Siaran Pers: Pernyataan Sikap Hari Tani Nasional 2017 Aliansi Tani Sultra Bersatu (ATSB)

“DUKACITA DAN ILUSI REFORMA AGRARIA NAWACITA JOKOWI”

HIDUP RAKYAT.. HIDUP RAKYAT..…HIDUP RAKYAT… INDONESIA DARURAT AGRARIA..!!!!

24 September 2017, tepat 57 tahun lahirnya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Momen ini merupakan kemenangan rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, 24 September merupakan hari yang sangat bersejarah dan disambut dengan sukacita sebab UU No 5 Tahun 1960 yang memuat tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) ini telah berhasil memporak-porandakan sistem kolonialisme dan feodalisme dengan program land reform.

Sejak kelahirannya, UUPA 1960 ini diharapkan menjadi landasan hukum dan politik bagi rakyat /petani Indonesia dalam penguasaan alat produksi mereka yaitu keadilan hak atas tanah sebagai sumber-sumber penghidupan. Namun, hari ini 57 tahun sejak peristiwa tersebut berlangsung, kebijakan land reform tersebut semakin tenggelam dan jauh dari harapan. Nasib rakyat dan petani Indonesia semakin miskin dan termarjinalisasi. Selama 57 tahun sejak disahkannya UUPA 1960,  pemerintah semakin membuat rakyat dan petani sulit karena intensifnya perampasan tanah milik rakyat oleh investasi baik lokal, nasional maupun asing melalui land grabbing yang “diregulasikan”.

Tahun 2017 merupakan tahun ke tiga masa kepemimpinan Jokowi-JK setelah Rezim SBY berkuasa selama sepuluh tahun dengan mengeluarkan megaproyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dengan Perpres No 32/2011 yang menimbulkan krisis multi dimensi, ekonomi, social,  dan ekologis. Skema jualan itu kemudian dibagi dalam koridor-koridor ekonomi yaitu pembentukan blok-blok produksi yang bertujuan memberikan konsesi skala luas untuk produksi komoditas global. Skema ini juga melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar penghisapan sumber daya alam serta penyiapan tenaga kerja murah yang siap dieksploitasi untuk mendukung penghisapan sumberdaya alam. Dampak ekspansi kapital yang di fasilitasi oleh negara menyebabkan situasi dan kondisi rakyat semakin terpuruk dan memprihatinkan. Skema MP3EI tidak pernah dicabut oleh Presiden Jokowi hingga saat ini.

Tiga tahun era kepemimpinan Jokowi-JK, konflik-konflik agraria di Indonesia juga tidak mengalami penurunan dan sukses menyengsarakan rakyat dan kaum tani di Negeri ini. Praktek perampasan sumber-sumber agraria dan liberalisasi ekonomi semakin tidak terkendali. Meskipun  oleh Presiden Jokowi-JK dalam program Nawacita butir ke-5, agenda Reforma Agraria telah menjadi prioritas kerja nasional  dalam pembangunan Indonesia dengan dikeluarkannya Perpres No. 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Tujuan reforma agraria sejati di republik ini terbukti masih jauh panggang dari api. Perampasan hak atas tanah, politisasi kedaulatan ruang masyarakat kota, kriminalisasi petani, kemiskinan sistemik, serta represifitas aparatur negara merupakan fenomena anomali yang kini kita saksikan sebagai biang kerok dalam menyumbat cita-cita reforma agraria.

Agenda Nawacita Jokowi yaitu Reforma Agraria dengan program Redistribusi Tanah 9 Juta Hektar melalui Tanah Objek Reforma Agraria – TORA ternyata tidak lebih dari program sertifikasi dan legalisasi yang semakin memperlihatkan tidak kuatnya kemauan politik pemerintah meskipun pemerintah telah membentuk tiga pokja (kelompok kerja) yang secara langsung dikoordinasi oleh Menko Perekonomian untuk memfasilitasi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), namun pemerintah atau pokja-pokja yang dibentuk tersebut hanya menindaklanjuti usulan data yang terkategorisasi clean and clear, sedangkan saat ini lebih dari 90 persen data usulan masyarakat masih dalam status sengketa.

Dari sisi pelaksanaan, tercatat redistribusi tanah yang berasal dari HGU habis, tanah terlantar, dan tanah Negara lainnya sejak tahun 2015 hanya seluas 182.750 hektar. Redistribusi melalui transmigrasi sejak 2015 tercatat hanya 32.146 hektar. Sementara redistribusi melalu pelepasan kawasan hutan masing urung terlaksanan sejauh ini. Justru legalisasi asset melalui proses sertifikasi yang menunjukkan kemajuan siginifikan yakni seluas 609.349 hektar hingga tahun 2015 tanpa melihat sisi penguasaan tanah terlebih dahulu. Artinya kebijakan ini justru melegitimasi ketimpangan penguasaan tanah (KNPA, 2017)

Dampak konflik-konflik agraria tersebut menyebabkan kesejahteraan rakyat sangat jauh dari kelayakan. Dibukanya keran impor, meningkatnya Hutang Luar Negeri serta pemotongan subsidi rakyat dalam APBN yang diperuntukkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang bertujuan menjadi ruang dan sirkuit penetrasi capital menjadi agenda pemerintah Jokowi – JK. Massifnya kriminalisasi petani, masyarakat adat serta para pejuang agraria yang memperjuangkan keadilan hak atas tanah serta pelanggaran HAM lainnya menambah catatan buruk pemerintahan ini. Di lain pihak, korupsi atas sumber daya alam yang melibatkan mafia-mafia di rezim ini begitu menambah beban Negara. Kebocoran anggaran tersebut semakin menambah daftar hitam pemerintahan Jokowi – JK.

