Siaran Pers: Pra Kondisi Hari Tani Nasional, 24 September 2017 Sulawesi Selatan

Pak Tani, itulah penolong negeri. (KH Hasyim Asyari)

Setiap tahun di tanggal 24 September kita memperingati Hari Tani Nasional. Hari itu merupakan saat paling bersejarah bagi Indonesia, karena pada tanggal tersebut tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai landasan hukum bagi diaturnya hubungan yang adil antara kaum tani dengan alat-alat produksinya disahkan. Sejak kelahirannya UUPA 1960, dengan jelas bahwa cita-cita yang melandasi ditetapkannya Undang-undang ini tidak lain untuk menciptakan pemerataan struktur penguasaan tanah yang diyakini akan mengangkat harkat penghidupan dan kemakmuran kaum tani.

Setelah 57 tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disahkan, konflik Agraria terutama di Sulawesi Selatan seperti tak pernah berakhir. Banyak kaum tani kehilangan lahan dan pemukiman, juga kelompok nelayan yang kehilangan mata pencahariannya. Tak hanya itu, petani dan nelayan yang melawan untuk mempertahankan tanahnya, mendapatkan intimidasi, kriminalisasi dan ditangkap. Hal itu disebabkan karena banyaknya investasi dari perusahaan nasional maupun asing yang masuk ke Sulawesi Selatan dan merampas sumber-sumber Agraria dan wilayah Kelompok rakyat. Pegunungan Kars ditambang, Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil diurug dan dicemari. Padahal, cita-cita luhur UUPA sangat jelas untuk menciptakan kemakmuran bersama, namun yang terjadi tidak pernah sesuai harapan.

Karena persoalan konflik agraria di Sulawesi Selatan yang tak berkesudahan, pada Hari Tani Nasional yang bertepatan dengan hari minggu tanggal 24 September 2017 ini, penting untuk kembali menyuarakan dan mengkampanyekan konflik agraria yang terus menelan korban. Aksi yang dilaksanakan di Pantai Losari ini merupakan pra kondisi untuk aksi yang lebih besar yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017. Maka dari itu, kami mendesak dan menuntut pemerintah untuk:

  1. Laksanakan Reforma Agraria Sejati Bagi Kaum Tani dan rakyat Indonesia sekarang Juga.
  2. Menghentikan segala bentuk reklamasi di pantai Makassar dan 4500 Ha lainnya seperti yang termaktub dalam Perda RTRW Kota Makassar
  3. Menghentikan segera tindakan kekerasan, dan kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang mempertahankan haknya.
  4. Menghentikan segala bentuk perampasan lahan, baik untuk pembangunan perkebunan sawit dan Tebu skala luas di Enrekang, Wajo, Luwu dan Takalar. Penambangan Karst di Maros, Pangkep dan Barru, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Seko, Pinrang dan Enrekang, Proyek-proyek PLTU di Maros, Barru, Takalar, dan Jeneponto Menghentikan penambangan pasir di Galesong Takalar untuk kebutuhan reklamasi CPI.

Hidup rakyat.. Hidup rakyat.. Hidup rakyat…

Makassar, 24 September 2017

 

Hormat Kami,

KPA Sulsel. Walhi Sulsel, LBH Makassar. Blue Forest, ACC, LAPAR, FIK ORNOP, HIMAHI UH, HPMM, MSDC UH, UPPM UMI, SJPM, KontraS Sulawesi, AMAN SULSEL, FEBI UIN, Serikat Tani Bonto Ganjeng, GERTAK Takalar, KMP3, Perkasi, Aliansi Anti Penggusuran Bara-Barayya

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934