Siaran Pers: Pernyataan Sikap Hari Tani Nasional 2017 Koalisi Hari Tanpa Tanah

Tanggal 24 September ditetapkan sebagai peringatan Hari Tani Nasional (HTN) melalui Keppres No. 169 tahun 1963. Penetapan itu dimaksud untuk melembagakan kemenangan politik rakyat Indonesia atas lahirnya Undang-Undang Pokok Pembaharuan Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, sebuah produk hukum yang mengatur pokok-pokok pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria untuk kemakmuran rakyat. UUPA diterbitkan pada 24 September tahun 1960.

Kesimpulan umum dari lahirnya UUPA adalah untuk menghapus hukum agraria kolonial; menghancurkan monopoli penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria di tangan segelintir orang; serta menjadi pondasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial – yang diawali dengan distribusi tanah secara adil untuk kaum tani. Keadilan distribusi tanah itu kemudian lazim dikenal dengan istilah Land Reform atau ‘tanah untuk rakyat’.

Akan tetapi, sejak Presiden Soekarno tidak lagi berkuasa, semangat UUPA tidak pernah berwujud dalam sejarah pembangunan Indonesia. Penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria mengabdi pada kepentingan investasi asing maupun dalam negeri, baik di bidang pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan bisnis di bidang kehutanan. Semua itu bersandar pada praktek monopoli penguasaan tanah yang tentunya ditopang oleh berbagai produk hukum negara yang bertentangan dengan mandat UUPA.

Ketimpangan Struktur Agraria dan Dampak Multi Dimensi

Monopoli tanah dan sumber agraria merupakan penyebab utama lahirnya ketimpangan penguasaan sumber penghidupan bagi kaum tani. Di Provinsi Jambi, misalnya. Dari 5,1 juta hektar luas total Provinsi Jambi, hanya sekitar delapan persen (8%) luas daratan yang tidak terisolasi oleh kepentingan korporasi. Sementara jutaan hektar lainnya sudah dikuasai oleh kawasan hutan negara, perusahaan perkebunan kelapa sawit, taman nasional, dan kawasan pertambangan. Hal ini mengakibatkan  diskriminsi hak kaum tani dan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh korporasi, sampai dengan hilangnya nyawa petani.

Dampak lainnya, tidak ada kedaulatan bagi kaum tani dalam penentuan harga produk yang mereka tanam. Secara khusus di Provinsi Jambi, kaum tani berada dalam masalah monopoli harga komoditas kelapa sawit dan karet sepanjang waktu. Di beberapa tempat, petani karet justru memilih untuk mengganti kebun mereka dengan jenis tanaman lain – di saat tidak juga ada dukungan apapun dari negara. Sementara petani sawit, selain dihadapkan dengan ketiadaan jaminan harga, juga dihadapkan dengan persoalan peremajaan untuk kebun generasi kedua yang menuntut biaya jauh lebih besar dari pembangunan kebun genersi pertama. Kenyataan itu beriringan dengan tidak adanya solusi yang diberikan oleh negara.

Problem di atas tentu memiliki dampak langsung terhadap akses pendidikan di kalangan anak-anak kaum tani, yang beriringan dengan kenyataan mahalnya biaya pendidikan, utamanya untuk jenjang perguruan tinggi. Kondisi itu tentu memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan angka pengangguran dan ketersediaan tenaga kerja murah di Indonesia.

Dampak yang tidak kalah serius adalah kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Tahun 2015 lalu, jutaan rakyat mengalami gangguan pernapasan, hingga meninggal dunia akibat kepulan asap yang berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang terbakar. Ironisnya, tidak ada penegakan hukum secara tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang membakar.

Reforma Agraria Sejati, Pondasi Pembangunan Sejati

Reforma Agraria (Sejati) merupakan program pembangunan yang berkeadilan sosial, dimulai dari peningkatan kesejahteraan kaum tani di pedesaan, melalui redistribusi tanah, pemenuhan hak atas sarana produksi dan sarana pertanian, pembentukan institusi produksi, hingga jaminan pasar dan harga bagi produk kaum tani. Syarat utama dari program tersebut adalah penghapusan monopoli tanah oleh negara.

Di era Presiden Jokowi-JK, Reforma Agraria menjadi salah satu program unggulan. Namun secara hakekat, sangat bertentangan dengan semangat ‘tanah untuk rakyat’. Tak heran bila program ini disebut dengan Reforma Agraria palsu, mengingat tidak ada upaya mengurangi monopoli tanah. Tidak ada upaya pengurangan jutaan hektar tanah yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar.

Kebebasan akses kaum tani atas tanah, berikut kontrol terhadap jaminan kesejahteraannya, tentu akan menjadi syarat pembangunan industri nasional yang lepas dari kebergantungan modal asing dan hutang luar negeri.

Untuk itu, dalam peringatan Hari Tani Nasional 2017 ini, kami menuntut negara untuk:

  1. Stop monopoli tanah, laksanakan reforma agraria sejati;
  2. Hentikan Refroma Agraria Palsu;
  3. Cabut Perda Karhutlah Jambi, dan hentikan kriminalisasi kaum tani yang berladang dengan membakar/merun;
  4. Beri jaminan harga kelapa sawit, karet, dan hasil produksi kaum tani lainnya;
  5. Bebaskan kaum tani dan aktivis tani yang didiskriminasi;
  6. Cabut izin perusahaan pembakswar hutan dan lahan;
  7. Terbitkan Perda pengakuan masyarakat adat di Jambi;
  8. Selesaikan seluruh konflik agraria di Jambi.

Jambi, 25 September 2017

 

Hormat Kami,

Koalisi Hari Tanpa Tanah.

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Jambi, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Jambi, Serikat Tani Tebo (STT), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jambi, Beranda Perempuan, Istitut Pemberdayaan Masyarakat (INSPERA), Perkumpulan Hijau (PH), Front Mahasiswa Nasional (FMN) Jambi, Mapala Gitasada Unbari, Yayasan Keadilan Rakyat (YKR), Lembaga Adat SAD Pangkalan Ranjau, Perkumpulan Walestra, Persatuan Petani Jambi (PPJ), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), KKI Warsi, Lembaga Tiga Beradik (LTB), Mitra Aksi, Grind Sick, BEM Unbari, Masyarakat Dusun 3 Sepintun

Siaran Pers Lainnya..

Sekretariat Nasional KPA:

Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Komplek Liga Mas Indah, Pancoran
Jakarta Selatan 12760, Indonesia
Telp: +62 21 7984540 Fax: +62 21 7993934