi di Kampung Paparang, wilayah yang masih berada di sekitar Labuan Baju. Akibat ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo (TNK), ada begitu banyak keterbatasan yang mereka alami. Tidak saja dibatasi dalam akses terhadap fasilitas publik, penduduk juga tidak memperoleh status kepemilikan atas tanah. Sementara untuk kebutuhan air, mereka membeli dari pulau lain.
 
Bukan hanya akses terhadap air bersih, masyarakat juga dibatasi untuk melaut dengan dalih area zonasi untuk kepentingan konservasi. Kawasan pantai pun tidak luput dari kegiatan privatisasi untuk pengadaan pembangunan hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Tindakan ini mengakibatkan masyarakat yang sebagian besar nelayan tidak mampu lagi mengakses pantai.
 
Mengabaikan Konstitusi Demi Investasi
 
Januari 2018, Kementrian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air (RUU SDA) kepada komisi V DPR sebagai pengganti dari UU No. 7 tahun 2014 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) lewat Putusan No.85/PUU-XI/2013. RUU ini ditengarai kembali menghidupkan semangat privatisasi air yang dulu sempat diakomodir UU No. 7 tahun 2004 tersebut. Sebelum akhirnya dibatalkan oleh MK karna desakan dari masyarakat sipil karna dianggap bertentangan dengan konstitusi Negara.
 
Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab, pasalnya RUU SDA merupakan  salah satu UU yang disusun melalui pinjaman program Bank Dunia (Water Resources Sector Adjustment Loan) sebesar US$ 300 juta.  RUU tersebut juga didasari atas cara pandang baru terhadap air, yakni sebagai komoditas ekonomi yang mendorong terjadinya komersialisasi, komodifikasi dan privatisasi air. Sebagai turunan, tentu saja air sebagai barang ekonomi menjadi landasan  utama dalam menyusun RUU Sumberdaya Air tersebut.
 
Sengkarut ini seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah sebagai pelaksana amanat konstitusi mampu menjalankan mandat dengan baik. Konstitusi kita dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan bahwa air sebagai salah satu kekayaan agraria nasional haruslah diambil penguasaannya oleh Negara untuk didistribusikan sebesar-besarnya bagi kepentingan hajat hidup orang banyak.
 
Artinya sebagai kebutuhan asasi anak Bangsa, air tidak boleh dikuasai oleh segelintir atau sekelompok orang. Amanat ini semakin dipertegas dengan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang lahir 15 tahun setelah Bangsa ini merdeka. Sebagai payung hukum pengelolaan kekayaan agraria nasional, UUPA dengan jelas dan tegas memandatkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan agraria nasional dikuasai Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 
Sayangnya, amanat tersebut dalam prakteknya tidak pernah terjadi. Peraturan kebijakan pengelolaan air tidak pernah benar-benar mengakomodir kepentingan hajat hidup orang banyak. Derasnya arus investasi semakin menjauhkan semangat pengelolaan kekayaan air nasional dari amanat konstitusi. Rakyat harus rela menjadi kelas kedua oleh Negara. Karna air lebih diperuntukkan bagi kepentingan bisnis dan investasi.
 
Sumber Air Itu Semakin Jauh
 
Di Sukabumi, berlimpahnya sumber mata air justru menjadi malapateka. Kekayaan tersebut membuat ratusan industri berbondong-bondong mendatangi Kabupaten yang terletak di bagian barat daya Provinsi Jawa Barat ini. Mereka berlomba-lomba menanamkan investasi di industri penyediaan air minum, dan imbasnya langsung dirasakan. Penduduk yang dulu biasa memanfaatkan sumber mata air yang berasal dari pegunungan sekitar,  harus rela berbagi dengan para korporasi. Bahkan, sebagian besar dari penduduk tidak bisa menikmatinya lagi. Pasalnya, kebanyakan korporasi menutup akses bagi masyarakat untuk kepentingan bisnis mereka.
 
Siti (42), salah satu warga Kampung Pojok, Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu warga yang merasakan dampaknya. Kehidupannya drastis berubah setelah perusahaan air minum Aqua datang untuk berinvestasi. Sejak itu, air sumur di kediamannya mulai mengering. Kekeringan kian parah di musim kemarau. (Merdeka.com, 2013)
 
Siti tidak sendiri, karna apa yang ia alami jamak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun berada di daerah yang kaya akan sumber mata air, tidak ada jaminan akan mudah mengaksesnya. Hasil penelitian Direktorat Geologi bekerja sama dengan Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi menemukan terdapat 37 mata air di dua Kecamatan di Kabupaten ini, yakni Cicurug dan Cidahu. Total debit air dari mata-mata air itu 1.335 liter per detik. Artinya dua kecamatan ini sangat kaya akan ketersediaan air. Namun, hasil riset Amrta Institute for Water Literacy 2012 menemukan fakta bahwa para penduduk di Kecamatan Cidahu justru sulit mengakses air.
 
Sunspirit, ARC dan KPA pada tahun 2016 juga menemukan hal serupa di pulau Komodo. Warga mengalami persoalan serius dengan ketersediaan air bersih. Salah satu temuan yakni di Pulau Rinca. Warga harus menimba dari salah satu sumber mata air yang berjarak 500 meter dari kampung. Tidak hanya itu, para ibu juga harus antri dan tak jarang terpaksa bermalam untuk mendapat giliran. Kondisi ini merupakan dampak dari monopoli air yang dilakukan oleh para pengembang di sana.
 
Maraknya eksploitasi sumber daya air yang oleh pengembang dan perusahaan tersebut melahirkan situasi yang sulit bagi masyarakat karna air berubah menjadi barang langka. Bahkan bagi mereka yang berada di wilayah yang kaya akan sumber mata air. Aktivitas perusahaan telah berdampak kepada merosotnya volume air tanah. Parahnya, sumber mata air yang tersisah juga telah tercemar dan terkontaminasi limbah beracun, sebagai imbas dari sistem pengelolaan industri yang tidak baik. Para penduduk tidak punya pilihan lain selain harus merogoh rupiah untuk memenuhi kebutuhan air bersih ditengah situasi kemiskinan yang semakin menghantui.
 
Sementara, perkembangan industri air minum, khususnya Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menunjukkan perkembangan pesat. Data MARS Indonesia mengatakan bahwa produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia pada tahun 2008 mencapai 9,47 miliar liter meningkat menjadi 14,90 miliar liter pada tahun 2014.
 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2012 merilis bahwa Indonesia menduduki peringkat terburuk dalam pelayanan ketersediaan air bersih dan layak konsumsi se-Asia Tenggara. Hingga 2016, baru 29 persen masyarakat Indonesia yang dapat mengakses air bersih melalui perpipaan, jauh di bawah target pemerintah hingga 2019, yaitu sebesar 60 persen. Padahal di beberapa Negara Asia Tenggara lainnya penyediaan akses air bersih telah mencapai 100 %.
 
Hal ini tentu sangat berkebalikan dengan fakta melimpahnya sumber mata air yang dimiliki Indonesia. Sebuah paradoks di Negara yang dikaruniai bantaran sungai, lautan dan bentangan pegunungan yang sedia mengairi setiap waktu. Ternyata sumber air itu justru semakin menjauh. Menjauh dengan cepat, secepat tumbuh-kembanganya aliran investasi.
 
Penulis:
Benni Wijaya
(Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA)

Opini Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934