Perempuan menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan dari fenomena-fenomena perampasan lahan dan konflik agraria di atas. Laporan Solidaritas Perempuan tahun 2017 menunjukkan jumlah rumah tangga miskin dengan kepala keluarga perempuan mengalami kenaikan sebesar 16,12 % dari 14,9 % pada tahun 2014. Hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga maupun ekonomi keluarga berdampak kepada meningkatnya beban perempuan dalam memastikan tersedianya pangan keluarga. (Rilis KNPA 2017)

Di bidang perundang-undangan, dilahirkan produk-produk yang bertentangan dengan UUPA 1960, sehingga muncul berbagai konflik agraria yang menempatkan rakyat dan petani di pihak yang selalu dikalahkan demi kepentingan pembangunan. Selama periode 10 tahun terakhir ini kebijakan Rezim yang berkuasa kenyataannya justru mengabdi pada kepentingan imperialisme (neoliberalisme) dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi perputaran akumulasi modal. Sejumlah perundang-undangan di bidang agraria telah berhasil dikeluarkan, antara lain UU Perkebunan, UU Tentang Mineral dan Batubara, UU Kehutanan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,  UU. No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum, dan UU Penanaman Modal. Selain itu RUU Pertanahan dan RUU Perkelapasawitan menjadi ancaman nyata keinginan luhur mandat UU Pokok Agraria 1960

Ketimpangan Struktur Agraria di Sulawesi Tenggara

Dalam konteks lokal Sulawesi Tenggara, praktek-praktek monopoli atas sumber-sumber Agraria  juga semakin massif. Konflik-konflik agraria yang terjadi selalu menempatkan petani menjadi korban penggusuran dan perampasan ruang agraria seperti yang dialami oleh petani di Kecamatan (UPT Arongo,UPT ), Kecamatan Palangga (UPT Tolihe,),Kecamatan Moramo (UPT Amohola I, UPT Amohola II, Desa Pudaria Jaya, Desa Marga Cinta, Desa Watuporambaa, Desa Bakutaru), kecamatan Mowila ( Desa Rakawuta, Desa Lamolori), Kecamatan Angata (Desa Lamooso, Desa Aopa) , Kecamatan Laonti (Desa Matabondu),Tanah Ulayat masyarakat Konawe Utara dan tanah garapan milik Masyarakat Kolaka dan Kolaka Timur. Selain konflik pertanahan, di kabupaten Konawe Selatan juga terjadi konflik wilayah tangkap antara masyarakat nelayan Desa Panambea,dan Desa Wawosunggu dengan kapal-kapal tangkap milik Bandar-bandar besar.

Jika Pemerintah Daerah Provinsi Sultra  memiliki niat dalam menyelesaikan konflik agrarian dan melindungi masyarakat dari kerakusan nafsu investasi serta meneyelamatkan masyarakat dari jurang kemiskinan akibat struktur penguasaan tanah yang timpang, tentunya contoh kasus di atas dapat menjadi rujukan dalam mendorong percepatan pelaksanaan Reforma Agraria sebagai jalan keluar dari segudang permasalahan agrarian dan kemiskinan structural yang dialami mayoritas masyarakat Sultra.

Penguasaan sumber-sumber agraria oleh kelompok korporasi dan pemodal dan difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten di Sulawesi Tenggara lahir dari konteks ekonomi-politik neoliberalisme yang menyokong pembebasan aliran kapital dari kepentingan sosial maupun mekanisme regulasi dimana Penguasaan hidup di sepanjang wilayah kelola rakyat merupakan bagian dari politik ruang dalam sistem kapitalisme dan akan menjadikan pertaruhan rakyat atas sumber-sumber agraria semakin besar. Mari berjuang bersama demi mendukung reforma agraria sejati atas inisiatif rakyat dan berkeadilan gender. Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut maka dalam rangka Hari Tani Nasional 2017, kami ALIANSI TANI SULTRA BERSATU, menuntut:

  1. Jalankan Reforma Agraria Sejati Yang berkeadilan Gender
  2. Segera bentuk Pokja untuk percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dan penyelesaian Konflik agraria di Sulawesi Tenggara
  3. Hentikan Teror dan Kriminalisasi Rakyat/Petani – Nelayan dan Pejuang Agraria
  4. Cabut UU sektoral dan RUU yang tidak sejalan dengan UU PA No. 5 Tahun 1960
  5. Hentikan Proyek-Proyek Infrastruktur yang Menggusur, Merampas Hak-Hak dan Sumber Penghidupan Petani dan Nelayan
  6. Tuntaskan kasus-kasus korupsi Sumber Daya Alam
  7. Wujudkan kedaulatan pangan di Sulawesi Tenggara
  8. Hentikan dan tindak tegas pelaku perampasan tanah rakyat
  9. Hutan Untuk Rakyat bukan untuk Perkebunan dan Pertambangan
  10. Pelibatan Aktif Partisipasi Rakyat Dalam Segala Bentuk Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber-sumber Agraria – SDA dan Bukan Partisipasi Semu dan manipulative yang terjadi hingga saat ini.

Demikian pernyataan sikap Aliansi Tani Sultra Bersatu dibuat untuk disebarkan dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2017. Hidup Rakyat…Hidup Rakyat….Hidup Rakyat…!!!

Kendari, 27 September 2017

 

ALIANSI Tani Sultra Bersatu

(KPA SULTRA, WALHI, SP KENDARI, PUSPAHAM, SPI, Forma Tani, STKS, FTMP, LAT Angata, Wonua Mekongga)

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934