PERJANJIAN DAGANG INDONESIA-UNI EROPA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa – Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Ekonomi

Perjanjian Ekonomi Komprehensif Indonesia – Uni Eropa (IEU CEPA)

Solo, 22 Februari 2018. Aliansi Mahasiswa – Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Ekonomi menuntut Pemerintah Indonesia untuk berpihak pada kepentingan rakyat ketimbang investasi asing dalam perundingan perjanjian ekonomi komprehensif Indonesia Uni Eropa (IEU CEPA) yang berlangsung di Solo pada 19 – 23 Februari 2018. Perundingan ini merupakan perundingan putaran ke-4 antara Indonesia dengan Uni Eropa. Presiden Joko Widodo sendiri menetapkan perundingan perjanjian ini sebagai salah satu prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2018.

Pada dasarnya perjanjian yang dirundingkan ini dibuat untuk memfasilitasi dan membuka akses pasar yang baru bagi kedua negara sekaligus meningkatkan perdagangan antar negara. Penekanan dari Uni Eropa adalah soal kepentingan perluasan investasi asing langsung di Indonesia, khususnya dalam hal layanan publik. Selain substansinya yang mengancam hajat hidup orang banyak, proses perundingan ini cenderung berjalan tertutup dan diam-diam. Hal ini bisa dilihat dari masyarakat Solo dan sekitarnya yang tidak mengetahui rencana berjalannya perundingan ini bahkan hingga hari pelaksanaan. Pemerintah tidak mempublikasikan materi apa yang akan dirundingkan dan bagaimana mempertahankan kedaulatan negara dan melindungi rakyat dari kepentingan korporasi transnasional dan investasi asing. Adapun bab perdagangan dan pembangunan berkelanjutan yang digadang-gadang mengakomodir kepentingan masyarakat hanya basa-basi karena tidak menyediakan mekanisme yang dapat mencegah ataupun mengoreksi dampak buruk dari perjanjian dagang dan investasi bagi masyarakat.

Untuk itu, Aliansi Mahasiswa – Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Ekonomi menuntut pemerintah untuk:

1. Perundingan IEU-CEPA harus transparan dan terbuka dengan memastikan adanya keterlibatan masyarakat.

2. Bahwa teks perundingan harus bisa diakses dan dikritisi oleh masyarakat untuk memastikan adanya kepentingan masyarakat. Pemerintah tidak boleh berlaku diskriminasi dengan hanya memfasilitasi kelompok bisnis.

3. Pemerintah Indonesia harus memastikan kedaulatan negara dan kepentingan rakyat serta perlindungan lingkungan hidup. Teks negosiasi akan menjadi alat untuk eksploitasi ekonomi dan sumber daya alam, sehingga pemerintah harus waspada dengan jebakan pasal detailnya;

4. Pemerintah Indonesia harus tegas menolak kepentingan korporasi trans-nasional untuk mendapatkan keuntungan dari liberalisasi jasa/layanan publik;

5. Menolak perlindungan terhadap investasi asing dalam bentuk mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) yang memberikan kekuasaan bagi korporasi untuk menggugat Negara.

Jika pemerintah tidak dapat bertindak untuk melindungi kepentingan rakyat maka kami dengan tegas menyatakan penolakan terhadap perundingan IEU-CEPA.

 

Narahubung:

Afzal : 081319018294

Rohadi : 08179468420

Marthin : +6281286030453

BEM UNS, GMNI Solo, HMI Surakarta, PMII Solo, PMII Sukoharjo, SP Kinasih Yogyakarta, LPTP, Jerami, KPA Jawa Tengah, SARI, KOMPIP, KAKAK, IGJ, KNTI, SP, KRuHA, IAC, SPI, KIARA, WALHI, KPRI, KSBSI, KSN, PMII Sukoharjo, DEMA IAIN Solo, SOMPIS.

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934